Unduh

Hak Publik Memperoleh Informasi dan Kebebasan Pers

Oleh: Ashadi Siregar Ruang hidup bagi media pers/jurnalisme secara ideal menuntut landasan nilai kebebasan pers. Secara ideal normatif, nilai ini biasa ditempatkan dalam perspektif hak azasi manusia (HAM). Platform keberadaan media jurnalisme adalah sebagai pemenuhan hak dasar warga dalam kehidupan di ruang publik (public-sphere). Karenanya media jurnalisme dihadirkan bukan untuk kepentingan jurnalis atau pengelolanya, juga bukan untuk kekuasaan ekonomi (internal …

Read More »

Pemenuhan Hak Memperoleh Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat publik. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik antara lain: …

Read More »

Keterbukaan Arsip Dinamis Dalam Menyongsong RUU KMIP

Dalam artikel ini antara lain akan dikemukakan keterkaitan antara RUU KMIP dengan produk hukum di bidang kearsipan khususnya serta perbandingan beberapa Negara yang sudah mempunyai peraturan tentang Kebebasan Memperoleh Informasi seperti USA dengan Freedom of Information Act dan Swedia dengan Freedom of Press Act yang diharapkan dapat dipadukan dengan kemungkinan pengesahan RUU KMIP di Indonesia.

Read More »

Kebebasan Mendapatkan Informasi Perspektif Hak Azasi Manusia

A. Rajamuddin, Dosen Kopertais Wilayah IX. Hak menyangkut kebebasan informasi pada mulanya mulai muncul seiring dengan keberhasilan reformasi yang menumbangkan rezim totaliter Soeharto kala itu, dimulai dengan rumusan ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 21 dan 22 dari ketetapam ini menyebutkan secara spesifik tentang kebebasan informasi. Rumusan ini selanjutnya diadopsi ke dalam UUD 1945 …

Read More »

Laporan Penelitian Transparansi Dana Politik di Indonesia (TII)

Buku ini memuat laporan penelitian Crinis di Indonesia. Transparency International Indonesia sebagai pelaksana penelitian ini mengharapkan bahwa buku ini dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Harapan terbesar kami buku ini bisa berguna sebagai bahan referensi untuk mendukung usaha penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik di Indonesia.

Read More »

Manual Penyusunan Daftar Informasi Publik

Panduan dan instrumen ini diharapkan dapat membantu kinerja PPID dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat. Topik khusus yang disajikan dalam buku panduan berikut ini adalah mengenai penyusunan daftar informasi publik (DIP).

Read More »

Laporan Uji Akses Badan Publik Di Jawa Barat Tahun 2010

INISIATIF memulai uji akses dengan menyebarkan surat permohonan informasi publik ke 37 badan publik di lingkungan eksekutif Provinsi Jawa Barat melalui jasapos, serentak pada tanggal 23 November 2010. Surat tersebut tertuju langsung ke pimpinan OPD karenaINISIATIF baru mendapatkan SK Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 sesudahtanggal pelayangan surat. INISIATIF menggunakan hak untuk tahu sebagai badan hukum.

Read More »

Korupsi Pemilu Di Indonesia

Buku ini sebenarnya adalah penyempurnaan dan pembaruan (update) dari buku yang pernah diterbitkan sebelumnya, Korupsi Pemilu yang ditulis Ibrahim Fahmy Badoh dan Luky Djani yang diterbitkan pada November 2005, pasca pemilu 2004.

Read More »