Pemerintahan

40 Desa Di Kabupaten Majalengka Memiliki Website

melung

Empat puluh desa di Kabupaten Majalengka, saat ini sudah memiliki website untuk menginformasikan potensi dan perkembangan desanya. Hal tersebut terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan Jingga Media dan Indonesia Parliamentary Center (IPC) bertempat di Rumah Makan Langen Sari Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Senin (28/10). Dalam kegiatan tersebut, hadir dari perwakilan desa, radio komunitas, blogger, dan fasilitator PNPM. Nurhendra, Ketua …

Read More »

Banda Aceh, Implementor Terbaik UU KIP Se-Provinsi Aceh

balai-kota-banda-aceh

Kota Banda Aceh meraih penghargaan peringkat pertama dalam implementasi keterbukaan informasi publik tahun 2013 yang di selenggarakan Komisi Informasi (KI) Aceh. Penghargaan ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh KI Aceh terhadap Dinas dan pemerintah kabupaten/kota. Ketua KI Aceh, Afrizal Tjoetra mengatakan tujuan evaluasi ini, antara lain: 1. Mendorong percepatan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan …

Read More »

Momentum Tuntaskan Pembentukan KI Kalbar

Kalbar

Pada tanggal 6 – 8 November 2013, Komisi Informasi Pusat akan melakukan penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi dan/atau mediasi ini dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat karena Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat belum terbentuk. . Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 UU No. 14 Tahun 2008, salah satu tugas Komisi …

Read More »

KI Cirebon: Website Mendorong Keterbukaan Informasi

Ketua KI Cirebon

Ketua Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon Drs. Nurhendra, AMKL menyatakan pentingya keberadaan website dalam rangka mendorong keterbukaan informasi. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Penjangkauan komunitas yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Jingga Media bersama para pengurus desa, fasilitator PNPM dan jaringan radio komunitas di rumah makan Langgen Sari, Majalengka, Senin (28/10). Di era digital saat ini, website menjadi …

Read More »

Desa Wajib Terbuka

ilustrasi giriharjobahuga.blogspot.com

                            Pemerintahan Desa tetap wajib mengimplementasikan keterbukaan informasi meski RUU Desa belum disahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa juga berwenangan untuk …

Read More »

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perlu Dipublikasikan di Website

Ilustrasi www.moral-politik.com

                Tangerang (24/10) –  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan negara berposisi penting sebagai pijakan dalam merencanakan anggaran dan pengawasan keuangan negara. Sebagai bentuk tindaklanjut terhadap hasil audit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun rutin menyerahkan LHP kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Meski demikian, LHP tersebut tetap perlu dibuka kepada publik. Karena, bagaimanapun kewenangan …

Read More »

Hak Atas Informasi Jadi Hak Pertama Warga Dalam RUU Desa

Desa

  Jika Anda mencermati hingar bingar perdebatan RUU Desa akhir-akhir ini, issu yang berkembang kira-kira tidak jauh dari dua hal. Pertama, keinginan para kepala desa diangkat menjadi PNS. Kedua, alokasi dana Rp. 1 M setiap desa. Nah, di balik itu, ternyata ada satu hal yang patut diapresiasi, bahwa RUU tersebut menempatkan hak atas informasi sebagai hak pertama dari masyarakat desa. …

Read More »

Kades Melung, Khoeruddin: Selapangan, Tradisi Transparansi Desa

214070_khoerudin--kepala-desa-melung_663_382

Desa Melung adalah desa di Selatan Gunung Slamet, masuk dalam wilayah kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Selain bergiat untuk menjadikan Desa Agrowisata dan Ekowisata, Desa Pendidikan dan Laboratorium Alam, Desa ini juga berupaya membangun prinsip-prinsip akuntabilitas dengan kearifan lokal dan implementasi UU KIP. Pada Juni 2013 lalu, Desa Melung memiliki seorang Kepala Desa Baru. Pak Khoeruddin, begitu warga memanggil …

Read More »

Dengan Transparansi, Pendapatan Desa Klothok Mencapai Rp 1,6 Miliar

Klothok

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra)  Jawa Timur berpendapat, kemiskinan masyarakat di desa sekitar proyek migas seharusnya tidak terjadi jika program yang dilakukan pemerintah maupun operator tepat sasaran, transparansi dan akuntabel. “Selain itu jangan hanya berdasarkan keinginan namun kebutuhan,” kata Koordinator Analisis dan Advokasi Fitra Jatim, Miftahul Huda kepada Suarabanyuurip.com, Jum’at (17/10/2013). Huda mengatakan, kemiskinan masyarakat di sekitar tambang migas …

Read More »

Kepala Desa dan Lurah, Terbukalah!

Masyarakat-Desa-Fadoro-Bahili-yang-beraudiensi-ke-Bupati-Nias-Barat

Desa/kelurahan merupakan arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan birokrasi. Karena dekatnya arena, masyarakat seharusnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Di era pemerintahan modern, bukan zamannya lagi Kepala Desa atau lurah abai pada pengembangan tata pemerintahan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kepercayaan dan kebersamaan. Sayangnya transparansi desa/kelurahan masih menjadi …

Read More »

Keterbukaan Informasi di DKI Hingga Tingkat Kelurahan

poste_apbd_jakarta_jokowi

Pelaksanaan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diimplementasikan Pemprov DKI baik dalam bentuk penyediaan media informasi berbasis internet, maupun hingga level kelurahan dalam bentuk penempelan informasi angaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2013. Untuk informasi dunia maya, Pemprov DKI sejak tahun 2.000 telah memiliki website www.beritajakarta.com. Sedangkan untuk media portal, Pemprov DKI juga telah memiliki …

Read More »