Home / Opini (page 3)

Opini

opini

Menanti Gigi Komisi Informasi

bejo-untung

Oleh Bejo Untung, Anggota Freedom of Information Network  Indonesia Komisi I DPR baru saja memilih tujuh orang anggota Komisi Informasi (KI) tingkat pusat. Ketujuh anggota KI periode 2013-2017 tersebut telah disahkan dalam sidang paripurna dan daftar namanya segera diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan. Seperti halnya komisi negara yang lain, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) anggota KI …

Read More »

Komisi Informasi, Sepi Media?

mass-media

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan keberadaan Komisi Informasi Pusat, yang sepi senyap dari pemberitaan media, saat uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KI Pusat, pada 25 dan 26 Juni 2013. Pertanyaan yang sama, juga diajukan oleh anggota Panitia Seleksi (Pansel), saat wawancara dengan para calon Komisioner, beberapa waktu lalu. Saat itu, salah seorang Komisioner mengatakan, “Kami seperti para hakim, yang tak …

Read More »

Vakum Kewenangan Komisi Informasi

bejo-untung

Oleh: Bejo Untung Komisi Informasi Pusat (KIP) tengah mengalami kevakuman kewenangan seiring dengan berakhirnya masa jabatan tujuh komisionernya pada 2 Juni lalu. Dengan demikian KIP tidak dapat menjalankan fungsi utamanya yakni melakukan penyelesaian sengketa informasi yang terjadi antara pemohon informasi dan badan publik. Kevakuman tersebut terjadi karena keterlambatan Pemerintah dalam melakukan proses seleksi terhadap komisioner KIP yang baru, periode 2013-2017. …

Read More »

Inovasi Keterbukaan dan Sistem Informasi Pemilu

parpol

Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengumumkan secara online daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif spektrumnya mestinya diperluas. Ini penting agar masyarakat mengenal betul dialektika dan track record calon anggota legislatif yang akan bertarung dalam Pemilu 2014. Meskipun cara pengumuman KPU masih sangat sederhana, itu bisa dikatakan sebagai inovasi keterbukaan atau transparasi. Mestinya inovasi itu dilakukan secara sistemik dalam sistem …

Read More »

Keterbukaan Informasi Pemilu

Dana

GAYUNG bersambut. Anjangsana ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, pada Senin, 6 Mei 2013 silam, membawa kebahagiaan tersendiri bagi kami di Komisi Informasi Provinsi Riau. Pada tatanan keterbukaan informasi publik dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu), kunjungan ke badan publik penyelenggara Pemilu itu menghembuskan “angin segar” bagi keterbukaan informasi di negeri Lancang Kuning. Lembaga negara penyelenggara Pemilu itu secara tegas …

Read More »

Reformasi Bagi Parpol

asep

Reformasi masih identik dengan birokrasi agar organisasi publik ini ramping dan kaya fungsi. Dengan perampingan, fungsi melayani publik dapat dilakukan lebih cepat sesuai dinamika masyarakat sekaligus mengantisipasi kemungkinan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Hal demikian berarti reformasi tidak hanya memperbaiki struktur yang mampu mempercepat peredaran perintah, tugas, dan laporan, namun juga mengubah kultur yang lebih agresif serta akomodatif …

Read More »

Mendambakan Keterbukaan Hasil Nilai di Setiap Komponen Ujian

UN2

Kemajuan zaman dan perkambangan teknologi yang begitu pesat, telah mengantarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang harus diatur dalam produk hukum di negeri ini. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) telah mengakui hak asasi manusia yang merupakan ciri penting negara demokratis …

Read More »

Keterbukaan Informasi di Era Digital

SOSMED

“Transparansi atau keterbukaan adalah pencitraan yang alami” demikian pendapat Juniardi, Ketua Komisi Informasi (KI) Propinsi Lampung yang dikutip dari ekposnews.com. Pendapat itu Ia sampaikan untuk mengapresiasi komitmen mendorong keterbukaan informasi publik yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan mempublikasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui situs www.jakarta.go.id. Soal komitmen untuk mendorong keterbukaan informasi, komitmen Pemprov DKI …

Read More »

Transparansi APBD Jakarta

APBD

Pekan lalu APBD DKI untuk 2013 akhirnya dicairkan. Setelah disetujui DPRD DKI pada akhir Januari 2013, perjalanan APBD tersebut ternyata masih cukup panjang di Kementerian Dalam Negeri. Setelah dari sana, APBD masih harus diproses lagi di DPRD beberapa hari, sebelum akhirnya diserahkan kepada gubernur DKI untuk diimplementasikan. Keterlambatan tersebut lebih disebabkan oleh masa transisi kepemimpinan yang baru, karena gubernur dan …

Read More »

Menyoal Pemenuhan Hak Rakyat Atas Air Bersih di Perkotaan

Henri

Kebutuhan akan air bersih adalah kebutuhan dasar manusia, karena sebagaimana kita ketahui bersama air adalah sumber kehidupan manusia. Air  mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses pertumbuhan manusia, seperti ; (1) menjaga keseimbangan metabolisme tubuh dan fisiologi tubuh; (2) menunjang pengeluaran ekskreta tubuh (keringat, air mata, air seni, tinja, dan uap pernafasan), (3) melarutkan dan mengolah sari makanan agar mudah dicerna …

Read More »

Hak Anda Mendapatkan Informasi

Buku Baru

Lahir dan disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan komitmen Pemerintah terhadap pemenuhan hak atas informasi. Undang-undang yang disahkan pada April 2008 dan diberlakukan dua tahun kemudian ini mengikis sedikit demi sedikit ketertutupan birokrasi. Adanya UU KIP, membawa konsekuensi bagi Badan Publik menyampaikan, mengumumkan atau menyediakan informasi publik. Badan Publik yakni lembaga eksekutif, legislatif, …

Read More »

Mendorong Keterbukaan Informasi di Pemilu 2014

Kotak Suara

Menyinggung penyelenggaraan pemilu, pekerjaan besar bagi semua pihak, adalah mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bertanggung jawab. Integritas dan tanggung jawab tidak hanya menjadi tugas penyelenggara Pemilu. Disamping itu, juga menjadi tugas peserta pemilu, dan pemerhati pemilu, serta seluruh jajaran masyarakat. Untuk itu, tuntutan pelibatan dan partisipasi publik menjadi semakin besar. Salah satu persyaratan pelibatan publik yang efektif adalah dengan adanya …

Read More »