Pemerintahan

BPK dan KPK Akan Cek Kekayaan Camat dan Lurah di Jakarta

KPK

Kasus Lurah Ceger membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mehttp://kebebasaninformasi.org/wp-admin/post-new.phpmbenahi sistem pengawasan terhadap kinerja lurah dan camat di provinsi ini. “Jika ada pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI yang terbukti korupsi, akan langsung dipecat,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama saat memberikan pengarahan kepada para lurah dan camat di Balaikota, Rabu (16/10). Wakil Gubernur menyebutkan, ada beberapa rencana pembenahan …

Read More »

Desa Perlu Hak Penganggaran Yang Partisipatif, Transparan, dan akuntabel

pemerintahan-desa-layanan-publik

Artikel ini di bawah ini disadur dari website gerakan desa membangun. Gerakan Desa Membangun – GDM tercetus pada 24 Desember 2011 di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas. Kasus di Kelurahan Ceger, memberi pelajaran tentang pentingnya Penganggaran Yang Partisipatif, Transparan, dan akuntabel. Mengapa Desa Harus Memiliki Hak  Penganggaran? Desa atau disebut dengan nama lain, sebagai sebuah kesatuan wilayah hukum berdasar hak asal …

Read More »

7 Program Terduga Fiktif Lurah Ceger; Adalah Jenis Informasi Yang Wajib Diumumkan Berkala

korupsi

Daftar program di Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta  Timur, yang diduga fiktif dan menjadi modus korupsi. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jenis kegiatan tersebut masuk dalam informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala. No Kegiatan Anggaran Kategori Informasi 1 Gerakan Sayang ibu Rp 20.165.000 Wajib Diumumkan dan Disediakan Secara Berkala 2 Pemahaman Kebangsaan Rp …

Read More »

Korupsi Lurah Ceger, Imbas Ketertutupan Badan Publik

Korupsi

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, wajib diberlakukan untuk semua badan publik, termasuk lembaga kelurahan. Sayangnya, kelurahan kadang terlewatkan dari sorotan publik. Padahal, tanpa keterbukaan dan akses warga terhadap kelurahan, potensi korupsi terbuka lebar. Inilah yang saat ini terjadi. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan Lurah Ceger Jakarta Timur Fanda Fadly dan Bendahara Zaitul Akmam karena kasus korupsi. …

Read More »

Pers Penting Untuk Keterbukaan, KI Kalteng Gandeng PWI

komisi-informasi-gandeng-pwi-

Dalam membangun keterbukaan informasi publik Komisi Informasi (KI) Kalteng mengandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalteng. Kerjasama ini ditandai dengan  penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Hotel Batu Suli Internasional, Rabu (9/10). Dalam acara refleksi tersebut, yang dihadiri oleh para mahasiswa, SKPD, PWI, LSM dan Ormas, serta lembaga masyarakat. Di mana sebagai lemabaga baru KI Kalteng, dihadapkan pada …

Read More »

Dipecat Tanpa Kejelasan, Ari W Gugat Ditjen Pajak ke KI

Ari Widodo

Pengalaman penting bagi badan publik untuk tidak melakukan pemecatan tanpa alasan yang jelas dan tidak transparan. Seorang pemohon perorangan sengketa informasi Ari Widodo yang dipecat tanpa disertai alasan secara transparan telah menggugat badan publik Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI ke Komisi Informasi (KI) Pusat. Dalam persidangan ajudikasi yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner John Fresly bersama anggota Dyah Aryani dan Rumadi …

Read More »

Keterbukaan Informasi, Percepat Pulihnya Kepercayaan Publik Pada MK

Yhannu3

Kasus yang menimpa Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat perhatian khusus oleh Anggota Komisi Informasi Pusat, Yhannu Setyawan. Menurutnya, fenomena kasus AM harus menjadi pelajaran bagi seluruh “aparatur hukum” bahwa keterbukaan informasi akan mempercepat “trust recovery” terhadap kinerja aparatur penegak hukum di Indonesia. Berikut petikan wawancaranya dengan tim redaksi kebebasaninformasi. Sebelumnya, apa komentar Anda terhadap frame media pada kasus AM? Media umumnya …

Read More »

Partisipasi Masyarakat Ke Komisi Informasi Bali, Masih Minim

Sloka

Pengaduan masyarakat yang diajukan kepada Komisi Informasi Bali sejak terbentuknya kepengurusan tiga tahun lalu hingga kini, baru ada satu. “Kami baru satu kasus sengketa informasi yang diadukan masyarakat tersebut, yaitu soal permohonan informasi pengelolan Taman Hutan Rakyat (Tahura) yang dimohonkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kepada Gubernur Bali,” kata Ketua Komisi Informasi Bali Gede Sentanu di Denpasar, beberapa waktu …

Read More »

Kabupaten Kukar Paling Tertutup di Kalimantan Timur

Kantor-Bupati-Kutai-Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi daerah yang paling tertutup memberikan informasi kepada publik. Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan Pokja 30 bekerjasama dengan Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Dari 100 persen nilai skor, Kukar hanya mendapatkan nilai 4 persen terkait keterbukaan anggaran. Sedangkan Samarinda mendapat skor 11 persen, dan Pemprov Kaltim 16 persen. “Semua …

Read More »

Tingkat Keterbukaan Informasi Kota Mataram Dinilai Paling Bagus

Mataram

LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menempatkan kota Mataram sebagai daerah yang memiliki tingkat keterbukaan informasi paling bagus di sejumlah provinsi dan kabupaten kota yang menjadi target survey. Hal ini merupakan hasil survey yang dilaksanakan FITRA tahun 2012 lalu. Sekjen  FITRA NTB Ervyn Kaffah dalam diskusi yang digelar di Mataram Senin (30/09) mengatakan, area survey FITRA di 12 wilayah …

Read More »

Fitra: Pemda Masih Pilih-Pilih Buka Informasi Anggaran

Fitra

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pemerintah daerah (pemda) masih belum terbuka dalam membuka informasi anggaran. Informasi yang dipublikasikan oleh Pemda tidak menyeluruh dan terkesan memilih-milih. Koordinator Advokasi Seknas Fitra menuturkan, penilaian Fitra itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelusuran Fitra pada 193 website milik pemda di sembilan provinsi, awal September 2013. Anggaran masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu, …

Read More »

Tunjuk Patrialis Jadi Hakim, SBY Langgar UU KIP?

Patrialis-Akbar-Resmi-Jadi-Hakim-MK

JAKARTA - Penunjukan langsung Patrialis Akbar sebagai hakim kontitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, semua pihak harus menghormati keputusan presiden yang mengikat. Alasannya, hal ini tidak terdapat dalam mekanisme pemilihan hakim MK. “Yang jadi masalah itu prosedur, rekrutmen, ujug-ujug dan tiba-tiba. Padahal dalam UU harus pastisipatif …

Read More »