Home / OGP

OGP

Bojonegoro Ikut Deklarasi Pemerintah Terbuka di Paris

open-goverment-indonesia-kebebasan-informasi

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur mewakili Indonesia, mengikuti deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT-OGP) atau Pemerintah Terbuka di Paris, Prancis, pada 7-9 Desember 2016. Di acara yang dihadiri 75 Negara itu, Bojonegoro juga dipercaya menjadi pemimpin diskusi panel terkait prinsip Pemerintah Terbuka. Pembukaan KTT-OGP menjadi acara puncak tahunan penggiat Pemerintah Terbuka di seluruh dunia. Sekitar 3000 …

Read More »

KTT Open Government di Paris, Indonesia Raih Tiga Prestasi

ogp-paris

Paris – Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP)  di Paris, Prancis berakhir pada 9 Desember 2016 dengan sebuah resepsi yang  meriah di Hotel del Ville, Paris. Menurut rilis resmi dari  Sekretariat Nasional Open Government Indonesia yang dikirim pada 9 Desember 2016, delegasi Indonesia mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional dalam implementasi pemerintahan terbuka pada KTT Paris ini. Setidaknya terdapat …

Read More »

Dampak Renaksi OGI 2016-2017 yang Dirasakan Masyarakat

18lapor

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengatakan, hingga saat ini, OGI masih terus berproses dan mencoba untuk melakukan berbagai eksperimentasi. Ia mengaku, dari sisi jumlah, Renaksi OGI masih terbilang cukup banyak. Oleh karena itu, pihaknya sedang mempersempit agar lebih fokus dan mendalam. “Satu hal tapi mendalam. Artinya kita sendiri punya tenaga dan …

Read More »

Buruknya Tata Kelola Arsip Jadi Tantangan Open Data di Indonesia

download

KebebasanInformasi.org – Sebelum ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2008, akses masyarakat terhadap segala macam informasi sangat terbatas. Informasi hanya diberikan jika diminta. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dianggap sebagai hak institusi dan bersifat rahasia, kecuali yang dipublikasikan. Setelah UU KIP disahkan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian, publik bisa …

Read More »

Renaksi OGI 2016-2017 Sampai di Ujung Perumusan

30052016-Renaksi-OGI

KebebasanInformasi.org – Open Government Indonesia (OGI) merupakan inisiatif global untuk mendorong terciptanya pemerintahan terbuka dan transparan serta masyarakat yang partisipatif. Melalui gerakan bersama ini, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih baik dan akuntabilitas anggaran, yang notabene berasal dari uang rakyat, lebih jelas pertanggungjawabannya. Saat ini, Rencana Aksi (Renaksi) OGI 2016-2017 telah sampai di ujung perumusan dan pada akhir Oktober 2016 ini …

Read More »

Belum Semua Lembaga/Kementerian Membuka Diri

Open Government Kebebasan Informasi org

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengungkapkan, salah satu tantangan OGI ialah apa yang disebut dengan kolaborasi. Oleh karenanya, gerakan yang dibangun untuk mewudukan pemerintahan terbuka ini membutuhkan dua syarat utama, yakni keterbukaan dari pemerintah dan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Untuk memenuhi kedua hal itu, butuh effort yang lebih …

Read More »

Memilih Antara Kolaboratif atau Jadi Watchdog Pemerintah

KebebasanInformasi.org – Perumusan Renaksi 2016-2017 menekankan pada proses partisipatoris dengan memperkuat pelibatan civil society organizations (CSO), pemerintah daerah, dan sektor swasta. Oleh sebab itu, kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat sipil menjadi syarat utama mewujudkan Pemerintahan Terbuka. Danardono Siradjudin, Tenaga Ahli Kebijakan Publik, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), mengatakan, butuh keahlian khusus untuk melakukan kolaborasi. Menurutnya, Platform CSO yang biasa bererak dengan …

Read More »

OGI Berharap Renaksi 2016-2017 Sesuai Siklus Rencana Pembangunan

30052016-Renaksi-OGI

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, menerangkan, proses penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) OGI 2016-2017 dimulai lewat serial diskusi publik dengan dua kelompok. Pertama, dengan CSO yang dibutuhkan, dan kedua, dengan kementerian/lembaga yang bersedia turut dalam gerakan kolaborasi ini. Setelah itu, kedua pihak akan bertemu untuk mengetahui kesesuaian rumusan konsep dari kementerian/lembaga dengan …

Read More »

Tiga Tahap Teknis Mewujudkan Open Government

Ahmad Alamsyah Saragih kebebasan informasi org

KebebasanInformasi.org – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, mengatakan, ada dua aspek dalam penerapan open government, yakni aspek yang berkaitan dengan mindset dan aspek teknis. “Pertama, mindset. Apa yang mau open, kalau open mind saja belum,” kata Alamsyah. Untuk membangun open mind, lanjutnya, diperlukan pihak luar yang terlibat dalam memanfaatkan data dari pemerintah. Dengan itu, pemerintah bisa mengambil keputusan yang baik sebagai penyelenggara negara. …

Read More »

Selain Kolaborasi, CSO Harus Identifikasi Diri sebagai Komunitas Partner

Open Goverment Indonesia Kebebasan Informasi

KebebasanInformasi.org – Salah satu langkah besar, yang menjadi gerak maju bangsa Indonesia, ialah peran negara dalam membangun sebuah inisiatif internasional, Kemitraan Pemerintahan Terbuka, di mana Indonesia adalah co-pendiri dan menjabat sebagai co-chair pada 2012-2014. Kemitraan Pemerintahan Terbuka atau Open Government Partnership  (OGP) merupakan sebuah inisiatif sukarela di tingkat Internasional yang bertujuan untuk menjamin komitmen pemerintah kepada warganya dalam meningkatkan transparansi, …

Read More »

Pentingnya Kontrol Terhadap Tiga Tahap Renaksi OGI

Open Goverment Indonesia Kebebasan Informasi

KebebasanInformasi.org – Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, menyambut baik Rencana Aksi (Renaksi) Open Government Indonesia (OGI) 2016-2017, yang menekankan pada proses partisipatoris dengan memperkuat pelibatan civil society organization (CSO), pemerintah daerah, dan sektor swasta. Ia menjelaskan, hal utama dalam konteks Renaksi ini adalah keterbukaan data atau open data. Ujung dari open government ini adalah akuntabilitas, di mana masyarakat dapat turut terlibat dalam mempengaruhi sebuah …

Read More »

Alamysah Saragih: Identifikasi Komunitas Partner OGI Belum Optimal

Ahmad Alamsyah Saragih

KebebasanInformasi.org – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, mengkritisi peran para lead sector di pemerintahan, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), hingga Kantor Staf Presiden (KSP), terkait dengan Open Government Indonesia (OGI), sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif. Menurutnya, baik ketiga lembaga tersebut maupun yang lainnya, mereka …

Read More »