Pemerintahan

“Sistem Informasi” Dalam Survey Ombudsman, Perlu Dipertajam

pelayan berjalan 2

“Apakah di dalam unit layanan publik tersebut terdapat Sistem Informasi Pelayanan Publik (Baik Manual maupun Elektronik) yang memuat Standar Pelayanan unit pelayanan/kementerian tersebut?” Inilah salah satu pertanyaan yang diajukan Ombudsman saat mensurvey 18 Kementerian RI. Hasilnya? Cukup baik, ternyata 82,1 persen Kementerian menyatakan ada, sisanya 17,9 persen menyatakan tidak ada.  Mengejutkankah? Sama sekali tidak. Coba baca sekali lagi, apa yang …

Read More »

Rapor Merah Pelayanan Publik Lima Kementerian

20130722_rapot-merah-untuk-lima-kementerian-ri_9724

Lima dan delapanbelas  kementerian mendapatkan rapor merah atas pelayanan publik, demikian hasil survey dari Ombudsman RI. Indikator survei tersebut yang terkait pelayanan publik antara lain melihat standar pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sumber daya manusia, sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti ruang khusus ibu hamil dan menyusui, serta atribut seperti pakaian dan identitas petugas. Berdasarkan survei itu, sebanyak 42,9 …

Read More »

Keterbukaan Dalam Rekrutmen Calon PNS

tes-cpns23

Pemerintah memajukan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 jalur pelamar umum dari Oktober 2013 menjadi September 2013. Demikian disampaikan Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN) Arizal, pada situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Senin (15/7/2013). Sementara mengenai materi tes, terdiri atas Tes Kompetensi Dasar (TKD), yang kisi-kisinya terdiri dari tes …

Read More »

Pemkab Malang Segera Bentuk PPID Hingga Kelurahan

pemkab-malang

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi menyebar di berbagai lapisan sosial. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berinisiatif membentuk PPID di seluruh lapisan pemerintahan. “Dalam waktu secepatnya, seluruh SKPD, kecamatan dan kelurahan harus membentuk PPID,” tegas Abdul Malik, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Sekda Kab. Malang,  Abdul Malik (Tengah) “Hal tersebut  (pembentukan PPID –red) selaras dengan visi misi Kabupaten Malang,” jelas …

Read More »

Hanya 6 Dari 44 Kecamatan Di DKI Memiliki Web/Blog

Camat

Gubernur DKI Joko Widodo telah melantik 415 pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI. Mereka terdiri dari 44 camat, 267 lurah dan sisanya pejabat eselon III dan IV, pada 26 Juni 2013, lalu. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk dievaluasi masa kerjanya. Jokowi pun tetap optimis dengan hasil lelang jabatannya kali ini. “Ini komplit, kan ada kemampuan managerial kemampuan pelayanan prima, …

Read More »

Saatnya Pemprov Bali Bentuk PPID, Sekarang!

PPID

Kekal Bali, Frontier Bali, Sloka Institute dan Walhi Bali melaporkan Gubernur Bali dan Dinas Kehutanan ke Ombudsman. Keempat kelompok masyarakat sipil tersebut membuktikan ancaman mereka untuk melaporkan Gubernur Bali dan Dinas Kehutanan terkait belum dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Laporan dari Kekal Bali, Frontier Bali, Sloka Institute, dan Walhi Bali tersebut diterima …

Read More »

Inilah Daftar Anggota Dewan Pembolos!

Karikatur-220213-Anggota-DPR-Bolos-Sidang

Sumber: https://www.google.com/Karikatur-220213-Anggota-DPR-Bolos-Sidang. JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya membuka data absensi anggota dewan sepanjang tahun 2012. Keputusan BK ini diambil setelah banyaknya desakan publik yang menuntut transparansi kinerja para wakil rakyat yang sebagian besar akan kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada tahun 2014 mendatang. Di dalam data absensi tahun 2012, terdapat empat kali masa sidang. …

Read More »

Inspirasi Keterbukaan, Lurah No. 1 Jakarta

Arif

Anda kenal dengan Arif Abidin? Dia memang tak setenar Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta. Dia adalah lurah Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, yang dinobatkan sebagai lurah terbaik se-DKI Jakarta. Beberapa  inisiatifnya patut dicontoh. Pertama, membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Arif menginisiasi forum rutin sambung rasa masyarakat dengan lurah dan camat yang digelar setiap Jumat, pukul 08.00 sampai …

Read More »

Meningkatkan Pelayanan Publik, Lewat Lelang Jabatan

Lelang

“Wajib ikut seleksi. Apabila tidak mengikuti akan kehilangan jabatan secara struktural,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, beberapa waktu lalu. Ada yang semangat, ada juga yang pasrah dengan berita ini. Lelang jabatan ini adalah salah satu gebrakan Joko Widodo, yang sejak kampanye menjanjikan hadirnya Jakarta Baru di bawah kepemimpinannya. Pada Maret lalu, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi …

Read More »

Nama Pendaftar Calon Camat & Lurah Perlu Dibuka Ke Publik

images

“Pemprov juga membuka layanan pengaduan terkait dengan proses lelang jabatan ini di nomor 021-3455552. Selain itu, dibuka juga posko sekretariat seleksi jabatan di lantai 20 Blok G gedung Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.” Begitu berita di detik.com, hari ini. Kami pun menghubungi nomor tersebut. Ternyata pengaduan dimaksud hanya terkait hal-hal teknis untuk kepentingan pendaftaran camat dan …

Read More »

Jatim dan Jateng, Terbaik dalam Pelayanan Publik 2012

CS

Jakarta – Jawa Timur dan Jawa Tengah ditetapkan pemerintah sebagai provinsi dengan pelayanan publik terbaik di Indonesia sepanjang tahun 2012. Kedua provinsi itu dinilai telah menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas di daerahnya masing-masing. “Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah ditetapkan sebagai provinsi dengan pelayanan publik terbaik tahun 2012,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) Wiharto dalam konferensi …

Read More »

Biaya Perjalanan Dinas PNS, Bukan Rahasia

index

Jakarta – Anda penasaran dengan biaya perjalanan dinas PNS atau pejabat negara? Mulai saat ini, hal tersebut boleh diketahui publik secara terbuka. Hal ini seiring putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. “Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bukanlah merupakan informasi yang dikecualikan dan bukan data rahasia negara,” kata Ketua Komisi Informasi Lampung, Juniardi, dalam siaran …

Read More »