Home / Tentang FoINI

Tentang FoINI

KIP
Anggota FoINI melakukan audiensi ke Komisi Informasi Pusat Periode 2009-2013

Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu yang intensif mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Pada periode ini, koordinator FoINI dijabat oleh Sdri Desiana Samosir dari IPC. Sekretariat FoINI beralamat di Jl. Tebet Utara III D No. 12 A Jakarta Selatan. Telp: 021-8353626. Twitter: @foiindonesia

FoINI ini  merupakan  metamorfosa  dari  Koalisi  Masyarakat  Sipil  untuk Kebebasan Memperoleh  Informasi atau KMI. (Lihat Anggota KMI, klik)  yang  sejak  awal  reformasi  menginisiasi  dan  mengawal  RUU Kebebasan Memperoleh  Informasi  Publik  (KMIP)  hingga  disahkan  menjadi  UU  No.  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP).

Saat ini, organisasi dan individu yang tergabung di FoINI antara lain:

ORGANISASI

1. PATTIRO

PATTIRO adalah organisasi non profit yang mendorong terwujudnya tata pemerintahan lokal yang baik, transparan, dan adil bagi kesejahteraan sosial masyarakat. PATTIRO, yang didirikan pada 17 April 1999  di Jakarta, bergerak di bidang riset dan advokasi dengan fokus pada isu local governance, terutama desentralisasi. Selengkapnya

2. IPC

IPC didirikan pada tahun 2005, dengan misi mendorong parlemen yang representatif, efektif, dan akuntabel. Direktur IPC Sulastio merupakan salah satu generasi awal yang mengadvokasi RUU Kebebasan Memperoleh Informasi (Kemudian menjadi UU Keterbukaan Informasi Publik). Saat ini, IPC mendorong implementasi UU KIP di lembaga penyelenggara pemilu untuk 4 daerah, yaitu DKI Jakarta, NAD, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Selengkapnya

3. ICEL

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) atau Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, didirikan tahun 1993 oleh lima orang pendiri, yakni Mas Achmad Santosa, Mochamad Zaidun, Sandra Moniaga, Benny K. Harman, dan Wahyuni Bahar. Selengkapnya

4. ICW

ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi. Selengkapnya

5. Seknas FITRA

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) adalah Lembaga non-profit independen yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran dan mendorong proses anggaran berdasarkan prinsip good governance terutama transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kesetaraan gender. Selengkapnya 

6. IBC

Indonesia Budget Center disingkat IBC adalah organisasi nirlaba, independen, perkumpulan. IBC memfokuskan diri pada issu politik anggaran. Selengkapnya

7. TII

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil, Bersama lebih dari 90 chapter lainnya. Selengkapnya

8. YAPPIKA

Cikal bakal YAPPIKA berawal sejak tahun 1991 dengan terbentuknya Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (YAPIKA) atau Forum Indonesia-Kanada (The Indonesia-Canada Forum/ICF). Fungsi YAPIKA saat itu adalah sebagai lembaga yang menyalurkan dana untuk LSM-LSM di Indonesia, dengan kepengurusan kolektif antara organisasi-organisasi non-profit Indonesia dan Kanada. Selengkapnya

9. PERLUDEM

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem merupakan organisasi yang berupaya mendorong terwujudnya negara demokrasi dan terselenggarakannya pemilu yang mampu menampung kebebasan rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat. Selengkapnya

10. MTI

Masyarakat Transparansi Indoensia (MTI) dibangun dengan visi menjadi pelopor terwujudnya Sistem Integritas nasional, dengan mendorong praktek- praktek yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas- luasnya. Selengkapnya

11. AJI Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. Didirikan oleh sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI. Selengkapnya

12. Perkumpulan INISIATIF

INISIATIF sudah mulai menekuni isu transparansi bersamaan dengan isu partisipasi dan tata kelola pemerintahan. Sejak pengesahan perda Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang *Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung*, INISIATIF beberapa kali menggunakan hak atas informasi untuk memantau komitmen pemerintah terhadap transparansi.

Baru pada tahun 2010, seiring pemberlakuan UU Nomor 14 Tahun 2008, Perkumpulan INISIATIF menggunakan haknya atas informasi untuk menilai kepatuhan Badan Publik Provinsi Jawa Barat melalui metode uji akses. Hasil ini kemudian didiskusikan di peringatan *right to know day *pertama di Jawa Barat (28 September 2011)<http://www.pikiran-rakyat.com/node/160101>bersamaan sosialisasi keberadaan Komisi Informasi Jawa Barat yang telah mempunyai komisioner definitif sejak 30 April 2011.

Bersama LBH Bandung, P2iP dan Kalyanamandira, Perkumpulan INISIATIF kemudian membentuk Forum Advokasi Keterbukaan Informasi Jawa Barat bernama : Wakca Balaka di paruh pertama 2012. Dalam bahasa Indonesia Wakca Balaka
berarti : berterus teranglah. Anggotanya kini bertambah : P3ML-Sumedang, Walhi Jabar, AJI Bandung, FITRA Sukabumi, G2W, KMRT, MAPAG-Garut, FDA Kab.Bandung, AGRARIS, Seruni-Bandung, LBH Majalengka.

Perkumpulan Inisiatif beralamat di Jl. Guntursari IV No.16, Bandung, West Java, Indonesia, 40264 Telp./Fax: +62-22-7309987 E-mail: inisiatif@bdg.centrin.net.id Website: www.inisiatif.org

INDIVIDU

1. Ahmad Alamsyah Saragih, mantan Ketua Komisi Informasi Pusat

2. Danardono Siradjuddin, mantan Wakil Direktur IPC, kini bekerja di PROREP sebagai Citizen Representation Specialist

3. Bejo Untung, mantan pegiat LSPP, Yayasan SET, Ladang Media, kini bekerja pada Program CATI-Pattiro

4. Paulus Widiyanto, mantan Anggota DPR RI

5. Mova Al-Afghani, a PhD candidate at IHP-HELP Centre for Water Law, Policy and Science, University of Dundee

6. Charles Simabura, SH.,MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

DOKUMEN

Renstra FoINI tahun 2012. Selengkapnya

4 comments

  1. Ada agenda jaringan ya, kalo boleh kami gabung.

  2. Ada agenda jaringan ya, kalo boleh kami gabung.
    Kami KP2KKN Jawa Tengah

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fourteen + two =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>