Nasional

Upaya Eliminasi BUMN sebagai Badan Publik

bni

Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai saat ini terjadi beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai upaya sistemik untuk mengeliminasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan publik yang mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). “Peristiwa pertama adalah pengajuan Judicial Review(Uji Materi) terhadap UU Nomor 17 …

Read More »

Hakim PN Batam Kuatkan Putusan Komisi Informasi Kepri

Court

Perjuangan mahasiswa Universitas Putra Batam (UPB) yang menuntut hak keterbukaan informasi mendapatkan titik terang karena hakim Pengadilan Negeri Batam memutuskan untuk menguatkan putusan Komisi Informasi (KI) Kepri dan menolak seluruh permohonan pemohon keberatan pada Kamis (21/11/2013). Di persidangan, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Merrywati, Budiman Sitorus dan Arif saat pembacaan putusan mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 02 …

Read More »

Pemusnahan Hasil Ujian, Langgar Permendiknas & UU Arsip

IMG_2567

Pernahkan Anda meminta nilai ujian, lalu pihak kampus mengatakan, “Sudah dimusnahkan!” Padahal, nilai tersebut menurut Anda meragukan kebenarannya. Inilah yang dialami Nampat Silangit, mahasiswa Universitas Putera Batam. Menanggapi kasus tersebut, Kepala PPID Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Ibnu Hamad, mengatakan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional –Permendiknas No. 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Dan Fasilitatif Di …

Read More »

Berikan Sanksi, Budaya Hukum UPB Batam Rendah

law-2

Rendahnya budaya hukum ditunjukan oleh intitusi pendidikan kita. Hal ini tercermin dari keputusan Universitas Putera Batam (UPB) yang memberikan sanksi kepada 11 mahasiswanya yang mengajukan permintaan informasi mengenai lembar jawaban ujian tengah semester (UTS) semester V. Dalil UPB yang menjatuhkan sanksi dimana dua diantaranya diberhentikan (Drop Out) dari kampus yang harus dibuktikan. Pelanggaran terhadap tata tertib UPB bab IV pasal …

Read More »

Perlu Terobosan, Untuk Percepat Implementasi UU KIP

atelier-innovation

Hingga kini, banyak warga yang belum mengetahui manfaat atas Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Demikian juga dengan implementasi dari undang-undang tersebut, masih lamban. Oleh sebab itu, untuk mempercepat implementasi UU KIP, diperlukan upaya inovatif dari berbagai pihak. Hal ini dikatakan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi. Menurutnya, kedudukan Indonesia sebagai ketua di Open Government …

Read More »

Keterbukaan Dorong Partisipasi Pengawasan Pemilu 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dalam penyelenggaraan pemilu, diperlukan adanya kontrol atas penyelenggaraan pemilu sehingga dapat menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan merupakan fungsi kontrol yang dilembagakan atas penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks pemilu, pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk partisipasi warga negara atas penyelenggaraan pemilu. Sehingga dapat mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan hasilnya diterima sebagai sebuah proses yang baik. Dalam riset yang dilakukan …

Read More »

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perlu Dipublikasikan di Website

Ilustrasi www.moral-politik.com

                Tangerang (24/10) –  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan negara berposisi penting sebagai pijakan dalam merencanakan anggaran dan pengawasan keuangan negara. Sebagai bentuk tindaklanjut terhadap hasil audit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun rutin menyerahkan LHP kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Meski demikian, LHP tersebut tetap perlu dibuka kepada publik. Karena, bagaimanapun kewenangan …

Read More »

Hak Atas Informasi Jadi Hak Pertama Warga Dalam RUU Desa

Desa

  Jika Anda mencermati hingar bingar perdebatan RUU Desa akhir-akhir ini, issu yang berkembang kira-kira tidak jauh dari dua hal. Pertama, keinginan para kepala desa diangkat menjadi PNS. Kedua, alokasi dana Rp. 1 M setiap desa. Nah, di balik itu, ternyata ada satu hal yang patut diapresiasi, bahwa RUU tersebut menempatkan hak atas informasi sebagai hak pertama dari masyarakat desa. …

Read More »

BPK dan KPK Akan Cek Kekayaan Camat dan Lurah di Jakarta

KPK

Kasus Lurah Ceger membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mehttp://kebebasaninformasi.org/wp-admin/post-new.phpmbenahi sistem pengawasan terhadap kinerja lurah dan camat di provinsi ini. “Jika ada pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI yang terbukti korupsi, akan langsung dipecat,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama saat memberikan pengarahan kepada para lurah dan camat di Balaikota, Rabu (16/10). Wakil Gubernur menyebutkan, ada beberapa rencana pembenahan …

Read More »

Dipecat Tanpa Kejelasan, Ari W Gugat Ditjen Pajak ke KI

Ari Widodo

Pengalaman penting bagi badan publik untuk tidak melakukan pemecatan tanpa alasan yang jelas dan tidak transparan. Seorang pemohon perorangan sengketa informasi Ari Widodo yang dipecat tanpa disertai alasan secara transparan telah menggugat badan publik Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI ke Komisi Informasi (KI) Pusat. Dalam persidangan ajudikasi yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner John Fresly bersama anggota Dyah Aryani dan Rumadi …

Read More »

Fitra: Pemda Masih Pilih-Pilih Buka Informasi Anggaran

Fitra

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pemerintah daerah (pemda) masih belum terbuka dalam membuka informasi anggaran. Informasi yang dipublikasikan oleh Pemda tidak menyeluruh dan terkesan memilih-milih. Koordinator Advokasi Seknas Fitra menuturkan, penilaian Fitra itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelusuran Fitra pada 193 website milik pemda di sembilan provinsi, awal September 2013. Anggaran masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu, …

Read More »

LBH Masyarakat Gugat BNN Ke Komisi Informasi Pusat

BNN

Acapkali masyarakat merasa dijebak oleh BNN telah terlibat kasus narkoba. Seperti tiba-tiba ditemukan selinting ganja atau pil ekstasi yang menyelip di mobil atau di saku celana. Lantas bisakah masyarakat menuntut BNN untuk membuka investigasi sehingga dirinya ditangkap? Hal ini melatarbelakangi LBH Masyarakat yang menggugat peraturan BNN tentang teknis penyelidikan dan penyidikan. Peraturan itu dinilai LBH Masyarakat memungkinkan tindakan aparat yang …

Read More »