Home / Kisah Warga

Kisah Warga

Komisi Informasi Kalbar Ditetapkan

Komisi-Informasi-Publik11

Jakarta,-Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2014. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Pengumuman DPRD No. 162/139/DPRD-D Tanggal 21 Agustus 2014. Kebebasaninformasi.org menerima berita tersebut melalui surat elektronik Dessy Eko Prayitno dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada Jumat 22 Agustus 2014. Berikut nama-nama anggota Komisi Informasi Kalimantan Barat 1. Abdullah, S.Pd; 2. Hawad Sriyanto, S.H.; 3. …

Read More »

Perjuangan Perempuan Sumba Mengakses Jamkesmas

jamkesmas

Berawal dari kebingungan masyarakat Desa Waipangali di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Provinsi NTT  tentang cara megakses informasi seputar Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah); akhirnya Ketua Posyandu setempat, Kristina Ladi, didampingi rekannya Martha Kalaka mendatangi Dinas Kesehatan (Dinkes) SBD pada 23 Oktober 2013 untuk menyampaikan surat berisi permohonan mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang menyangkut prosedur …

Read More »

Kronologi Permintaan Informasi Publik Unimed 1

uprofil

10 April Hari Selasa tanggal 10 April 2012  pukul 14.30 WIB saya pergi ke kantor Humas UNIMED tepatnya dilantai satu Gedung Administrasi untuk keperluan mengantarkan surat pertama permohonan informasi. Saya masuk ke dalam ruangan lalu bertanya kepada staff: ”Apakah ini benar kantor Humas” Mereka jawab: “Iya.” Kemudian saya menyerahkan surat tersebut kepada salah seorang staf yang ada di kantor Humas …

Read More »

Kronologi Permintaan Informasi Publik ke Unimed II

uprofil

Hari rabu tanggal 25 April 2012, Surat Keberatan saya antar bersama seorang teman ke kantor Rektor Unimed. Kami masuk ke kantor itu, langsung memberikan surat, tanpa bertanya surat diterima dan menandatangani tanda terima surat. Setelah tanda terima surat ditandatangani kami permisi ke luar. Hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 Sekretaris GMKI FMIPA-UNIMED mengirimi aku sms isinya menanyakan apakah saya ada …

Read More »

Fathulloh: KJRI Hongkong Abaikan UU KIP

Lamuk2

Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Malang, Wonosobo, dan Indramayu, LAKPESDAM NU Cilacap, Infest Yogyakarta, Paguyuban Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyyibah (SPPQT) Salatiga, LBH Yogyakarta, dan Jingga Media Cirebon, sejak 26 Januari 2013 telah merancang gerakan permintaan informasi publik. Bagaimana proses dan hasilnya, berikut Wawancara kami dengan …

Read More »

150.000 Buruh Migran Rumah Tangga Di Hongkong, Perlu Jaminan Hak Atas Informasi

IMG_2714

Buruh migran yang tersebar di berbagai negara dan menjadi sumber devisa bagi negara Indonesia sering sekali menjadi objek pemerasan, entah oleh calo bahkan oleh pemerintah sendiri. Kartu Tanda Kerja Lur Negeri (KTKLN) adalah salah satu contoh yang menjadi isu hangat. Tentang cara pengurusan KTKLN dan fungsi KTKLN itu sendiri bagi BMI. Banyak BMI yang saat mengurus KTKLN dikenai biaya jutaan …

Read More »

Berjuang Untuk Nilai; Nilai Ujian & Nilai Transparansi

IMG_2599

Nampat Silangit, Mahasiswa UPB. Awal permasalahan yaitu tahun 2011, di awal perkuliahan di semester 5, UTS, kami mengalami perubahan sistem ujian dari tadinya secara manual essay test menjadi online. Sewaktu manual itu, ujian kami adalah essay test. tapi setelah online itu menjadi multiple choice. Saya tidak setuju dengan metode ujian secara multiple choice, karena saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum (FH). …

Read More »

Dipersulit Skripsi Hingga Diancam DO Karena Dorong Keterbukaan

IMG_2540

Berani menanggung risiko, itulah James Ambarita, mahasiswa yang meminta informasi pelaksanaan proyek kampus dan laporan keuangannya. Pada 12 November 2013 lalu, James ke Jakarta untuk menuturkan kasusnya pada teman-teman FoINI dan media. Berikut penuturannya: Berawal Dari Ketertutupan Kampus Sebenarnya apa yang kita lakukan ini bermula dari kondisi di Unimed yang sangat tertutup bagi mahasiswa untuk mengakses informasi. Contoh info beasiswa; …

Read More »

Warga Desa Tg. Harap Kalahkan PTPN Dalam Sengketa Informasi

PTPN III

Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat, akhirnya memenangkan Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar) mewakili masyarakat Desa Tanjung Harap, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam sengketa informasi melawan PTPN3 Kebun Sarang Ginting. Putusan sengketa KIP ini diadakan di Hotel Swiss Bellin Medan, Rabu (30/10) malam yang diketui Majelis Komisioner KIP Yhannu Setiawan . Dalam putusannya, majelis komisioner menyatakan …

Read More »

Kades Melung, Khoeruddin: Selapangan, Tradisi Transparansi Desa

214070_khoerudin--kepala-desa-melung_663_382

Desa Melung adalah desa di Selatan Gunung Slamet, masuk dalam wilayah kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Selain bergiat untuk menjadikan Desa Agrowisata dan Ekowisata, Desa Pendidikan dan Laboratorium Alam, Desa ini juga berupaya membangun prinsip-prinsip akuntabilitas dengan kearifan lokal dan implementasi UU KIP. Pada Juni 2013 lalu, Desa Melung memiliki seorang Kepala Desa Baru. Pak Khoeruddin, begitu warga memanggil …

Read More »

Dengan Transparansi, Pendapatan Desa Klothok Mencapai Rp 1,6 Miliar

Klothok

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra)  Jawa Timur berpendapat, kemiskinan masyarakat di desa sekitar proyek migas seharusnya tidak terjadi jika program yang dilakukan pemerintah maupun operator tepat sasaran, transparansi dan akuntabel. “Selain itu jangan hanya berdasarkan keinginan namun kebutuhan,” kata Koordinator Analisis dan Advokasi Fitra Jatim, Miftahul Huda kepada Suarabanyuurip.com, Jum’at (17/10/2013). Huda mengatakan, kemiskinan masyarakat di sekitar tambang migas …

Read More »

Warga Transmigran Butuh Transparansi

Trans

Entah, apa alasan pemerintah provinsi Kalimantan Timur, enggan memberikan permintaan dokumen SK Gubernur Nomor 66/PH-Pem/1968 tanggal 20 Juni 1968, terkait peta transmigrasi dan peta penempatan transmigrasi di Kutai Kartanegara. Tiga pimpinan badan publik yaitu Gubernur Kaltim, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim dan Kadisnakertrans Kaltim, yang dimintai informasi tersebut sama-sama mengabaikan permintaan ini. Pemohon informasi, Halimatu Sa’diyah keberatan atas pengabaian …

Read More »