Home / Nasional (page 20)

Nasional

Koalisi FoINI Dorong Kemandirian Komisi Informasi

Komisi Informasi

Jakarta – Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) menilai Komisi Informasi (KI) belum mandiri karena sekretariat dan anggaran masih di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Akibatnya lembaga tersebut tak bisa meningkatkan kualitas pegawainya. Hal tersebut mengemuka pada diskusi terbatas di Hotel Harris, Tebet, Jakarta, Jumat (4/4). Diskusi yang digelar IPC tersebut, merumuskan strategi dan argumentasi untuk mendukung kemandirian …

Read More »

IBC Riset Kinerja KPU

Gedung-KPU-415x233

Jakarta, Indonesia Budget Center (IBC) menggelar focus group discussion (FGD) di Sofyan Hotel, Jalan Dr Soepomo SH, No 23, Tebet, Jakarta, Kamis (3/4). FGD tersebut dilakukan untuk menyusun panduan studi anggaran dan logistik Pemilu 2014. Menurut peneliti di IBC Roy Salam, melalui FGD ini diharapkan memberikan input atau masukan pada draf atau panduan yang sudah disusun. Draf tersebut akan menjadi …

Read More »

Keterbukaan Parlemen Harus Merangsang Partisipasi

Gedung-DPR-RI-1

Jakarta (26/03) – DPR saat ini sudah memiliki aturan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun demikian, peraturan tersebut belum efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di DPR. Hal tersebut diungkap oleh peneliti keterbukaan …

Read More »

KIP Percepat Layanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu

KIP2

Komisi Informasi Pusat menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu. Melalui aturan tersebut, KIP mempersingkat waktu proses pelayanan informasi dan proses penyelesaian sengketa informasi yang berkaitan dengan pemilu. “Mengingat penyelenggaraan pemilu merupakan satu rangkaian kegiatan yang terjadwal dan sistematis dengan batas waktu yang ditentukan, maka diperlukan juga instrumen hukum yang …

Read More »

Sistem Kepartaian Sederhana Harus Diimbangi Keterbukaan

for_upload

Jakarta (24/04) – Efektifitas kerja parlemen dapat dicapai melalui penyederhanaan Partai Politik. Akan tetapi, hal yang perlu juga ditingkatkan adalah keterbukaan Fraksi. Sehingga konstituen bisa mengakses dan mengetahui kinerja Fraksi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ronald Rofiandri dalam diskusi “Untuk Parlemen yang Lebih Efektif” di Jakarta. Ronald yang juga Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan itu menyampaikan bahwa saat ini dalam …

Read More »

52 Persen Masyarakat Kurang Informasi Mengenai Tahapan Pemilu

pemilu11

Coordinator of the People’s Voter Education Network (JPPR) M. Afifuddin stated, based on research, 52 percent of people still feel less of information about the step of election. Until now, people know the election process from the television, figures and close relatives. “People are not utilizing social media to search information”, said Afif at Bakoel Coffee, Cikini, Central Jakarta, on …

Read More »

KPU Dinilai Tak Kooperatif Beri Informasi Pengadaan Logistik

Gedung-KPU-415x233

Komisi Pemilhan Umum (KPU) dinilai tidak kooperatif dalam memberi informasi seputar pengadaan barang atau logistik pemilu. Akibatnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bwaslu) dan masyarakat umum susah mengawasi proses pengerjaan produksi dan distribusi logistik. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Bawaslu Daniel Zuchron. “Dalam hal pemberian informasi terkait peraturan teknis spesifikasi logistik pemilu dan jadwal pengerjaan, KPU tidak koorperatif. Mereka lambat memberi …

Read More »

Dana ‘Haram’ dan Transparansi Kampanye Parpol

keuangankampanye

Sistem pelaporan dana kampanye pemilihan umum saat ini dinilai hanya formalitas dan tidak mencerminkan transparansi partai politik sehingga peluang masuknya dana-dana ‘siluman’ masih amat besar. Padahal, transparansi dana kampanye parpol dan praktek korupsi dalam pemerintahan sangat berhubungan erat, kata sejumlah pakar. “Beberapa kasus korupsi yang terungkap ujungnya selalu ada kepentingan politik -yaitu kepentingan parpol- di belakangnya. Misalnya kasus Nazarudin dan …

Read More »

KIP: Jenis Permintaan Informasi Mulai Bergeser

KIP1

Komisi Informasi Pusat melihat ada pergeseran tema dari informasi yang diminta selama tahun 2013. Tahun sebelumnya, permohonan informasi didominasi oleh permintaan laporan keuangan dari satu badan publik, dokumen Rencana Kerja Anggaran Pemerintah dan DIPA. “Sekarang isu permohonan informasi lebih pada kontrak karya dan dokumen pendukung yang melibatkan pihak ketiga. Lebih mendalam lagi,” kata Komisioner Komisi Informasi Pusat Henny S. Widyaningsih …

Read More »

KIP Minta Badan Publik Informasikan Kabar Bencana Kepada Masyarakat

Gunung-Merapi

Rumadi, salah satu Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta badan publik untuk sesegera mungkin menyampaikan informasi akurat mengenai kondisi bencana kepada masyarakat. Jika terlambat atau tidak akurat dalam memberikan informasi terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia, badan publik tersebut bisa dianggap bersalah. “Jika ada informasi kategori serta-merta terkait dengan bencana yang tidak diinformasikan atau diinformasikan secara tidak akurat, maka …

Read More »

Pattiro: BPK Belum Terbuka

BPK

Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum melaksanakan peraturan keterbukaan informasi secara konsisten. “Salah satunya, BPK tidak memberi akses kepada publik terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Hambalang Jilid I dan Jilid II. BPK mengecualikan informasi itu untuk diketahui masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Pattiro, Sad Dian Utomo dalam siaran persnya, Jumat (7/2). Menurutnya, informasi …

Read More »

Pejabat Cina Dilarang Rahasiakan Informasi Publik

cina

Cina meluncurkan aturan baru yang melarang para pejabat menutup-nutupi informasi kepada publik dengan alasan rahasia negara. Kantor Berita Xinhua menyebutkan hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mulai menggalakkan transparansi. Cina memiliki undang-undang rahasia negara yang samar-samar, misalnya menutupi jumlah orang yang terkena eksekusi dan angka pencemaran lingkungan. Semua informasi itu dapat surut dengan berlabel rahasia negara. Para pejabat Cina, khususnya di tingkat lokal, …

Read More »