Home / Nasional (page 30)

Nasional

Citizen Budget: Laporan Keuangan Ramah Masyarakat

OBI3

Transparansi pengelolaan keuangan badan publik dapat dilihat, salah satunya, melalui laporan keuangan. Dan esensi dari sebuah laporan adalah dipahaminya apa yang disajikan, bukan sekedar muncul di permukaan. Keterbukaan informasi sudah terbuka lebar dan terjamin. Sejak era reformasi, berbagai peraturan serta gagasan yang berkaitan dengan keterbukaan sudah dikeluarkan. Sebagai contoh adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14/2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang …

Read More »

Transparansi Anggaran Pemerintah Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com — Open Budget Index (OBI) 2012 yang diluncurkan International Budget Partnership pada 23 Januari 2013 menunjukkan peningkatan transparansi anggaran Pemerintah Indonesia. Indeks transparansi Indonesia meningkat jika dibandingkan OBI tahun 2010. Pada 2012, transparansi anggaran Indonesia mendapat skor 62, sedangkan pada 2010 hanya mendapat skor 51. “Skor 62 itu menunjukkan transparansi anggaran Indonesia berada pada kategori penyediaan informasi anggaran …

Read More »

RUU Ormas Berpotensi Menjadi Alat Kembalinya Kekuatan Anti-Perubahan

Pada kisaran Juni 2011 hingga awal 2012, DPR telah melaksanakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU 8/1985). Pada kesempatan itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berserikat menyampaikan masukan dan menuntut agar Pemerintah dan DPR mencabut UU Ormas dan mengembalikan pengaturan mengenai organisasi masyarakat kepada kerangka hukum yang …

Read More »

RUU Ormas Dianggap Berpotensi Langgar Hak Asasi

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sebentar lagi disahkan oleh DPR RI dinilai masih represif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak berserikat, berekspresi dan berkumpul. “Dari perspektif HAM, RUU itu jelas berpotensi melanggar kebebasan berkumpul, berserikat dan berekspresi. Dari sisi administratif yang rumit untuk suatu perkumpulan jelas menghambat kebebasan untuk bernaung dalam suatu wadah. Syarat yang …

Read More »

Beberapa urgensi menolak RUU Ormas

Apakah yang dimaksud dengan Ormas? Ormas adalah singkatan dari Organisasi Kemasyarakatan (bukan Organisasi Massa!) yang merupakan bentuk yang dilahirkan oleh UU No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perlu dipahami bahwa Ormas bukanlah badan hukum, melainkan hanya status terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri. Bentuk Ormas tidaklah dikenal dalam kerangka hukum yang benar, …

Read More »

16 Ormas Demo Tolak RUU Ormas dan Kamnas

Jayapura (25/10) –– Sebanyak, 16 Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk Kemerdekaan Berserikat (AKRAB) demo menolak RUU Ormas dan Kamnas serta Permendagri ke DPR RI Jakarta, Rabu (23/10). Aksi demo ini berlangsung damai dan tertib di depan DPR RI .   Demikian  siaran pers yang diterima tabloidjubi.com, Kamis (25/10) malam menyebut, AKRAB terdiri dari gabungan 16 organisasi …

Read More »

Batalkan Pengesahan RUU Ormas

Saat ini, DPR dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) yang berpotensi membatasi hak semua orang untuk berkumpul dan berorganisasi. Siapapun anda, baik warga negara Indonesia maupun bukan warga negara Indonesia, ketika berkumpul bersama dua orang lain, memiliki kesamaan tujuan dan minat, maka anda wajib mendaftarkan komunitas, kelompok maupun organisasi anda ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), …

Read More »

Informasi Tertutup, Warga Bisa Gugat Pemkab

TINJAU Subang– Warga bisa menggugat badan publik dalam hal ini pemerintah Kabupaten (Pemkab) jika dipersulit mendapatkan informasi yang dibutuhkan di luar data keamanan negara. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas Momon Ismono usai pertemuan Bakohumas dengan Materi Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Subang, Jalan Mayjen Sutoyo, Subang …

Read More »

Mahasiswa Sumenep Tuntut Transparansi Bagi Hasil Migas

Sumenep – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumekar (FKMS) berunjukrasa ke kantor PT Wira usaha Sumekar (WUS). Mereka menuntut transparansi bagi hasil migas di kabupaten sebesar 8,8 miliar setiap tahun sejak tahun 1999-2011. Sambil membawa sejumlah poster bertuliskan: “Kemana dana PI 8,8 M”,”PT Wus harus bertanggung jawab”. Puluhan mahasiswa ini berorasi meminta Direktur PT Wus, Msitrul Arsy …

Read More »

BNN Diperintahkan Buka Sebagian Peraturan Pemberantasan Narkoba

Jakarta, 2/10 (ANTARA) – Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memerintahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membuka tiga Peraturan Kepala BNN dalam pemberantasan narkoba. Dalam sidang sengketa informasi publik dengan pemohon LBH Masyarakat dan termohon BNN di Jakarta, Selasa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yang diketuai Amirudin dengan anggota Dono Prasetyo dan Abdul Rahman Ma’mun berpendapat bahwa tiga Peraturan Badan Narkotika …

Read More »

Demi Keterbukaan, Gedung Putih Rilis Resep Bir Obama

Pihak kantor kepresidenan menyatakan hal ini sebagai bagian dari transparansi informasi kepada publik.Untuk memuaskan dahaga publik, pihak Gedung Putih pada Sabtu kemarin akhirnya memposting dua resep minuman bir Presiden Obama yaitu White House Honey Ale dan White House Honey Porter.Pihak Gedung Putih sendiri menyatakan, mereka tidak lagi merahasiakan resep dari pembuatan bir tersebut dengan tujuan keterbukaan informasi kepada publik Amerika …

Read More »

“Disdik Tak Transparan, Cerminan Sikap Pemprov DKI”

JAKARTA, KOMPAS.com – Selain pimpinan lima sekolah menengah pertama negeri di Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI juga dinilai tak transparan dalam menegakkan UU Keterbukaan Informasi Publik terkait indikasi korupsi di lima sekolah tersebut. Surat permohonan eksekusi yang diajukan Indonesian Corruption Watch (ICW) ke pengadilan negeri di Jakarta juga bertujuan untuk mendorong agar Kadisdik transparan dalam menyediakan informasi terkait hal …

Read More »