Nasional

IPC Luncurkan Aplikasi Hitung “Suara” Jadi “Kursi”

Jakarta,- Indonesian Parliamentary Center (IPC) meluncurkan aplikasi penghitung suara yang diperoleh seorang caleg pada pemilihan umum menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Peluncuran digelar di hotel Santika, Slipi, Jakarta, Selasa (15/4). Menurut peneliti IPC, Erik Kurniawan, aplikasi yang bisa dilihat di www.hitungkursipemilu2014.org tersebut diciptakan sebulan sebelum pemilu 2014. “Dari 10 Maret kita mulai,” katanya selepas peluncuran. Aplikasi ini menurut Erik, …

Read More »

Penghitungan Suara Jadi “Kursi” Rawan Perselisihan

Jakarta,- Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC) Erik Kurniawan, mengatakan, Pemilihan umum (Pemilu) Indonesia menggunakan sistem perwakilan proporsional multi-member distrik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan sistem itu, kata dia, formula penghitungan suara menjadi kursi untuk partai politik bisa sangat komplek. Kompleksitas makin meningkat karena banyaknya anggota DPR yang harus dicoblos dalam satu …

Read More »

JPPR Nilai KPU Tak Siap Layani Informasi Publik

Jakarta-Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), www.kpu.go.id, tidak bisa diakses sejak Selasa pagi. Sampai berita ini ditulis, pukul 10.16 WIB, masih belum bisa diakses. Situs tersebut hanya menampilkan keterangan “A Database Error Occurred Unable to connect to your database server using the provided settings. Filename: /var/www/kpupusat2/application/third_party/MX/Loader.php Line Number: 102”. Menurut aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, situs …

Read More »

Koalisi FoINI Dorong Kemandirian Komisi Informasi

Jakarta – Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) menilai Komisi Informasi (KI) belum mandiri karena sekretariat dan anggaran masih di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Akibatnya lembaga tersebut tak bisa meningkatkan kualitas pegawainya. Hal tersebut mengemuka pada diskusi terbatas di Hotel Harris, Tebet, Jakarta, Jumat (4/4). Diskusi yang digelar IPC tersebut, merumuskan strategi dan argumentasi untuk mendukung kemandirian …

Read More »

IBC Riset Kinerja KPU

Jakarta, Indonesia Budget Center (IBC) menggelar focus group discussion (FGD) di Sofyan Hotel, Jalan Dr Soepomo SH, No 23, Tebet, Jakarta, Kamis (3/4). FGD tersebut dilakukan untuk menyusun panduan studi anggaran dan logistik Pemilu 2014. Menurut peneliti di IBC Roy Salam, melalui FGD ini diharapkan memberikan input atau masukan pada draf atau panduan yang sudah disusun. Draf tersebut akan menjadi …

Read More »

Keterbukaan Parlemen Harus Merangsang Partisipasi

Jakarta (26/03) – DPR saat ini sudah memiliki aturan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun demikian, peraturan tersebut belum efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di DPR. Hal tersebut diungkap oleh peneliti keterbukaan …

Read More »

KIP Percepat Layanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu

Komisi Informasi Pusat menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu. Melalui aturan tersebut, KIP mempersingkat waktu proses pelayanan informasi dan proses penyelesaian sengketa informasi yang berkaitan dengan pemilu. “Mengingat penyelenggaraan pemilu merupakan satu rangkaian kegiatan yang terjadwal dan sistematis dengan batas waktu yang ditentukan, maka diperlukan juga instrumen hukum yang …

Read More »

Sistem Kepartaian Sederhana Harus Diimbangi Keterbukaan

Jakarta (24/04) – Efektifitas kerja parlemen dapat dicapai melalui penyederhanaan Partai Politik. Akan tetapi, hal yang perlu juga ditingkatkan adalah keterbukaan Fraksi. Sehingga konstituen bisa mengakses dan mengetahui kinerja Fraksi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ronald Rofiandri dalam diskusi “Untuk Parlemen yang Lebih Efektif” di Jakarta. Ronald yang juga Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan itu menyampaikan bahwa saat ini dalam …

Read More »

52 Persen Masyarakat Kurang Informasi Mengenai Tahapan Pemilu

Coordinator of the People’s Voter Education Network (JPPR) M. Afifuddin stated, based on research, 52 percent of people still feel less of information about the step of election. Until now, people know the election process from the television, figures and close relatives. “People are not utilizing social media to search information”, said Afif at Bakoel Coffee, Cikini, Central Jakarta, on …

Read More »

KPU Dinilai Tak Kooperatif Beri Informasi Pengadaan Logistik

Komisi Pemilhan Umum (KPU) dinilai tidak kooperatif dalam memberi informasi seputar pengadaan barang atau logistik pemilu. Akibatnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bwaslu) dan masyarakat umum susah mengawasi proses pengerjaan produksi dan distribusi logistik. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Bawaslu Daniel Zuchron. “Dalam hal pemberian informasi terkait peraturan teknis spesifikasi logistik pemilu dan jadwal pengerjaan, KPU tidak koorperatif. Mereka lambat memberi …

Read More »

Dana ‘Haram’ dan Transparansi Kampanye Parpol

Sistem pelaporan dana kampanye pemilihan umum saat ini dinilai hanya formalitas dan tidak mencerminkan transparansi partai politik sehingga peluang masuknya dana-dana ‘siluman’ masih amat besar. Padahal, transparansi dana kampanye parpol dan praktek korupsi dalam pemerintahan sangat berhubungan erat, kata sejumlah pakar. “Beberapa kasus korupsi yang terungkap ujungnya selalu ada kepentingan politik -yaitu kepentingan parpol- di belakangnya. Misalnya kasus Nazarudin dan …

Read More »

KIP: Jenis Permintaan Informasi Mulai Bergeser

Komisi Informasi Pusat melihat ada pergeseran tema dari informasi yang diminta selama tahun 2013. Tahun sebelumnya, permohonan informasi didominasi oleh permintaan laporan keuangan dari satu badan publik, dokumen Rencana Kerja Anggaran Pemerintah dan DIPA. “Sekarang isu permohonan informasi lebih pada kontrak karya dan dokumen pendukung yang melibatkan pihak ketiga. Lebih mendalam lagi,” kata Komisioner Komisi Informasi Pusat Henny S. Widyaningsih …

Read More »