Home / Tag Archives: sengketa informasi

Tag Archives: sengketa informasi

Komisi Informasi Perintahkan Alfamart Buka Data Pengumpulan Donasi

donasi-alfamart-bermasalah

KebebasanInformasi.org – Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar sidang putusan sengketa informasi antara Mustolih Siradj, selaku konsumen/pemohon, dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selaku termohon, di ruang Sidang KI Pusat, Jakarta, Senin (19/12/2015). Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner KIP yang diketuai Diah Aryani mengabulkan semua permohonan yang diajukan Mustolihin. Dia memerintahkan Alfamart untuk melakukan transparansi dan membuka informasi terkait pengelolan uang …

Read More »

Jalan Berliku FWI Mendorong Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan

Gambar: fwi.or.id

KebebasanInformasi.org – Sejak berlaku efektif tahun 2010, penerapan Undang-undang (UU) Kebebasan Informasi Publik (KIP) Tahun 2008 masih banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Di antara yang menjadi sorotan ialah implementasinya di sektor kehutanan dan sumberdaya alam. Hal tersebut diungkapkan Linda Rosalina dari Forest Watch Indonesia (FWI). Padahal, menurutnya, jika dilihat dari modalitas untuk melaksanakan UU KIP, sudah hampir dikatakan cukup. Mulai …

Read More »

KPU Harus Pro Aktif Terhadap Warga yang Terdampak Relokasi

Foto: sp.beritasatu.com

KebebasanInformasi.org – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno, mengungkapkan, belum lama ini pihaknya mendapat komplain dari warga Kampung Akuarium yang terdampak relokasi terkait permintaan data dan informasi. Komplain tersebut berbuntut sengketa di Komisi Informasi. “Ada masyarakat yang komplain, mereka meminta informasi daftar pemilih di Kampung Akuarium. Itu sudah diberikan tapi karena alamatnya tidak jelas, kami kirim lewat pos, …

Read More »

Greenpeace Anggap Putusan KI Pusat Kemenangan Publik

download-1

JAKARTA – Greenpeace Indonesia menganggap putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang mengabulkan gugatan mereka soal keterbukaan informasi mengenai peta dan data geospasial hutan Indonesia merupakan kemenangan publik. Kiki Taufik, perwakilan Greenpeace Indonesia dalam keterangan tertulisnya mengatakan, putusan tersebut membuat masyarakat yang selama ini terpapar asap kebakaran hutan dan lahan bisa bernafas lega. “Ini adalah kabar gembira bagi keterbukaan dan perlindungan …

Read More »

Penjelasan kampus di Kaltim dugaan pungli Rp 3,9 juta per mahasiswa

penjelasan-kampus-di-kaltim-dugaan-pungli-rp-39-juta-per-mahasiswa-1

Samarinda – Dugaan pungutan liar (pungli) pada program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda mencuat dan menjadi perbincangan masyarakat. Meski membantah dugaan pungli, pihak fakultas mengakui belum menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang dihimpun mahasiswanya, selama tiga tahun terakhir ini. Pihak fakultas memastikan akan memberikan data dan informasi penggunaan uang mahasiswanya, bagi pihak yang meminta, mengacu pada …

Read More »

KI Kaltim Minta Perguruan Tinggi Jadi Barometer Keterbukaan Informasi Publik

ketua-ki-kaltim-senci-han

Samarinda – Universitas Mulawarman (Unmul), Samairnda, Kalimantan Timur (Kaltim), diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen (MM) sebesar Rp 3,9 juta. Pungutan ini sudah terjadi selama enam tahun. Pihak kampus terindikasi tidak dapat mempertanggungjawabkan himpunan dana yang dikalkulasi mencapai Rp2,5 miliar tersebut. Data itu terungkap dalam sidang putusan Komisi Informasi (KI) Kaltim, yang digelar Selasa, (25/10/2016), dengan …

Read More »

Jika Hilangkan Dokumen Kasus Munir, SBY Bisa Dipidana

SBY Jika Hilangkan Dokumen TPF Munir

Jakarta – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan pihak yang pertama yang dimintai pertanggungjawaban jika keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta Kasus Munir sebagai dokumen negara tidak ditemukan keberadaannya. “Jika hasil investigasi TPF kematian Munir tidak ditemukan di Sesneg dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka orang pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban …

Read More »

Telusuri Dokumen TPF Munir, Haris Azhar Minta Jokowi Temui SBY

Haris Azhar

KebebasanInformasi.org – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna menelusuri keberadaan dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib. Haris mengungkapkan hal itu setelah Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) memenangkan gugatan KontraS dalam sengkata informasi dengan Kementerian Sekretaris …

Read More »

Dua Kemungkinan Bentuk Kesalahan Jika Dokumen TPF Munir Tidak Ditemukan

Haris Azhar

KebebasanInformasi.org – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan, ada dua kemungkinan apabila dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Kematian Munir tidak ditemukan. Pertama, ada pihak yang sengaja menghilangkan dokument tersebut, kemungkinan kedua ialah adanya faktor keteledoran. “Kalau dokumen itu tidak ditemukan juga, berarti ada dua kemungkinan bentuk kesalahan. Pertama, ada yang …

Read More »

Ini Pertimbangan Majelis KIP Menangkan Gugatan KontraS Soal Munir

Sidang KIP TPF Munir Detik

Jakarta – Sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Dalam putusannya, Sekretariat Negara diminta untuk membuka dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir Said Thalib. Majelis hakim yang diketuai oleh Evy Trisulo memutuskan hasil investigasi TPF pembunuhan Munir merupakan dokumen yang bisa diakses publik. Berikut pertimbangan majelis hakim …

Read More »

Putuskan Shapefile Citra SatelitTertutup, KI Pusat Dikritik

Ilustrasi Satelit

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) memutuskan sengketa informasi register Nomor 339/VII/KIP-PS/2014 antara Pemohon Citra Hartati dari ICEL terhadap Termohon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Ruang Sidang KIP Jakarta, Jumat (13/2). Dalam putusan tersebut, KI Pusat menyatakan informasi peta analisis satelit tutupan hutan di Aceh 2010-2013 dalam format JPEG adalah terbuka. Begitu juga seluruh dokumen SK …

Read More »

Sengketa Informasi Ujian Nasional, KI Pusat Lakukan Pemeriksaan Setempat di Kemendikbud

kunjungan KI pUsat ke kemendikbud

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) yang terdiri dari Henny S Widyaningsih serta Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan melakukan sidang pemeriksaan setempat di Kantor Pusat Penelitian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, Rabu (4/2). Pemeriksaan setempat tersebut merupakan sidang lanjutan antara Pemohon Informasi Publik Roby Tutuarima dengan Termohon Kemendikbud yang sudah masuk ajudikasi karena Termohon bersikukuh …

Read More »