Home / Nasional (page 2)

Nasional

KOPEL: Deadlock Anggaran Komisi Informasi Daerah Tidak Perlu Terjadi!

Direktur KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) Syamsudin Alimsyah mengatakan, deadlock anggaran terhadap beberapa Komisi Informasi Daerah sebetulnya tidak perlu terjadi. Permasalahan ini muncul karena Pemerintah Daerah minim kreativitas dan kurangnya koordinasi baik dengan DPRD setempat maupun Kemendagri . “Sebenarnya tidak perlu terjadi dan tidak dikenakan deadlock anggaran. Ini hanya soal kreativitas dan koordinasi saja,” tutur Syamsudin dalam keterangan tertulis, pada Rabu …

Read More »

Deadlock Anggaran KI Daerah, KOPEL: Kemendagri Sibuk Urus Teknis harga Satuan

Direktur Komite Pemantau Legislatif, Syamsudin Alimsyah, mengomentari kinerja Kemendagri dalam mendukung implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah. Menurutnya, tiadanya penganggaran Komisi Informasi dan lembaga kuasi lain yang dipandang  penting  keberadaannya disebabkan Kemendagri terlalu sibuk dengan urusan teknis harga satuan. Karenanya, tutur Syamsudin, sudah saatnya Kemendagri merubah pola evaluasi mereka terhadap APBD. “Kemendagri harusnya merubah …

Read More »

FOINI Nyatakan Sikap terkait Kekosongan Jabatan Komisi Informasi Pusat

Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) membuat pernyataan sikap  terkait kekosongan jabatan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Berdasarkan rilis yang diterima kebebasaninformasi.org pada Minggu siang (16/1/2017), menyebutkan, bahwa masa bakti Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017 sebetulnya telah berakhir hari ini. Perihal tersebut tertuang berdasarkan Keputusan Presiden RI No.85/P Tahun 2013 yang menyatakan masa bakti …

Read More »

Peneliti KoDE Soroti “Vacuum of Power” Komisi Informasi

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDE) Inisiatif, Adelline Syahda tidak menampik bahwa saat ini telah terjadi kekosongan jabatan pada Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 85/P Tahun 2013, jabatan Komisi Informasi periode 2013-2017 telah berakhir pada tanggal 16 Juli 2017. “Secara keseluruhan inikan menunjukan adanya kekosongan jabatan atau vacuum of power. Mestinya memang sebelum masa bakti habis sudah ada …

Read More »

Pusat Studi Konstitusi: Komisi Informasi Tutup!

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Charles Simabura, mengafirmasi terkait kosongnya jabatan komisioner di Komisi Informasi Pusat. Dampak hukum yang diakibatkan karena kekosongan jabatan ini, Charles berpendapat, mulai saat ini Komisi Informasi tutup. Komisioner sekarang  tidak punya kewenangan lagi untuk melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Informasi. Sebagaimana diketahui, kekosongan jabatan pada Komisi Informasi Pusat merupakan akibat dari belum diprosesnya 21 …

Read More »

Perludem: Parpol Belum Implementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Usep Hasan Sadikin mengatakan, hingga saat ini Partai Politik belum mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, publik pun belum sepenuhnya paham bahwa partai politik merupakan badan/lembaga publik. “Padahal, partai politik selain mendapatkan dana dari APBN/APBD, juga menjadi satu-satunya jalur pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan DPR. Melalui partai …

Read More »

Ekonom: Hati-Hati dengan Keterbukaan Informasi Perbankan

Metrotvnews.com, Jakarta: Ekonom Indef Aviliani menekankan, agar pemerintah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi perbankan. Ketika tidak ada sikap kehati-hatian, maka akan muncul tragedi seperti yang terjadi pada 998. Aviliani menceritakan, seperti yang terjadi pada 1998, bahwa ada 13 bank yang ditutup. Pada akhirnya, masyarakat beramai-ramai menarik dananya dari perbankan tersebut. Tapi ternyata, penarikan dana secara besar-besaran terjadi  juga di bank …

Read More »

IPC Adakan Workshop Kolaboratif Bersama Tim PPID DPR RI

Indonesian Parliamentary Center mengadakan workshop kolaboratif bersama tim PPID DPR RI selama dua hari terhitung tanggal 15-16 Juni 2017 di Hotel Ibis Styles, Bogor. Dalam kegiatan ini IPC mengusung tema ‘Mengurai Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Efektifitas Implementasi UU KIP di DPR RI’ dengan menghadirkan pembicara di antaranya Alamsyah Saragih, mantan Ketua Komisi Informasi, dan Bambang Surowo dari Arsip Nasional …

Read More »

KPU to Build Information System to Prevent Vote Counting Fraud

28 May 2013   JAKARTA, KOMPAS.com — The General Elections Commission (KPU) plans to build a system that can minimize manipulation of vote counting in polling stations (TPS). KPU commissioner Hadar Nafis Gumay said the system will be used to record and publish results of vote counting in TPS.   “In every TPS, when the results are in, they can be …

Read More »

All Political Parties Have Submitted Campaign Fund Periodic Report

7 January 2014 All political parties that participate in the 2014 general elections have submitted their campaign fund period report (27/12). The Great Indonesia Movement (Gerindra) Party has the largest initial campaign fund with Rp144 billion, while the Indonesian Justice and Unity Party (PKPI) has the lowest campaign fund with Rp19 billion. According to Democratic Party politician Andi Nurpati, campaign …

Read More »

KPU to Obey DKPP Decision

27 May 2013 Jakarta – General Elections Commission (KPU) commissioner Arief Budiman stressed that KPU would comply with the Elections Organizers Honorary Council’s (DKPP) decision as the decision is final and binding. “KPU has no other choice, except to obey DKPP’s decision and implement it,” he said on Thursday (23/5). Arief added that KPU had held a plenary meeting to …

Read More »

Observation of Central Information Commission Selection 2013-2017 Period

27 June 2013 The selection process of the Information Commission for 2013-2017 period has ended. Based on Fit and Proper Test conducted by Commission I of the House of Representatives (DPR) resulted in seven names that consist of Abdulhamid Dipopramono, Dyah Aryani Prastyastuti, Evy Trisulo Dianasari, Henny S Widyaningsih, John Fresly, Rumadi and Yhannu Setyawan. According to FOINI Coalition’s observation …

Read More »