Koalisi Sipil Minta Timsel Umumkan Seleksi Komisi Informasi di Media Massa

oleh Parliamentary Center | Okt 10, 2016 | Berita, Daerah

Palu – Sejumlah lembaga profesi dan swadaya masyarakat di Palu memprotes tidak transparannya pembetukan tim seleksi dan tahapan seleksi Komisi Informasi Sulawesi Tengah. Mereka meminta Komisi Informasi (KI) Pusat mengawasi jalannya tahapan seleksi.

Dalam hitungan hari, masa kerja  KI Provinsi Sulawesi Tengah pada 16 Oktober 2016 mendatang bakal berakhir. Beberapa hari yang lalu, pendaftaran calon  Komisi Informasi pun telah dimulakan. Namun, tak satupun informasi mengenai pembentukkan tim seleksi tersebut tersebar ke publik.

“Memang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi tidak terdapat kewajiban untuk mempublikasikan proses pembentukkan tim seleksi oleh pemerintah yang ditetapkan oleh gubernur,” sebut Muhammad Subarkah, Koordinator Koalisi Sipil Kawal Seleksi KI.

Namun, menurut dia, jika dilihat dari semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008, juga tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, seyogyanya dan alangkah eloknya Pemprov Sulteng mempublikasikan proses pembentukkan tim seleksi dan siapa saja mereka ke publik.

Mengapa demikian, sambung Iwan Lapasere, jurnalis televisi yang menjadi anggota Koalisi ini, dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi pasal 8 poin 1 persyaratan umum untuk menjadi calon tim seleksi merupakan warga Negara Indonesia, memiliki integritas dan tidak tercela dan bukan anggota partai politik dalam jangka 5 tahun terakhir.

Lalu, pada poin 2 persyaratan khusus untuk menjadi calon tim seleksi unsur akademisi yakni berpendidikan paling rendah strata dua (S2) dan memiliki pengetahuan dibidang keterbukaan informasi publik. Poin 3 persyaratan untuk unsur pemerintah adalah pejabat struktural eselon dua atau lebih tinggi termasuk memiliki pengalaman dibidang keterbukaan informasi public. Poin 4  untuk unsur masyarakat yakni tokoh masyarakat dan memiliki pengetahuan tentang informasi publik.

“Pertanyaannya adalah karena hal ini tertuang dalam peraturan komisi informasi maka sudahkah semua unsur tersebut terwakili dan benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk 2 orang unsur akademisi, 1 orang unsur pemerintah, 1 orang unsur masyarakat dan 1 unsur komisi informasi pusat,” tukas Iwan lagi.

Menurutnya, jika poin itu tidak terpenuhi patut diduga prosedur tidak dijalankan sesuai mandat yang tertuang dalam peraturan komisi informasi. Itu juga jauh dari pencerminan keterbukaan informasi dan tidak ada ruang bagi publik untuk memberikan masukan. Bahkan saran kepada pemerintah terkait tim seleksi yang terbentuk.

Mestinya, tandas Koalisi Sipil yang beranggotakan Jatam, PBHR, LPSHAM, Sulawesi Community Foundation, AJI Palu dan YTM, pemerintah lebih terbuka. Tim seleksi sekiranya juga berpedoman pada peraturan komisi informasi dimana salah satu tahapannya mengumumkan pendaftaran melalui dua  surat kabar lokal dan media massa elektronik selama tiga hari berturut-turut. Itu dilakukan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum pendaftaran dibuka.

Karenanya, Koalisi Sipil menyatakan akan mengawal semua tahapan proses seleksi sebagai bagian peran aktif masyarakat dalam mendorong pemilihan calon komisi informasi yang benar-benar memiliki semangat dan integritas dalam menjalankan mandat UU KIP Nomor 14 tahun 2008.

Koalisi Sipil meminta Gubernur Sulawesi Tengah mengumumkan kepada publik, nama anggota panitia seleksi Komisi Informasi Sulteng disertai unsur keterwakilan. Mereka juga meminta Timsel melakukan seleksi anggota Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP, dan sesuai Peraturan KI Pusat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Seleksi. Koalisi juga meminta Komisi Informasi Pusat  melakukan pengawasan dan terlibat aktif dalam proses seleksi anggota Komisi Informasi Sulteng.

Sumber: sultengekspres.com