Lap Uji Akses

Laporan Uji Akses Informasi Publik Sektor Ketenagakerjaan

books-closeup

Laporan ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Jaringan Kerja Buruh Migran untuk Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari Infest Yogyakarta, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM), Lakpesdam-NU Cilcacap, Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jingga Media Cirebon, Medialink Jakarta, Indonesian Migran Workers Union (IMWU) Hong Kong, Asosiasi Buruh Migran Indonesia (ATKI) Hong Kong, …

Read More »

Kumpulan Naskah Penerima Beasiswa Liputan Implementasi UU KIP

Menggedor Pintu, Mendobrak Sekat Informasi. Buku ini mengemukakan sejumlah kasus contoh aktual penyebab tidak jalannya UU KIP. Seperti ketidaksiapan aparat menghadapi keterbukaan, budaya ketertutupan informasi, lemahnya sosialisasi hingga soal posisi keterbukaan informasi atau transparansi informasi publik masih dipahami sebagai bagian dari fungsi kehumasan. Banyak informasi yang seharusnya tersedia dan dibuka kepada publik, tersembunyi rapat ibarat dokumen rahasia negara.

Read More »

Laporan Penelitian Transparansi Dana Politik di Indonesia (TII)

Buku ini memuat laporan penelitian Crinis di Indonesia. Transparency International Indonesia sebagai pelaksana penelitian ini mengharapkan bahwa buku ini dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Harapan terbesar kami buku ini bisa berguna sebagai bahan referensi untuk mendukung usaha penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik di Indonesia.

Read More »

Laporan Uji Akses Badan Publik Di Jawa Barat Tahun 2010

INISIATIF memulai uji akses dengan menyebarkan surat permohonan informasi publik ke 37 badan publik di lingkungan eksekutif Provinsi Jawa Barat melalui jasapos, serentak pada tanggal 23 November 2010. Surat tersebut tertuju langsung ke pimpinan OPD karenaINISIATIF baru mendapatkan SK Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 sesudahtanggal pelayangan surat. INISIATIF menggunakan hak untuk tahu sebagai badan hukum.

Read More »

Laporan Assesment Implementasi UU KIP Di Organisasi Masyarakat Sipil Tahun 2012

Laporan Assesment Implementasi UU KIP Di 34 Organisasi Masyarakat Sipil Tahun 2012. Assesment ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui kualitas implementasi UU KIP di lingkungan CSO 2. Menemukenali faktor penghambat dan pendukung implementasi UU KIP di lingkungan CSO 3. Mengidentifikasi pilihan gerakan CSO dalam advokasi keterbukaan informasi publik serta hambatan?hambatannya

Read More »

Laporan Pemantauan Pelaksanaan KIP Di Institusi Polri Tahun 2011

Uji coba pemantauan dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari bulan Maret hingga Mei 2011. Pemantauan dilakukan di 69 PPID kepolisian di Indonesia dengan melibatkan 7 kantor KontraS di berbagai daerah, yaitu dari Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Nusa Tenggara dan Papua. Dilakukan oleh Kontras.

Read More »