Siaran Pers

Capres dan Cawapres Harus Buka Data Pajak Pribadi kepada Publik

Surat Terbuka Kepada Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, Calon Presiden dan Wakil Republik Indonesia Nomor Urut 1 Joko Widodo – Jusuf Kalla, Calon Presiden dan Wakil Republik Indonesia Nomor Urut 2 Perihal: Capres dan Cawapres Harus Buka Data Pajak Pribadi kepada Publik Para calon presiden dan wakil Presiden adalah calon pemegang kepemimpinan nasional yang dituntut untuk memiliki perhatian yang lebih serius terutama …

Read More »

Ironi Golkar, Partai Tua Enggan Terbuka

Partai politik adalah badan publik yang berkewajiban memberikan informasi publik yang dikuasainya. Bahkan secara spesifik UU KIP mengatur informasi apa saja yang harus disediakan oleh partai politik. Tindakan pengurus DPD Golkar NTB menunjukkan betapa DPD Golkar NTB tidak mendukung perwujudan transparansi dan akuntabilitas. SIARAN PERS : 001/FOINI/I/2014 Perjuangkan Hak Informasi, Aktivis Masyarakat Sipil Digugat oleh Golkar NTB Gugatan Perdata Nomor …

Read More »

Lawan Rezim Ketertutupan!!

Undang-undang No. 14 tahun 2008 telah menjamin seluruh warga negara indonesia untuk menikmati haknya terhadap informasi publik, dan menjadi kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi publik bagi warga negara baik diminta ataupun tidak. Partai politik sebagaimana dalam UU KIP adalah badan publik dan berkewajiban memberikan informasi publik yang dikuasainya, bahkan secara spesifik UU KIP mengatur informasi apa saja yang …

Read More »

FOINI Gelar Rapat Kerja Nasional Tahun 2014

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) akan menggelar rapat kerja evaluasi dan penyusunan rencana kerja, pada 15 Januari sd 17 Januari 2014 di Jakarta. Koordinator FoINI, Budi Rahardjo, mengatakan ada tiga tujuan rapat kerja ini. Pertama, melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan roadmap FOINI yang telah dihasilkan pada Mei 2012, menetapkan mekanisme koordinasi dan …

Read More »

Sumatera Barat Wajib Bentuk KI Provinsi, Segera!

Lahirnya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi era baru keterbukaan informasi di Indonesia, namun tidak untuk Sumatera Barat.Tidak banyak yang peduli dengan isu keterbukaan informasi, padahal keterbukaan informasi publik merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Akses terhadap informasi oleh publik adalah pintu untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dan badan publik. …

Read More »

KPU & Bawaslu Harus Terbuka

Siaran Pers “Mendesak KPU dan Bawaslu Lebih Serius dan Terbuka Dalam Menangani Pelaporan Dana Kampanye” 30 November 2013 Dana kampanye seharusnya bersifat transparan dan terbuka, untuk menjamin akuntabilitas dana yang digunakan oleh peserta pemilu tidak berasal dari sumber-sumber yang dilarang oleh undang-undang dan sumber-sumber pencucian uang. Pelajaran berharga dari penyelenggaraan Pemilu 2009 yang lalu, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pengurus …

Read More »

16 Rekomendasi Buruh Migran Untuk Pemerintah Indonesia

Senin (25/11/2013) Infest, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSDBM), Yayasan Tifa, dan Media Link mengadakan sosialisasi hasil uji informasi. Hadir dalam acara ini Alween Nusyam (Ditjen Imigrasi), Diah (Komisi Informasi Pusat), Dwi Hartanto (BNP2TKI), dan Fera Nuraini (Buruh Migran Hong Kong). Sosialisasi keterbukaan informasi publik ini mengacu pada hasil permintan informasi yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta, PSDBM, Seruni Banyumas, Jingga …

Read More »

Kampus UPB Batam DO Mahasiswa Pemohon Informasi

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerbitkan secercah harapan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi preseden baik atas upaya membangun tata sistem demokrasi yang progresif. Undang-undang ini juga telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat sipil di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Namun, harapan itu kini sedikit terganggu dengan munculnya fenomena di …

Read More »

Momentum Tuntaskan Pembentukan KI Kalbar

Pada tanggal 6 – 8 November 2013, Komisi Informasi Pusat akan melakukan penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi dan/atau mediasi ini dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat karena Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat belum terbentuk. . Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 UU No. 14 Tahun 2008, salah satu tugas Komisi …

Read More »

Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik!

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerbitkan secercah harapan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi preseden baik atas upaya membangun tata sistem demokrasi yang progresif. Undang-undang ini juga telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat sipil di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Namun, harapan itu kini sedikit terganggu dengan munculnya fenomena di …

Read More »

15 Nama Yang Hilang

15 Nama Yang Hilang. Ini bukan soal penghilangan aktivis yang kritis ala orde baru. Tapi tentang nama-nama, anggota DPR yang terkait dengan kasus Hambalang. Adalah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, menyentak ingatan kita, bahwa hilangnya 15 nama anggota DPR yang terdapat dalam dokumen hasil audit II Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Juli 2013 lalu, sepatutnya diusut. Ke-15 nama anggota …

Read More »

Catatan Untuk Seleksi Komisi Informasi Pusat 2013-2017

Proses seleksi Komisi Informasi Periode 2013-2017 telah berakhir. Berdasarkan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) yang dilakukan Komisi I DPR RI akhirnya terpilih tujuh orang nama, diantaranya Abdulhamid Dipopramono, Dyah Aryani Prastyastuti, Evy Trisulo Dianasari, Henny S Widyaningsih, John Fresly (wakil pemerintah), Rumadi (wakil pemerintah) dan Yhannu Setyawan. Menurut pengamatan Koalisi FOINI terhadap proses seleksi di Pansel hingga …

Read More »