Pasca UU KIP

Partisipasi Politik Dalam Keterbukaan Informasi Publik. Studi Kasus Interaksi Pattiro dengan Pemerintah Kota Semarang

Ada empat prinsip dari sembilan prinsip tersebut yang dirasakan menghambat program-program partisipatif Pattiro akibat tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan sepenuhnya oleh badan-badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Empat prinsip itu meliputi: (1) Prinsip Keterbukaan Maksimum, (2) Kewajiban untuk Mengumumkan Informasi, (3) Pembatasan Cakupan Kekecualian, dan (4) Keterbukaan Informasi adalah Prioritas. Tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip itu oleh Pemerintah Kota Semarang membuat …

Read More »

Pemenuhan Hak Memperoleh Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat publik. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik antara lain: …

Read More »

Kebebasan Mendapatkan Informasi Perspektif Hak Azasi Manusia

A. Rajamuddin, Dosen Kopertais Wilayah IX. Hak menyangkut kebebasan informasi pada mulanya mulai muncul seiring dengan keberhasilan reformasi yang menumbangkan rezim totaliter Soeharto kala itu, dimulai dengan rumusan ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 21 dan 22 dari ketetapam ini menyebutkan secara spesifik tentang kebebasan informasi. Rumusan ini selanjutnya diadopsi ke dalam UUD 1945 …

Read More »

Index Keterbukaan Anggaran 2012

Survey keterbukaan Anggaran ini menilai apakah pemerintah pusat di setiap negara yang  disurvey membuat delapan dokumen kunci anggaran yang disediakan kepada publik dan juga data tersebut berisi dokumen yang lengkap, tepat waktu dan bermanfaat. Untuk menilai transparansi anggaran pada setiap Negara, survey ini menggunakan kriteria internasional yang dikembangkan oleh organisasi multi pihak seperti International Monetary Fund (IMF), organisasi untuk pengembangan …

Read More »

10 Fakta Keterbukaan Informasi Anggaran

Untuk mendorong akselerasi implementasi UU KIP, Seknas FITRA melakukan permintaan informasi anggaran ke 118 badan publik di tingkat nasional.  Berdasarkan temuan-temuan kerja lapangan ini, FITRA menyimpulkan bahwa standar pelayanan informasi belum berkerja dengan baik; beda badan publik,  beda pula kinerja pelayanan informasinya; dan keterbukaan informasi anggaran belum menggembirakan.  FITRA juga mengajukan beberapa rekomendasi untuk mendorong askelerasi implementasi UU KIP.

Read More »

Lembar Fakta Hasil Uji Akses Informasi Migas Blok Cepu

Lembar fakta yang memaparkan hasil uji akses informasi Migas Blok Cepu, yang menunjukkan bahwa pada umumnya lembaga-lembaga pemerintah masih belum memahami hak warga negara atas informasi dan masih cenderung menutup-nutupi informasi. Uji akses informasi dilakukan di tingkat kabupaten hingga nasiona. Lembar fakta ini diterbitkan oleh PATTIRO Sekolah Rakyat dengan dukungan dari Yayasan Tifa.

Read More »