Home / Tag Archives: KI Pusat

Tag Archives: KI Pusat

Komisi Informasi Perintahkan Alfamart Buka Data Pengumpulan Donasi

donasi-alfamart-bermasalah

KebebasanInformasi.org – Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar sidang putusan sengketa informasi antara Mustolih Siradj, selaku konsumen/pemohon, dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selaku termohon, di ruang Sidang KI Pusat, Jakarta, Senin (19/12/2015). Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner KIP yang diketuai Diah Aryani mengabulkan semua permohonan yang diajukan Mustolihin. Dia memerintahkan Alfamart untuk melakukan transparansi dan membuka informasi terkait pengelolan uang …

Read More »

PTUN Menangkan FWI atas Gugatan Kemen-ATR terkait Dokumen HGU Kelapa Sawit

Ilustrasi kelapa sawit. Sumber: mongabay.com

KebebasanInformasi.org – PengadilanTata Usaha Negara menggelar sidang putusan antara Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Termohon dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai Pemohon, di ruang sidang PTUN Jakarta, Rabu (14/12). PutusanáMajelis Hakim PTUN menguatkan amar putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang menyatakan dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit sebagai informasi terbuka. Linda Rosalina, Pengkampanye FWI, menyambut baik putusan PTUN tersebut …

Read More »

KPU dan KI Pusat Teken MoU untuk Wujudkan Pemilu Transparan dan Berintegritas

3574c9243a2fd17cae2338ed4c1bd52b

KebebasanInformasi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman (memoradum of understanding/MoU) dengan Komisi Informasi (KI) Pusat di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta, Selasa (29/11). Kerja sama dilakukan guna mewujudkan pemilu yang transparan dan berintegritas. Dalam sambutannya, Ketua KI Pusat, John Fresly Hutahean menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada KPU atas penandatanganan MoU ini. Ia menuturkan, MoU ini dilakukan …

Read More »

Jalan Berliku FWI Mendorong Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan

Gambar: fwi.or.id

KebebasanInformasi.org ľ Sejak berlaku efektif tahun 2010, penerapan Undang-undang (UU) Kebebasan Informasi Publik (KIP) Tahun 2008 masih banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Di antara yang menjadi sorotan ialah implementasinya di sektor kehutanan dan sumberdaya alam. Hal tersebut diungkapkan Linda Rosalina dari Forest Watch Indonesia (FWI). Padahal, menurutnya, jika dilihat dari modalitas untuk melaksanakan UU KIP, sudah hampir dikatakan cukup. Mulai …

Read More »

Anugerah Pemeringkatan KI Lampung Memasuki Tahap Final

KIP

Bandar Lampung – Anugerah Pemeringkatan yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung sudah dalam tahap finalisasi, yakni terkait penilaian atas implementasi keterbukaan informasi di seluruh badan publik se-Provinsi Lampung tahun 2016. Ketua panitia pemeringkatan, As’ad Muzzammil yang juga Wakil Ketua KI Lampung mengatakan penilaian mencakup empat poin, yaitu ketaatan badan publik dalam menyediaan, mengumumkan, melayani dan mengelola informasi di lingkungan …

Read More »

Cagub dan Cawagub DKI Diminta Jalankan UU KIP

c84181e7241b4012ee5353cb07ee3a5e

Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta bersama Ombudsman RI menggelar acara pengukuhan komitmen bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI dengan tema mewujudkan Jakarta yang lebih terbuka dan bebas dari maladministrasi di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016). Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Gede Narayana mengatakan, acara ini digelar dengan tujuan agarácalon gubernur dan …

Read More »

Greenpeace Anggap Putusan KI Pusat Kemenangan Publik

download-1

JAKARTA – Greenpeace Indonesia menganggap putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang mengabulkan gugatan mereka soal keterbukaan informasi mengenai peta dan data geospasial hutan Indonesia merupakan kemenangan publik. Kiki Taufik, perwakilan Greenpeace Indonesia dalam keterangan tertulisnya mengatakan, putusan tersebut membuat masyarakat yang selama ini terpapar asap kebakaran hutan dan lahan bisa bernafas lega. “Ini adalah kabar gembira bagi keterbukaan dan perlindungan …

Read More »

Sumsel Masuk 10 Besar Keterbukaan Informasi Publik

raorkornas-palembang2aeij

Pelmbang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan memaparkan potensi sumber daya alam pada peserta Rakornas VII Komisi Informasi se-Indonesia 2016 di Griya Agung Palembang, Rabu (26/10/2016). “Sumber daya alam Sumatera Selatan sangat luar biasa karena memiliki batubara, gas alam, minyak bumi, panas bumi, dan coalbed methane. Selain dikenal memiliki kekayaan alam, Sumsel juga berpengalaman sebagai daerah penyelenggara even-even internasional. Salah …

Read More »

Hasil Rakornas KI 2016: Mendesak Presiden Perkuat Kelembagaan

hasil-rakornasi-ki-se-indonesia-di-palembang

Palembang – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia yang digelar di Palembang telah berakhir pada Kamis (27/10) malam. Ketua KI Pusat, John Fresly menyampaikan hasil Rakornas, didampingi Ketua KI Lampung Dery Hendrayan, Wakil Ketua KI Jabar M Zen Al Faqih dan Komisioner KI Sumbar Arfitriati. Rakornas tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya, mendesak Presiden Joko Widodo segera …

Read More »

Dampak Renaksi OGI 2016-2017 yang Dirasakan Masyarakat

18lapor

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengatakan, hingga saat ini, OGI masih terus berproses dan mencoba untuk melakukan berbagai eksperimentasi. Ia mengaku, dari sisi jumlah, Renaksi OGI masih terbilang cukup banyak. Oleh karena itu, pihaknya sedang mempersempit agar lebih fokus dan mendalam. ôSatu hal tapi mendalam. Artinya kita sendiri punya tenaga dan …

Read More »

Jika Hilangkan Dokumen Kasus Munir, SBY Bisa Dipidana

SBY Jika Hilangkan Dokumen TPF Munir

Jakarta – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan pihak yang pertama yang dimintai pertanggungjawaban jika keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta Kasus Munir sebagai dokumen negara tidak ditemukan keberadaannya. “Jika hasil investigasi TPF kematian Munir tidak ditemukan di Sesneg dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka orang pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban …

Read More »

Dokumen TPF Munir Wajib Diarsipkan ke ANRI

munir-12-tahun-web

KebebasanInformasi.org ľ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) telah memanangkan gugatan dalam sengketa informasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait dengan dokumen hasil penyeledikikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir. Dalam Putusan KIP Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Komisi Informasi (KI) Pusat menyatakan dokumen tersebut merupakan informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah …

Read More »