Opini

MEKANISME SERAP ASPIRASI DPR, MINIM KETERBUKAAN

“Ada pertemuan reses, yang pesertanya direkayasa seolaholah konstituen aktif,” kata Sri Budi Eko Wardani, dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia, pada diskusi yang diselenggarakan IPC, di Jakarta (06/06/2017). Secara administratif, prosedur, dan keuangan, reses model di atas, sangat mungkin terlihat akuntabel. Tapi secara sosial dan politik, jelas tidak. Dengan praktik representasi semacam ini, bisa dipahami mengapa aspirasi masyarakat adat tak …

Read More »

EMPAT PERAN DPRD PADA KI PROVINSI

Ada empat peran DPRD Provinsi yang dapat dilakukan terhadap KI Provinsi. Pertama: Melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KI Provinsi Dalam UU KIP disebutkan bahwa peran DPRD dalam proses seleksi calon anggota KI Provinsi. DPRD menerima 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang calon anggota KI Provinsi, hasil dari pemilihan dari Tim Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur. …

Read More »

Keterbukaan Kontrak PBJ di Indonesia

Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pemerintah. UU KIP juga mewajibkan pemerintah untuk membuka berbagai informasi yang dimilikinya.   Setelah hampir sepuluh tahun UU KIP diterapkan, sayangnya, belum seluruh instansi pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai keterbukaan informasi …

Read More »

Keterbukaan Informasi Pemerintahan Desa

Oleh: Bejo Untung Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa …

Read More »

Menggugat Alfamart? Why Not?

Ilustrasi berbelanja di Alfamart. Sumber: insideretail.asia

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.22″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]  Alfamart ( PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk) ajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) perihal perintah membuka data sumbangan uang kembalian ke publik (Konsumen). Tanya kenapa? Uang yang dipungut dari Publik secara masif maka seharusnya bagi lembaga/organisasi yang profesional dan …

Read More »

Hari Hak Untuk Tahu

28 September adalah peringatan hari hak untuk tahu sedunia, hari untuk merayakan hak warga negara untuk mengakses informasi lembaga public (Hak untuk memperoleh informasi/RTI). Diproklamirkan pada tanggal 28 september 2002, sekarang hari hak untuk tahu secara formal diperingati diberbagai Negara di seluruh dunia dengan aktivitas dimulai dari konfrensi, pemberian penghargaan, diskusi online (the Centre for Law and Democracy akan mengadakan …

Read More »

Konsistensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kerangka Implementasi Good ?Governance

Oleh: Gatot Tri Laksono, Kepala Bagian Humas Kemendagri ? TERBITNYA Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ?Publik (UU KIP) merupakan bentuk dorongan partisipasi aktif keterlibatan masyarakat ?dan Pemerintah guna mewujudkan komitmen hak dasar publik atas kebutuhan layanan ?informasi. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, maka kehadiran UU ini membuka ?akses publik untuk melakukan monitoring dan pengawasan.? Secara normatif …

Read More »

Presiden Baru dan Tantangan Keterbukaan Informasi

Oleh: Muhammad Mukhlisin Pemilu presiden akan digelar 9 Juli mendatang, pesta demokrasi 5 tahunan ini selalu menarik untuk diperbincangkan. Melalui gegap gempita pemilu presiden inilah corak kepemimpinan pemerintah 5 tahun mendatang akan ditentukan. Pemilu, secara umum, juga momentum dalam menentukan siapa saja orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pesta demokrasi, yang pada 2014 menghabiskan anggaran 24 triliun Rupiah ini, diharapkan …

Read More »

Keterbukaan Informasi Pemilu

Gayung bersambut. Anjangsana ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, membawa kebahagiaan tersendiri bagi kami di Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau. Pada tatanan keterbukaan informasi publik di negeri ini, dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu), kunjungan ke badan publik penyelenggara Pemilu itu membawa angin segar bagi keterbukaan informasi di Negeri Lancang Kuning. Lembaga negara penyelenggara Pemilu itu secara tegas menyatakan sikap …

Read More »