Pemerintahan

FITRA Ungkap ‘Borok’ 11 Peserta Tender Gedung Baru DPR

JAKARTA, RIMANEWS- LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak tegas sebelas perusahaan yang telah didaftarkan ikut tender proyek pembangunan gedung baru DPR. Fitra melihat dari sebelas perusahaan yang dikutkan, sebetulnya tidak ada yang layak membangun gedung berbiaya sekitar Rp1,138 triliun itu. Oleh karena itu, FITRA menggugat 11 peserta tender pembangunan gedung baru DPR. Dari jumlah itu, lima BUMN ditengarai …

Read More »

Uji Akses UU KIP di Bali. Akses Dokumen Tertulis, Sulit

Badan Publik Lamban Respon UU KIP. Uji akses UU KIP di Bali ini dilakukan mulai 2 Juni 2010, atau sekitar satu bulan sejak undang-undang tersebut dinyatakan efektif berlaku, yaitu pada 30 April 2010. Semestinya semua Badan Publik, telah siap ketika UU ini dinyatakan berlaku. Kenyataannya tidak demikian, Pemerintah pusat sendiri baru menetapkan Peraturan Pemerintah No. 61 tentang Pelaksanaan UU No. …

Read More »

Beginilah jadinya RAPBN 2011, Tanpa Keterbukaan dan Partisipasi Publik

Senin 18/10/2010 – 4,041 Kendaraan Dinas Senilai Rp. 371,5 milyar dan 3.109 notebook senilai Rp32,5 milyar, akan diadakan pada APBN 2011 Dalam Penyusunan RAPBN 2011, terdapat dua pernyataan penting yang di sampaikan Presiden. Yakni; Pidato Nota Keuangan RAPBN 2011 dan Pidato Pembukaan Sidang Kabinet 07 Oktober. Dalam kaitan dengan ini, Koalisi memandang kedua pernyataan tersebut, tak lebih dari sekedar komestik …

Read More »

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan UU KIP

Senin 28/06/2010 – Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang sering disebut sebagai UU KIP, secara efektif telah diberlakukan mulai tanggal 30 April 2010. Berlakunya UU KIP tersebut tentu saja akan memberikan berbagai macam implikasi sebagaimana lazimnya apabila suatu kebijakan terutama setingkat UU diterapkan di daerah. Apabila dilihat secara konteks hubungan antara pemerintah daerah dan warganegaranya, …

Read More »

Menggugat Ketertutupan Badan Publik

Rabu 02/06/2010 – M. Yamin Panca Setia Sejumlah aktivis organisasi sipil yang bergerak dalam pemantau pendidikan mendatangi Komisi Informasi Pusat (KIP). Mereka mengadukan soal keengganan sejumlah pejabat di instansi pendidikan dalam memberikan informasi terkait penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang negara. ôKami khawatir pengelolaan anggaran yang sangat besar di Kementerian Pendidikan Nasional hingga dinas pendidikan di daerah, perguruan tinggi …

Read More »