Home / Siaran Pers

Siaran Pers

Catatan Suram Kinerja KI Periode 2013-2017

komisi informasi pusat

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Jakarta, Kamis 9 Juni 2016   “Evaluasi Kinerja dan Kelembagaan Komisi Informasi Pusat”   [Jakarta] Komisi Informasi merupakan lembaga kuasi Negara (state auxiliary body) yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan bertugas menjalankan UU KIP, yaitu: a) menyelesaikan sengketa informasi; …

Read More »

Pengelolaan Data Pemerintah Perlu Dibenahi

data-secuirty

Pernyataan Sikap Koalisi Freedom of Information Network Indonesia Perkuat Infrastruktur Transparansi untuk Benahi Pengelolaan Data Pemerintah Presiden Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya terhadap data yang tidak sinkron antar satu kementerian beberapa waktu lalu. Ia menyebut Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berbeda dalam data kemiskinan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pedagangan (Kemendag) berbeda dalam data pangan. Data yang valid diperlukan …

Read More »

Lembar Jawab Komputer dan Hasil Seleksi CPNS Merupakan Informasi Terbuka

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Jakarta, Jumat 19 Februari 2016   “Lembar Jawab Komputer dan Hasil Seleksi CPNS Merupakan Informasi Terbuka”  Salah satu permasalahan seleksi CPNS adalah perihal transparansi hasil tes. Hal ini sebagaimana terjadi di Pemerintah Kota Medan, dimana 17 peserta ujian CPNS menggugat pengumuman hasil ujian CPNS Kota Medan tahun 2011. Komisi …

Read More »

Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 323/11/VIII/2015 melanggar UU KIP dan UU Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Manado, Senin 23 November 2015  [Manado, 23 November 2015] Untuk memastikan pemenuhan hak atas informasi yang dilindungi oleh UU KIP, dibentuk Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota bila diperlukan. Kini Komisi Informasi Pusat telah memasuki periode kedua. Demikian pula di tingkat provinsi, dari 28 (dua puluh delapan) …

Read More »

Pembentukan KI Provinsi Gorontalo dan Sejumlah Provinsi Bermasalah, Pelayanan Informasi Publik di Provinsi Terancam Terganggu

[Jakarta] Hak publik untuk memperoleh informasi publik terancam tak dapat dipenuhi oleh penyelenggara Negara, terutama di Provinsi dan Kab/Kota. Organ pelayan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memang sudah terbentuk. Tapi keberatan terhadap permintaan informasi tak bisa diproses karena pembentukan Komisi Informasi provinsi sebagian besar bermasalah. Di Gorontalo, Komisi Informasi periode 2010-2014 seharusnya berakhir pada 10 Desember 2014. Tak …

Read More »

Revisi UU MD3, Lanjutkan Reformasi Parlemen

UU MD3

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3   “Revisi UU MD3, Lanjutkan Reformasi Parlemen” Dewan Perwakilan Rakyat mengecewakan rakyat di awal periode. Satu masa sidang tersia akibat perseteruan  KIH dengan KMP. Persetujuan DPR atas Budi Gunawan bertentangan dengan aspirasi rakyat. Reformasi parlemen terancam mandek jika DPR generasi keempat paskareformasi tak lagi memasukkan UU MD3 sebagai prioritas dalam Program Legislasi …

Read More »

Konferensi Nasional Masyrakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu 2014

Sejumlah perwakilan masyarakat sipil membacakan rekomendasi dan pernyataan sikap terkait penguatan demokrasi di Indonesia. Rabu (26/11/14).

Pemilu 2014 telah selesai. Transisi kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia telah berjalan dengan baik dan damai. Namun demikian, tentu pekerjaan rumah berikut adalah, bagaimana terus mengawal jalannya pemerintahan terpilih dan mendorong penguatan proses demokratisasi di Indonesia. Atas dasar itu, sepuluh organisasi Masyarakat yang terdiri dari ICW, Perludem, JPPR, Migrant Care, Puskapol UI, IPC, Yappika, PPMN, PVI, dan Solidaritas Perempuan, menggagas …

Read More »

Inovasi Keterbukaan Pemilu 2014

Foto-Ilustrasi-logistik-pemilu

Rilis FOINI; Inovasi keterbukaan Pemilu 2014 sebagai jembatan partisipasi masyarakat Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat dalam pengelolaan sumber daya publik secara partisipatif dan bertanggung jawab. Undang-undang No. 14 Tahun 20018 merupakan jaminan hukum bagi keterbukaan informasi, dan kepemimpinan (Leadership) adalah faktor lain agar hukum dapat berlaku efektif mendukung keterbukaan informasi. Inisiatif Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempublish formulir C1 adalah …

Read More »

Bongkar Penyesatan Informasi Publik Hasil Quick Count Pilpres

13hitung cepat

Indonesia telah melalui tahap penting dalam perkembangan demokrasi.  Jutaan warga telah menggunakan hak pilihnya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden baru. Antusiasme warga begitu tinggi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) kali ini bahkan lebih tinggi dari pemilu legislatif bulan April yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin maju dalam berdemokrasi. Sayangnya, kegembiraan warga dalam pesta demokrasi ini terganggu …

Read More »

Capres dan Cawapres Harus Buka Data Pajak Pribadi kepada Publik

hukum pajak kita

Surat Terbuka Kepada Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, Calon Presiden dan Wakil Republik Indonesia Nomor Urut 1 Joko Widodo – Jusuf Kalla, Calon Presiden dan Wakil Republik Indonesia Nomor Urut 2 Perihal: Capres dan Cawapres Harus Buka Data Pajak Pribadi kepada Publik Para calon presiden dan wakil Presiden adalah calon pemegang kepemimpinan nasional yang dituntut untuk memiliki perhatian yang lebih serius terutama …

Read More »

Ironi Golkar, Partai Tua Enggan Terbuka

money4

Partai politik adalah badan publik yang berkewajiban memberikan informasi publik yang dikuasainya. Bahkan secara spesifik UU KIP mengatur informasi apa saja yang harus disediakan oleh partai politik. Tindakan pengurus DPD Golkar NTB menunjukkan betapa DPD Golkar NTB tidak mendukung perwujudan transparansi dan akuntabilitas. SIARAN PERS : 001/FOINI/I/2014 Perjuangkan Hak Informasi, Aktivis Masyarakat Sipil Digugat oleh Golkar NTB Gugatan Perdata Nomor …

Read More »