Home / Nasional (page 5)

Nasional

Pattiro: BPK Not Yet Open

12 February 2014 The Centre for Research and Information (Pattiro) said that the Supreme Audit Agency (BPK) had not consistently implemented information openness. “BPK does not give public access to the first and second Hambalang audit report. BPK exempts that information,” said Pattiro executive director Sad Dian Utomo. According to Sad Dian, the information was given to Commission IX of …

Read More »

DPRD Jakarta Urged to Publish Attendance Report

23 February 2014 The Jakarta Legislative Council (DPRD) has been urged to publish their attendance report so that 7,021,514 voters in Jakarta will be able to know their work, according to Jakarta Legal Aid and Human Rights Association (PBHI) public policy head CecepHandoko. Cecep said PBHI had sent a letter to DPRD asking for the attendance report as it could …

Read More »

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Ajukan Banding ke PTUN Terkait Informasi Kajian Reklamasi

JAKARTA – Setelah sempat kalah dalam sidang sengketa gugatan informasi yang diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) terhadap Kemenko Maritim pada Senin 15 Mei lalu. Kini, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta kembali ajukan banding atas putusan KIP Nomor 050/X/KIP-PS/2016 terkait informasi kajian Reklamasi Teluk Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ketua Bidang Pengembangan Hukum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), …

Read More »

KIP Sebut Keterbukaan Informasi Harus Jadi Habit Lembaga Publik

JAKARTA – Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta kepada lembaga publik untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari kerja sehari-hari. Menurut Komisioner KIP Henny S Widyaningsih, 7 tahun penerapan Undang-Undang (UU) 14/2008 tentang Keterbukaan Publik, masih ada lembaga publik yang tidak menyadari tugasnya tersebut. Mereka perlu diingatkan untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Padahal keterbukaan informasi harus menjadi habit (kebiasaan) …

Read More »

Pemerintah Akui Peran Penting Media dalam Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta, NU Online Pemerintah melalui Komisi Informasi Pusat (KIP) selama ini terbantu dengan kerja-kerja jurnalisme profesional yang menjujung tinggi kode etik dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Menurut salah satu Komisioner KIP Heni Eswidianingsih, keterbukaan infomrasi publik yang juga menjadi konsentrasi kerja KIP mendorong media untuk mengikis berita-berita palsu (hoax) di tengah derasnya arus informasi,  terutama melalui media sosial. “Saya berharap …

Read More »

Pemerintah Akui Peran Penting Media dalam Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta, NU Online Pemerintah melalui Komisi Informasi Pusat (KIP) selama ini terbantu dengan kerja-kerja jurnalisme profesional yang menjujung tinggi kode etik dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Menurut salah satu Komisioner KIP Heni Eswidianingsih, keterbukaan infomrasi publik yang juga menjadi konsentrasi kerja KIP mendorong media untuk mengikis berita-berita palsu (hoax) di tengah derasnya arus informasi,  terutama melalui media sosial. “Saya berharap …

Read More »

Keterbukaan Informasi Publik Wajib bagi Badan Publik

KBRN, Purbalingga : Sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik semua  badan publik wajib membuka semua informasi bagi masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. Keterbukaan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan keterbukaan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Badan Publik itu sendiri salah satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Tri Gunawan Setyadi mengatakan …

Read More »

Presiden: Perppu 1/2017 Komitmen Keterbukaan Informasi Perbankan Indonesia

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa pemerintah sejatinya telah melakukan sosialisasi mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Perpajakan sejak sosialisasi Tax Amnesty lalu. Kepala Negara menuturkan, hal tersebut sesuai dengan komitmen keterbukaan Indonesia dengan dunia internasional. Presiden Joko Widodo secara resmi telah menanda tangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun …

Read More »

Dukung Keterbukaan Informasi Publik, BPPT Adakan Sosialisasi Penyusunan Pedoman Daftar Informasi Publik

Sekretaris Utama BPPT Soni Solistia Wirawan dalam sambutannya mengatakan Sosialisasi Penyusunan Pedoman Daftar Informasi Publik di BPPT diharapkan dapat memberi manfaat agar lebih memahami tata cara mengelola informasi dengan baik. “Sehingga pejabat yang ditunjuk menjadi PPID UK lebih siap menghadapi pemohon informasi publik,” jelas Soni. Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas, Ardi Matutu menambahkan pentingnya acara ini diadakan, agar perwakilan …

Read More »

BP Batam Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi

BATAM (HK) – Badan Pengusahaan Kawasan Batam menggelar sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi. “Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat serta didukung dengan penerapan ‘good governance’, sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Hal ini menjadi dorongan bagi BP Batam untuk bergerak cepat dan profesional dalam melayani …

Read More »

Kikis Korupsi dengan Keterbukaan Informasi

Transparansi (keterbukaan) menjadi hal yang cukup serius dan krusial di beberapa negara, termasuk Indonesia. Bukan hanya transparani informasi, tetapi juga anggaran. Dunia sudah berubah. Dulu, institusi dan lembaga negara bisa melakukan manuver anggaran. Tapi sekarang itu tidak bisa lagi. Apalagi setelah disahkan dan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Semua badan publik harus memberikan transparansi anggaran …

Read More »

Pemerintah Daerah Belum Serius Gunakan Instrumen Keterbukaan Informasi

SERANG – Pemerintah daerah di Provinsi Banten dinilai belum serius menggunakan instrumen keterbukaan informasi. Hal ini diungkapkan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Yhannu Setyawan saat menjadi narasumber pada Diskusi Interaktif Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (IMIKI) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Minggu (7/5). Di hadapan puluhan mahasiswa, Yhannu menjelaskan, Pemerintah di Provinsi Banten belum begitu serius menggunakan instrumen keterbukan informasi. Alat …

Read More »