Home / Wawancara

Wawancara

Marsudhi: Tidak ada lagi alasan Jokowi tak lanjutkan laporan TPF

Merdeka.com

Jakarta – Marsudhi Hanafi tampak hadir saat Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklarifikasi polemik raibnya dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Munir. Sebagai mantan ketua TPF, Marsudhi merasa harus bertanggungjawab atas dokumen itu. Sehari sebelumnya, Marsudhi diundang SBY ke kediamannya di Cikeas, Bogor. Marsudhi diminta mengingat kembali lalu menjelaskan saat penyerahan dokumen laporan akhir TPF …

Read More »

Ferry: Hanya Dokter dan Calon Bersangkutan yang Bisa Dapatkan Hasil Tes Kesehatan

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Tes kesehatan menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal pasangan calon yang akan maju sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Namun tahapan ini menyisakan keraguan dari sejumlah pihak, yang menduga ada unsur politisasi di dalamnya. Hal itu seiring adanya 15 bakal calon kepala daerah yang dinyatakan tidak lolos dalam tahapan ini, 14 orang di antaranya …

Read More »

Lembaga Mandiri Ditunjukkan dengan Anggaran Mandiri

IMG_7870

Komisi Informasi (KI) terus didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri untuk menjalankan fungsinya dengan maksimal. Selama ini lembaga tersebut, terutama dalam anggaran, masih menginduk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Alhasil, lembaga tersebut mendapat banyak hambatan. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan Komisi Informasi yang tidak mandiri dari sisi anggaran, kebebasaninformasi.org mewawancarai Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia …

Read More »

Ketidakmandirian Komisi Informasi dan Dampaknya

komisi informasi

Soal kemandirian Komisi Informasi menjadi kendala yang significan karena hal itu lembaga tersebut menjadi tidak leluasa menjalankan tugasnya. Upaya-upaya sudah dilakukan tapi belum mendapatkan hasil maksimal. Apa dan bagaimana kemandirian Komisi Informasi, kebebesaninformasi.org mewawancarai salah seorang komisioner KI Pusat Yhanu Setyawan ketika ditemui selepas diskusi bertajuk “Ahli HTN: Mencari Model Ideal Kelembagaan Komisi Informasi” yang difasilitasi Indonesian Parliamentary Center (IPC) …

Read More »

Apakah Sosialisasi Pilpres KPU Sudah Maksimal?

Selfie-dilarang-dibilik-suara-480x320

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih kurang. Hal itu tidak terlepas dari kinerja KPU sendiri serta antusiasme para pemilih. Bagaimana seharusnya KPU dan para pemilih terkait penyelenggaraan Pemilu, berikut petikan wawancara kebebasaninformasi.org dengan KIPP, Willi Sumarlin. Menurut KIPP apakah KPU sudah maksimal mensosialisasikan visi dan misi capres dan cawapres 2014? Kalau dari …

Read More »

Visi “Keterbukaan Informasi” Calon Presiden

pilpres-2014

Berikut wawancara tim redaksi kebebasaninformasi.org dengan Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sulastio seputar kandidat Calon Presiden yang memiliki visi terhadap keterbukaan informasi publik. Adakah capres yang memiliki  visi dan misi mendukung Keterbukaan Informasi Publik? Jika acuan kita adalah visi misi resmi yang disampaikan ke KPU, maka Jokowi – JK dalam visi misinya sudah tegas menyampaikan pentingnya menjalankan secara konsisten UU …

Read More »

Diteror Karena Minta Data Publik ke Kampus

uprofil

Permohonan informasi yang statusnya mesti dibuka tanpa diminta terjadi di Medan, Sumatera Utara. Adalah James Ambarita (Anggota GMKI Cabang Medan) meminta beberapa informasi ke Universitas Negeri Medan (Unimed). Permintaan yang dilindungi UU itu ternyata berlarut sampai ke Komisi Informasi Pusat, Pengadilan Tinggi Negeri dan sekarang di Mahkamah Agung. Tidak hanya itu, selama meminta data itu, James merasa diteror.Nah, bagaimana perjuangan …

Read More »

Jumaidi: Kampus Tak Terbuka, itu Berarti Bebal

unram2

Mahasiswa Universitas Negeri Mataram Fakultas Hukum semester VIII bernama Jumaidi meminta tiga 4 hal ke kampusnya sendiri. Yakni laporan pelaksanaan pembangunan rumah sakit tahun 2010-2012, laporan pengelolaan SPP 3 tahun terakhir, laporan pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kampus (JPKMK), dan pengelolaan denda 10 % SPP mahasiswa yang telat bayar selama 3 tahun terakhir. Laporan yang sejatinya dibuka tanpa diminta tersebut …

Read More »

IBC: Faktanya Komisi Pemilihan Umum Tertutup

83kpu

Sebagai lembaga publik, seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbuka dalam pengelolaan anggaran, proses perencanaan, proses pengadaan logistik, sampai manajemen aset dan lain-lain. Tapi hingga saat ini harapan masyarakat Indonesia kepada lembaga penyelenggara itu tidak terjadi. Indonesia Budget Center (IBC) akan mencoba meneliti KPU dari empat hal tersebut. Abdullah Alawi dari kebebesaninformasi.org berhasil meawancarai salah seorang peneliti IBC, Roy Salam pada …

Read More »

Silih AW: Produk Bisa Diboikot. Parpol, Kenapa Tidak?

silih agung wasesa

Selama ini, dorongan untuk transparansi partai politik (parpol), kebanyakan dilakukan melalui mekanisme UU. Setidaknya, saat ini melalui dua UU, yaitu UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Partai Politik. Tapi hasilnya tidak maksimal, tetap saja parpol ogah terbuka, terutama terkait anggaran, padahal uang itu dari APBN. Berikut wawancara kami tentang fenomena perilaku partai ini bersama Silih Agung Wasesa, penulis buku Political …

Read More »

Fathulloh: KJRI Hongkong Abaikan UU KIP

Lamuk2

Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Malang, Wonosobo, dan Indramayu, LAKPESDAM NU Cilacap, Infest Yogyakarta, Paguyuban Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyyibah (SPPQT) Salatiga, LBH Yogyakarta, dan Jingga Media Cirebon, sejak 26 Januari 2013 telah merancang gerakan permintaan informasi publik. Bagaimana proses dan hasilnya, berikut Wawancara kami dengan …

Read More »

Nampat: Saya Diperlakukan Begini. Apalagi Mahasiswa Yang Muda-Muda!

IMG_2563

Setelah selesai diskusi di Bakoel Koffie Cikini (12/11/13), siang itu kami dari redaksi kebebasaninformasi.org menghampiri Nampat Silangit, Mahasiswa Universitas Putera Batam, pemohon informasi yang di DO karena dianggap mencermarkan nama baik kampus. Btw, beberapa hari yang lalu, Mukhlisin, tim redaksi kebebasaninformasi.org mendapat telepon dari Nampat, “Saya ini korban,”  Wah, sangar kata Mukhlisin. Tetapi, setelah bertemu, Nampat, justru sangat bersahabat. Berikut …

Read More »