Home / Nasional

Nasional

MA Tolak Kasasi KontraS Soal Putusan TPF Munir

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu, KontraS mengajukan gugatan Kasasi soal putusan Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengenai berkas Tim Pencari Fakta (TPF) Munir Said. MA menolak permohonan kasasi tersebut. Putusan tersebut diunggah di laman resmi MA. Amar putusan MA yang diputuskan pada 13 Juni 2017 itu disebutkan ‘Tolak Kasasi’. Suciwati, istri aktivis HAM Munir Said, menanggapi keputusan Mahkamah Agung …

Read More »

Kasasi KontraS Ditolak MA, Suciwati: Dokumen TPF Munir di Mana?

Jakarta – Suciwati, istri aktivis HAM Munir Said Thalib, menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak permohonan membuka informasi dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Ia mengatakan, putusan MA yang menolak kasasi KontraS menunjukkan kurangnya pemahaman majelis terhadap pentingnya sebuah informasi bagi khalayak banyak. “Penolakan kasasi tersebut menunjukkan, kurangnya pemahaman Majelis Hakim Kasasi, dalam menilai pentingnya suatu informai publik bagi …

Read More »

Menang Sengketa Informasi, Heru Dilaporkan ke Polisi

Heru Narsono, pemohon informasi pada PPKM FKUI (Perkumpulan Penyantun Kesejahteraan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) dilaporkan ke polisi setelah dirinya memenangkan sengketa atas informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. “Saya mendapat panggilan dari polisi atas pelaporan seseorang sebagai Ketua Lembaga yang saya sengketakan kemarin,” ujar Heru, Senin (31/7/2017) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Berdasarkan kesaksian Heru, penyebab …

Read More »

Jokowi Akhirnya Keluarkan Keppres Perpanjangan Anggota Komisi Informasi Pusat

Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan surat dan berkas salinan Keppres yang diedarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden yang ditandatangani Presiden Jokowi adalah Keppres Nomor 85/P Tahun 2017. Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi Pusat berlaku sejak tanggal 17 Juli 2017 …

Read More »

Anggota Komisi Informasi Pusat Tak Banyak Komentar Soal Lambatnya Proses Seleksi Komisioner Baru

Yhanu Setiawan, salah satu anggota Komisi Informasi Pusat tidak banyak memberikan komentar saat ditanya mengenai lambatnya proses seleksi di Komisi Informasi Pusat.  Dalam keterangan tertulis yang ia berikan pada Selasa (25/7/2017) siang, Yhanu menyarankan untuk menanyakan perihal tersebut langsung ke Timsel dan Pemerintah. “Silahkan dikonfirmasi ke Timsel dan Pemerintah,” jawab Yhanu. Selain itu, sewaktu dimintai pendapatnya terkait banyaknya anggapan masyarakat …

Read More »

OGI Apresiasi Open Data Keuangan Desa Pemkab Wonosobo

Fitria Findi dari Sekretariat Open Government Indonesia mengapresiasi hasil kerja keras Pemkab Wonosobo dalam rangka membangun Open Data Keuangan Desa di wilayahnya. Menurutnya, Pemda Wonosobo dapat dijadikan sebagai Pemerintah Daerah percontohan karena inovasinya dapat melahirkan praktek lebih baik. Sebelumnya Findia bercerita, bahwa selama ini, sejak tahun 2016, OGI dalam rencana aksinya mulai melibatkan pemerintah daerah. OGI merasa dan percaya bahwa …

Read More »

Pelayanan Informasi Partai Buruk, FITRA Tolak Kenaikan Anggaran Parpol

Wacana kenaikan anggaran parpol mendapat penolakan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Penolakan FITRA berdasarkan pengalaman bahwa selama ini pelayanan informasi di parpol buruk. Parpol seringkali sulit ketika dimintai permohonan laporan keuangannya. “Jadi pelayanan informasi di parpol kurang bagus, makanya fitra itu salah satu yang menentang anggaran parpol. Karena ketika publik melakukan akses permohonan laporan juga tidak bisa diakses …

Read More »

FITRA Riau: Pemda Tak Kunjung Lantik Komisi Informasi Terpilih

Sampai saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau tidak kunjung melantik Komisi Informasi terpilih yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sejak Januari lalu. Menurut Usman, Koordinator FITRA (Forum Indonesia untun Transparansi Anggaran) Riau, pemda beralasan, tidak mempunyai kewenangan karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014. “Komisioner KI itu sudah ditetapkan oleh rapat paripurna DPRD sejak bulan januari lalu, tapi …

Read More »

FITRA Berikan Penilaian Layanan Informasi di Beberapa Lembaga

Staf Riset FITRA, Gurnadi Ridwan angkat bicara soal pelayanan informasi publik yang terjadi di beberapa lembaga pemerintahan. Dia menilai, ada beberapa Badan Publik yang cukup baik saat memberikan pelayanan permintaan informasi publik. “Selama ini ketika FITRA meminta data, yang bagus itu salah satunya Kemendagri. Kemenkeu lumayan, kalau untuk beberepa Dirjen, Kemenkeu bagus. Terus kita juga minta data ke BPS, cukuplah. …

Read More »

KOPEL: Deadlock Anggaran Komisi Informasi Daerah Tidak Perlu Terjadi!

Direktur KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) Syamsudin Alimsyah mengatakan, deadlock anggaran terhadap beberapa Komisi Informasi Daerah sebetulnya tidak perlu terjadi. Permasalahan ini muncul karena Pemerintah Daerah minim kreativitas dan kurangnya koordinasi baik dengan DPRD setempat maupun Kemendagri . “Sebenarnya tidak perlu terjadi dan tidak dikenakan deadlock anggaran. Ini hanya soal kreativitas dan koordinasi saja,” tutur Syamsudin dalam keterangan tertulis, pada Rabu …

Read More »

Deadlock Anggaran KI Daerah, KOPEL: Kemendagri Sibuk Urus Teknis harga Satuan

Direktur Komite Pemantau Legislatif, Syamsudin Alimsyah, mengomentari kinerja Kemendagri dalam mendukung implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah. Menurutnya, tiadanya penganggaran Komisi Informasi dan lembaga kuasi lain yang dipandang  penting  keberadaannya disebabkan Kemendagri terlalu sibuk dengan urusan teknis harga satuan. Karenanya, tutur Syamsudin, sudah saatnya Kemendagri merubah pola evaluasi mereka terhadap APBD. “Kemendagri harusnya merubah …

Read More »

FOINI Nyatakan Sikap terkait Kekosongan Jabatan Komisi Informasi Pusat

Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) membuat pernyataan sikap  terkait kekosongan jabatan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Berdasarkan rilis yang diterima kebebasaninformasi.org pada Minggu siang (16/1/2017), menyebutkan, bahwa masa bakti Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017 sebetulnya telah berakhir hari ini. Perihal tersebut tertuang berdasarkan Keputusan Presiden RI No.85/P Tahun 2013 yang menyatakan masa bakti …

Read More »