Gizmodo Korek Kematian Usamah Melalui FOI Act, Hasilnya? (0)
2/20/12 •
Benarkah Usamah bin Ladin tewas pada 1 Mei 2011 lalu? Rupanya warga AS pun ada yang tak puas dengan keterangan pemerintah AS terhadap kematian Usamah. Redaktur laman gaya hidup Gizmodo, Sam Biddle, akhirnya mencoba mengorek lebih jauh lagi perihal kematian Usamah. Benarkah negaranya terlibat dan sejauh mana bukti-bukti yang ada. Biddle menggunakan jalur Freedom of [...]
Recent Posts
Tim Seleksi KPU-Bawaslu Akan Diadukan ke KIP (0)
2/20/12 •
Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pendaftar calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang gagal dalam seleksi administrasi, berencana mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat (KIP), terkait proses seleksi yang dinilai tidak transparan. “Saat ini kami tengah menyiapkan gugatan ke KIP. Sudah ada komunikasi dengan anggota KIP,” kata Said Salahudin, salah seorang dari pendaftar yang [...]
DJP Banten Tutupi Laporan Keuangan (0)
2/20/12 •
SERANG – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Banten menutupi laporan keuangan dari APBN tahun anggaran 2009 dan 2010 saat diminta oleh LSM Galaksi pada Juni 2011. Sikap ini ke mudian berujung pada sidang ajudikasi non-litigasi Komisi Informasi (KI) Pusat terkait sengketa informasi yang diajukan LSM Galaksi selaku pemohon. Pada sidang tersebut, Kamis (9/2), Kanwil [...]
Akibat Ketertutupan Informasi, Warga Merasa Dibohongi oleh Petugas BPN Pembuatan Sertifikat (0)
2/20/12 •
Ratusan warga Desa Karangwangi, Kec. Mekarmukti, Kab. Garut yang mengurus sertifikat tanah melalui program sertifikat massal yang difasilitasi pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Garut, merasa kecewa. Pasalnya, mereka merasa dibohongi pihak BPN Kab. Garut dan panitia pembuatan sertifikat. Sebelum dilakukan pengukuran, pihak panitia disaksikan petugas BPN Kab. Garut melakukan musyawarah dengan warga. Hasilnya [...]
Kulonprogo Perkuat Sistem Keterbukaan Informasi (0)
2/20/12 •
Info Publik Keterbukaan informasi menjadi kekuatan untuk mensejahterakan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan pelayanan prima. Oleh karenanya jalinan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus dijaga dengan baik, sehingga dapat menurunkan tingkat kesalahpahaman informasi antara masyarakat dan pemerintah dan sebaliknya. Demikian diungkapkan dr. H. Hasto Wardoyo, SpOG(K) saat menerima anggota Komisi Informasi Provinsi DIY, [...]
Older Posts
- Regulator Tingkatkan Transparansi Perusahaan Publik
- Badan Publik Dinilai Masih “Tertutup”
- PSSI Diminta Transparan
- Berobat Gratis, berkah mengetahui UU KIP
- PSSI Dituntut Buka Informasi Anggaran
- Uji Akses UU KIP di Bali. Akses Dokumen Tertulis, Sulit
- Uji Akses di Padang. Keinginan Petugas Diikuti, Dokumen Tetap Tak Diberi
- Uji Akses UU KIP di Palu. Komitmen Polisi Dipertanyakan
- Penyelidikan 17 Rekening Polri Belum Selesai
- Sidang Ajudikasi, Jawaban Polri Berbelit-belit
- Daftar Pemohon Informasi ke PSSI
- Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas Blok Cepu
- Hasil Uji Akses di 10 Daerah di Indonesia
- Menyikapi Penolakan Pengumuman Informasi Merek Produk Susu Formula
- Kronologi Kasus “Susu Formula”
- Setengah Terbuka, Setengah Tertutup
- FITRA; DPR Pembohong dalam Soal Pembangunan Gedung Baru
- Akhirnya, Dibangun Juga
- FITRA Ungkap ‘Borok’ 11 Peserta Tender Gedung Baru DPR
- Tolak Gedung Baru DPR
- DPR Tak Peduli Suara Rakyat
- RUU Intelijen Langgar UU KIP
- RUU Intelijen Banyak Tabrak Undang-Undang
- RUU intelijen Langgar Kebebasan Pers dan Ancam Kebebasan Informasi
- Studi Banding Wajib Diumumkan
- Puluhan Miliar Keluar, Hasilnya Tak Bisa Diharapkan
- Wew! 143 Kali ‘Pelesir’ ke Luar Negeri, DPR Cuma Bikin Tiga Laporan
- Hasil Studi Banding DPR Tidak Dukung Produk UU
- 140 Kunker DPR tanpa laporan
- Susahnya Mencari Informasi Studi Banding DPR
- “Anakku Tidak Lulus?” Inspirasi KIP Dari Sumalee
- Persengkokolan Meluluskan Siwa (Langgar UU KIP)
- Anggaran Ujian Nasional, Wajib Transparan
- ICW Pertanyakan Kelanjutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Bos
- Abaikan KIP, 37 M Dana UN Diduga Dikorup
- WHILE EVICTION WITHOUT DISCLOSURE
- Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Jakarta, Dibuka.
- DKI Buka Seleksi Anggota Komisi Informasi
- 37 Calon Anggota Komisi Informasi DKI Tes Tahap II
- PATTIRO Semarang: PPID belum efektif melayani permintaan informasi
- Kampanye Transparansi Upah Buruh
- Informasi Migas Masih Belum Tersentuh UU Informasi Publik
- EITI Indonesia Selesaikan 10 dari 18 langkah yang diperlukan untuk Validasi
- KPPU Mengeluarkan Draft Pedoman Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Rahasia Perusahaan
- Banyak Instansi Publik Abaikan KIP
- Belum Ada PPID, LIRA Menilai Pemkab Luwu Abaikan Hak Informasi Rakyat
- KPKB Minta Disdik Lakukan Keterbukaan Informasi
- Pengajuan Sengketa Informasi Didominasi Transparansi Anggaran
- Tim Seleksi KPU-Bawaslu Dilaporkan ke KIP
- Setda Tangsel Menunggak 34 Dokumen Publik
- Polri Tetap Tutup Informasi Rekening Gendut
- ICW Sayangkan Komisi Informasi Daerah Baru Terbentuk di 8 Provinsi
- Kinerja KIP Jabar terganjal dana minim
- KI Kaltim Semakin Dekat Beroperasi
- Pemkot Dinilai Ingkar Janji
- Kemenag Sumsel Bentuk Tim Keterbukaan Informasi
- Perma Sengketa Informasi Diterbitkan
- Informasi (Masih) Bukan Milik Publik
Featured Categories
Panduan Praktis»
11/20/10 •
Standar Layanan Informasi Publik1/30/10 •
Panduan Sederhana Penerapan UU KIP
Publikasi»
11/20/10 •
Standar Layanan Informasi Publik6/08/10 •
Apa itu Kebebasan Memperoleh Informasi?5/24/10 •
Kita dan Hak Akses1/30/10 •
Panduan Sederhana Penerapan UU KIP
Riset»
1/26/11 •
Hasil Uji Akses di 10 Daerah di Indonesia1/26/11 •
Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas Blok Cepu11/09/10 •
Indeks Integritas Sektor Pelayanan Publik8/26/10 •
Aspek Hukum Dalam Transparansi Pengelolaan Perusahaan BUMN/BUMD sebagai upaya memberantas KKN
