Home / Kliping

Kliping

MA Tolak Kasasi KontraS Soal Putusan TPF Munir

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu, KontraS mengajukan gugatan Kasasi soal putusan Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengenai berkas Tim Pencari Fakta (TPF) Munir Said. MA menolak permohonan kasasi tersebut. Putusan tersebut diunggah di laman resmi MA. Amar putusan MA yang diputuskan pada 13 Juni 2017 itu disebutkan ‘Tolak Kasasi’. Suciwati, istri aktivis HAM Munir Said, menanggapi keputusan Mahkamah Agung …

Read More »

Kasasi KontraS Ditolak MA, Suciwati: Dokumen TPF Munir di Mana?

Jakarta – Suciwati, istri aktivis HAM Munir Said Thalib, menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak permohonan membuka informasi dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Ia mengatakan, putusan MA yang menolak kasasi KontraS menunjukkan kurangnya pemahaman majelis terhadap pentingnya sebuah informasi bagi khalayak banyak. “Penolakan kasasi tersebut menunjukkan, kurangnya pemahaman Majelis Hakim Kasasi, dalam menilai pentingnya suatu informai publik bagi …

Read More »

Melawan Hoax dengan Keterbukaan Informasi

Dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Publik  sekaligus memperingati tujuh tahun pemberlakukan UU  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengadakan kegiatan diskusi publik bertemakan “ Lawan Hoax Dengan Keterbukaan Informasi” di Wisma Antara, jakarta Pusat (22/5). Adapun pembahas dalam acara itu Komisioner KIP, Abdulhamid Dipopramono; Pemred Koran Tempo, Budi Setyarso; Sekjen Aliansi …

Read More »

Kemenko Maritim Gandeng KIP Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Maritim – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bekerja sama dengan Komisi Informasi Publik (KIP) mengadakan Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada hari Senin (17-07-2017). Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi pemberlakuan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Inilah momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Peraturan lain yang mendukung KIP adalah Permenko Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun …

Read More »

Ekonom: Hati-Hati dengan Keterbukaan Informasi Perbankan

Metrotvnews.com, Jakarta: Ekonom Indef Aviliani menekankan, agar pemerintah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi perbankan. Ketika tidak ada sikap kehati-hatian, maka akan muncul tragedi seperti yang terjadi pada 998. Aviliani menceritakan, seperti yang terjadi pada 1998, bahwa ada 13 bank yang ditutup. Pada akhirnya, masyarakat beramai-ramai menarik dananya dari perbankan tersebut. Tapi ternyata, penarikan dana secara besar-besaran terjadi  juga di bank …

Read More »

Melung Village Chief Khoeruddin on Implementing Transparency

24 October 2013 Melung Village is a village at Selatan Gunung Slamet in Kedungbantengg district, Banyuas Regencyy, Central Java. Besides striving to become a tourism and educational village, this village is also making efforts to build accountability principles by implementing local wisdom and public information openness law. On June 2013, Melung Village elected Khoeruddin as the village chief. The 41-year-old …

Read More »

Information Openness Results in Singorojo Farmers Victory Over Their Land

1 August 2013 Singorojo Hamlet can be reached in more than three hours by motor vehicle from downtown Kendal, Central Java. Administratively, Singorojo Hamlet is in Limbangan District, Kendal Regency. This hamlet is very secluded and isolated because it is surrounded by thousand hectares of land owned by state and private companies based on cultivation rights (HGU) issued by the …

Read More »

KPU to Build Information System to Prevent Vote Counting Fraud

28 May 2013   JAKARTA, KOMPAS.com — The General Elections Commission (KPU) plans to build a system that can minimize manipulation of vote counting in polling stations (TPS). KPU commissioner Hadar Nafis Gumay said the system will be used to record and publish results of vote counting in TPS.   “In every TPS, when the results are in, they can be …

Read More »

Integrity and Openness of Election Organizers Still Questioned

29 November 2013 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – The Secure 2014 Elections Coalition said the General Elections Commission (KPU) and the Elections Supervisory Body (Bawaslu) must still improve their commitment to integrity. Voter Education for People Network coordinator Mochamad Afifuddin said in a press conference on Thursday (28/11/2013) that integrity problems emerged due to procurement of new official vehicles and technical training overseas …

Read More »

All Political Parties Have Submitted Campaign Fund Periodic Report

7 January 2014 All political parties that participate in the 2014 general elections have submitted their campaign fund period report (27/12). The Great Indonesia Movement (Gerindra) Party has the largest initial campaign fund with Rp144 billion, while the Indonesian Justice and Unity Party (PKPI) has the lowest campaign fund with Rp19 billion. According to Democratic Party politician Andi Nurpati, campaign …

Read More »

KPU to Obey DKPP Decision

27 May 2013 Jakarta – General Elections Commission (KPU) commissioner Arief Budiman stressed that KPU would comply with the Elections Organizers Honorary Council’s (DKPP) decision as the decision is final and binding. “KPU has no other choice, except to obey DKPP’s decision and implement it,” he said on Thursday (23/5). Arief added that KPU had held a plenary meeting to …

Read More »

Information System in TPS Promotes Fair and Honest Elections

30 May 2013 The General Elections Commission’s (KPU) plan to build an information system at polling station (TPS) is a good initial step to promote fair and honest elections, according to Masykurudin Hafidz, deputy of the People Voters Education Network (JPPR). He explained that KPU’s plan could support the effort to improve transparency in all processes of elections, especially the …

Read More »