Pemerintahan

Lelang Jabatan 25 Lurah di DKI, Inisiatif Keterbukaan Pemda DKI

jOKOWI

Ini terobosan baru Pemprov DKI Jakarta. Lelang jabatan lurah! Ya, bahkan pertama kali di Indonesia. Seperti diketahui, hingga saat ini, setidaknya ada 25 jabatan lurah dan 3 camat yang masih kosong. Lelang jabatan lurah tersebut akan diprioritaskan di kelurahan-kelurahan itu.Tujuannya, “Untuk mendapatkan yang terbaik,” kata Gubernur DKI Jakarta Djoko Widodo. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga …

Read More »

Kelurahan Minus KIP, Rawan Korupsi APBD

Kor

Anggaran Pembangunan Dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sangat rawan di korupsi di tingkat kelurahan. Sebagaimana diberitakan Berdikari Online (BO), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Taufiqurrahman, mengatakan bahwa sebanyak 267 kelurahan di DKI Jakarta menerima dana penguatan masing-masing Rp3 milyar per tahun. Dana itu tidak pernah jelas penggunaannya. Seharusnya, kata Taufik, dana tersebut dipergunakan untuk kebersihan, keamanan, …

Read More »

Keterbukaan Informasi untuk Mengawal Otonomi

daerah indonesia

BERITA BERHUBUNGAN: 1. 2. 3. Kepedulian masyarakat untuk mempergunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tampaknya sudah mulai meluas. Tak hanya untuk kepentingan permintaan informasi semata, tapi sudah digunakan untuk advokasi hak-hak publik. Tak hanya untuk kepentingan perorangan, tetapi juga sudah terorganisir cukup baik. Hal tersebut merupakan pembelajaran dari Dewan Pimpinan Pusat Sarvodaya Komisi Pemantau Otonomi Daerah …

Read More »

Pancasan, Desa Terbuka

logo-kabupaten-banyumas1

Mencipta perubahan di desa Pacasan yang dimpimpinnya adalah cita-cita Achmad Munawwar (52), Kepala Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang, Banyumas. Begitulah pengakuannya di sela-sela obrolan saat bersikusi ringan di balai desa Pancasan seusai berbuka puasa (24-07-2012). Ia yang hanya akan memimpin Desa Pancasan 1 tahun lagi bercita-cita mencipta beberapa perubahan fundamental yang kini tengah ia upayakan. Lik Munawar, begitu ia akrab disapa, …

Read More »

Jokowi Segera Tempel APBD DKI sampai ke Tingkat RT

— Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan segera menyampaikan rincian APBD DKI 2013 sampai ke tingkat RT-RW. Ia menegaskan, rincian yang rencananya akan dibuat dalam bentuk poster itu bakal disebar setelah peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang APBD itu selesai dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. “Ya, segera, setelah selesai dari Mendagri. Sampai ke tingkat kelurahan, RW, RT, semuanya,” kata …

Read More »

Transparansi Anggaran Pemerintah Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com — Open Budget Index (OBI) 2012 yang diluncurkan International Budget Partnership pada 23 Januari 2013 menunjukkan peningkatan transparansi anggaran Pemerintah Indonesia. Indeks transparansi Indonesia meningkat jika dibandingkan OBI tahun 2010. Pada 2012, transparansi anggaran Indonesia mendapat skor 62, sedangkan pada 2010 hanya mendapat skor 51. “Skor 62 itu menunjukkan transparansi anggaran Indonesia berada pada kategori penyediaan informasi anggaran …

Read More »

Pasangan Cagub Diminta Transparan Gunakan Anggaran

NILAH.COM, Jakarta – Komisi Informasi Penyiaran (KIP) DKI Jakarta meminta, pasangan Cagub-Cawagub atau tim pemenangan pasangan calon melakukan transparansi penggunaan anggaran yang bisa diakses oleh semua pihak. “Komitmen para cagub-cawagub akan keterbukaan informasi dapat dimulai dengan melakukan transparansi penggunaan anggaran yang bisa diakses oleh semua pihak. Dengan dimulainya transparansi dana kampanye, menjadi babak awal komitmen mereka membentuk pemerintahan yang transparan …

Read More »

Lampung Bentuk Raperda Mekanisme Konsultasi Publik

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menyambut baik 12 rancangan peraturan daerah (raperda) usul inisiatif DPRD setempat. Ada beberapa raperda yang menjadi perhatian gubernur. Di antaranya raperda tentang pertambangan umum minyak dan gas bumi, serta mekanisme konsultasi publik. Wakil Gubernur M.S. Joko Umar Said mengatakan, judul reperda tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini didasarkan terdapat dua  undang-undang (UU) berbeda yang …

Read More »

Banyak Instansi Publik Abaikan KIP

MAKASSAR, FAJAR — Meskipun sudah resmi diundangkan, namun undang-undang keterbukaan informasi publik masih belum diterapkan secara optimal. Masih banyak instansi publik yang masih tertutup dan enggan memberikan informasi serta data yang menjadi hak bagi masyarakat untuk diketahui. Menurut Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Selatan, Azwar Hasan, dari semua lembaga publik yang ada, kepolisian merupakan satu dari sedikit lembaga …

Read More »

APBD Lutra Bisa Dilihat Lewat Website

MASAMBA, UPEKS–Hadirnya Undang-undang (UU) No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara,kembali akan melakukan terobosan baru yakni dengan membuka diri kepada masyarakat Luwu Utara yang ingin mengetahui pelaksanaan APBD Luwu Utara dengan melalui website, terobosan baru ini, merupakan langkah baru yang di lakukan pemerintah daerah Lutra dan merupakan yang pertama di Sulsel. Program ini akan mulai diLaunchig …

Read More »

Susahnya Mencari Informasi Studi Banding DPR

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam komisi maupun alat kelengkapan melakukan studi banding ke luar negeri di masa reses ini.  Komisi I berkunjung ke lima negara yakni Perancis, Spanyol, Turki, Rusia, dan AS. Komisi VIII melalui Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Fakir Miskin berangkat ke China dan Australia. Komisi X berangkat ke Spanyol dan China untuk belajar dan melihat …

Read More »

Inilah Studi Banding DPR di Australia!

MELBOURNE, KOMPAS.com — Seorang pelajar/mahasiswa Indonesia, Teguh Iskanto, menulis kegiatan studi banding anggota Komisi VIII DPR di Australia.  Didi Rul, jurnalis warga yang tinggal di Melbourne, melaporkannya di media sosial Kompasiana. Berikut laporan selengkapnya. Tulisan ini ditulis oleh rekan saya, Teguh Iskanto, ketika menghadiri dialog antara Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) dan Komisi VIII DPR RI di Ruang Bhinneka Konsulat …

Read More »