Aliansi mahasiswa minta informasi publik dari Greenpeace (0)
5/18/12 •
Jakarta (ANTARA News) – Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing kembali melayangkan surat permohonan informasi publik kepada Greenpeace Indonesia terkait pengelolaan dana donatur dan bantuan asing sesuai amanat pasal 16 UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Koordinator Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing, Rudy Gani, di Jakarta Rabu mengatakan, surat kedua itu dilayangkan karena Greenpeace telah mengabaikan [...]
Recent Posts
2 Tahun UU KIP, Masih Ada Sekolah yang Bandel (0)
5/18/12 •
Jakarta Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah 2 tahun berjalan. Namun masih ada sekolah yang membandel dengan tidak memberikan keleluasaan pihak-pihak tertentu dalam mengakses aliran dan biaya operasional sekolah (BOS) dan biaya operasional pendidikan (BOP). “Putusan informasi yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) yang detail, realisasi informasi publik termasuk bukti-bukti transaksi. Makanya ada [...]
Penggelembungan Harga Sukhoi (Dan Urgensi Keterbukaan) (0)
5/18/12 •
Oleh Handrini Ardiyanti Desas-desus dugaan penggelembungan anggaran dalam pembelian enam pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 dari Rusia menyeruak. Muncul sangkaan telah terjadi penyimpangan pembelian Sukhoi yang harganya digelembungkan dari 55 juta dollar AS per unit pada 2010 menjadi 83 juta dollar AS per unit pada 2011. Lebih jauh Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir terdapat pelibatan [...]
Parpol Masih Abaikan Prinsip Transparansi (0)
5/18/12 •
SEMARANG, KOMPAS.com – Partai politik masih mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai, sehingga tidak bisa dikontrol oleh publik. Padahal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD wajib disediakan partai politik. Demikian pandangan Fitriyah, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial [...]
Sengketa Informasi MHS-PPID Banten Berlanjut (0)
5/18/12 •
SERANG – Perdamaian sengketa informasi antara Muhammad HS (MHS) dengan Komari, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, tampaknya sulit tercapai. MHS terkesan enggan mencabut laporannya karena menganggap kasus ini telah masuk pidana dan bisa dijadikan yurisprudensi di Indonesia. Kepada Radar Banten, Kamis (10/5), MHS mengakui telah dua kali bertemu dan [...]
Older Posts
- Raperda Komisi Informasi, Prioritas DPRD Kaltim
- Berobat Gratis, berkah mengetahui UU KIP
- PSSI Dituntut Buka Informasi Anggaran
- Uji Akses UU KIP di Bali. Akses Dokumen Tertulis, Sulit
- Uji Akses di Padang. Keinginan Petugas Diikuti, Dokumen Tetap Tak Diberi
- Uji Akses UU KIP di Palu. Komitmen Polisi Dipertanyakan
- Penyelidikan 17 Rekening Polri Belum Selesai
- Sidang Ajudikasi, Jawaban Polri Berbelit-belit
- Daftar Pemohon Informasi ke PSSI
- Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas Blok Cepu
- Hasil Uji Akses di 10 Daerah di Indonesia
- Menyikapi Penolakan Pengumuman Informasi Merek Produk Susu Formula
- Kronologi Kasus “Susu Formula”
- Setengah Terbuka, Setengah Tertutup
- FITRA; DPR Pembohong dalam Soal Pembangunan Gedung Baru
- Akhirnya, Dibangun Juga
- FITRA Ungkap ‘Borok’ 11 Peserta Tender Gedung Baru DPR
- Tolak Gedung Baru DPR
- DPR Tak Peduli Suara Rakyat
- RUU Intelijen Langgar UU KIP
- RUU Intelijen Banyak Tabrak Undang-Undang
- RUU intelijen Langgar Kebebasan Pers dan Ancam Kebebasan Informasi
- Studi Banding Wajib Diumumkan
- Puluhan Miliar Keluar, Hasilnya Tak Bisa Diharapkan
- Wew! 143 Kali ‘Pelesir’ ke Luar Negeri, DPR Cuma Bikin Tiga Laporan
- Hasil Studi Banding DPR Tidak Dukung Produk UU
- 140 Kunker DPR tanpa laporan
- Susahnya Mencari Informasi Studi Banding DPR
- “Anakku Tidak Lulus?” Inspirasi KIP Dari Sumalee
- Persengkokolan Meluluskan Siwa (Langgar UU KIP)
- Anggaran Ujian Nasional, Wajib Transparan
- ICW Pertanyakan Kelanjutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Bos
- Abaikan KIP, 37 M Dana UN Diduga Dikorup
- WHILE EVICTION WITHOUT DISCLOSURE
- Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Jakarta, Dibuka.
- DKI Buka Seleksi Anggota Komisi Informasi
- 37 Calon Anggota Komisi Informasi DKI Tes Tahap II
- PATTIRO Semarang: PPID belum efektif melayani permintaan informasi
- Kampanye Transparansi Upah Buruh
- Informasi Migas Masih Belum Tersentuh UU Informasi Publik
- EITI Indonesia Selesaikan 10 dari 18 langkah yang diperlukan untuk Validasi
- KPPU Mengeluarkan Draft Pedoman Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Rahasia Perusahaan
- Banyak Instansi Publik Abaikan KIP
- Belum Ada PPID, LIRA Menilai Pemkab Luwu Abaikan Hak Informasi Rakyat
- KPKB Minta Disdik Lakukan Keterbukaan Informasi
- Pengajuan Sengketa Informasi Didominasi Transparansi Anggaran
- Tim Seleksi KPU-Bawaslu Dilaporkan ke KIP
- Setda Tangsel Menunggak 34 Dokumen Publik
- Polri Tetap Tutup Informasi Rekening Gendut
- ICW Sayangkan Komisi Informasi Daerah Baru Terbentuk di 8 Provinsi
- Kinerja KIP Jabar terganjal dana minim
- KI Kaltim Semakin Dekat Beroperasi
- Pemkot Dinilai Ingkar Janji
- Kemenag Sumsel Bentuk Tim Keterbukaan Informasi
- Perma Sengketa Informasi Diterbitkan
- Informasi (Masih) Bukan Milik Publik
- Regulator Tingkatkan Transparansi Perusahaan Publik
- Kulonprogo Perkuat Sistem Keterbukaan Informasi
- Akibat Ketertutupan Informasi, Warga Merasa Dibohongi oleh Petugas BPN Pembuatan Sertifikat
- DJP Banten Tutupi Laporan Keuangan
- Tim Seleksi KPU-Bawaslu Akan Diadukan ke KIP
- Gizmodo Korek Kematian Usamah Melalui FOI Act, Hasilnya?
- Anggota Komisi Informasi DKI Jakarta dilantik
- Banyak Sengketa, KID Butuh Anggaran Rp1,7 Miliar
- Tak Digubris, DPD GOLKAR LAPOR Ke Komisi Informasi
- Wartawan Keluhkan Aturan DPR RI
- Pelatihan bagi PPID 5 Kabupaten/Kota Sulsel
- KIP Harus Ofensif Kawal Sengketa Informasi
- Pemerintah Abaikan Keterbukaan Informasi
- Kekeliruan implementasi UU Kebebasan informasi publik dilaporkan
- KIP Lampung Desak BPN Jalankan UU Keterbukaan Informasi
- Pejabat PPID Masih Gagap Informasi
- Mengukur Kualitas Pers Nasional pada Hari Kebebasan Pers Sedunia
- KIP: Greenpeace Bongkar Donatur
- Mendambakan Keterbukaan Hasil Nilai di Setiap Komponen Ujian
- ICW Tuntut Kunci Jawaban UN SMP/MTS Dibuka
- 11 Komite Informasi Daerah Segera Berdiri
- Dua Tahun Pelaksanaan UU KIP, Lamban?
- Dua Tahun UU KIP; Perlu Dorongan Publik
- Respon Keterbukaan Informasi Keuangan di Daerah Minim
- Eksekusi Sengketa Informasi Hanya Bisa Dilakukan Pemohon
- KID Putuskan Nota Komisi A Merupakan Informasi Publik
- BP Batam Dicurigai Tak Punya Data
- Ungkap Konflik Lahan, Masyarakat Mengadu ke Komisi Informasi
- Pemkot Kediri Terancam Diadili dalam Sidang Ajudikasi Non-Ligitasi
- Tolak Buka Rekening Gendut, Polri Dianggap Membangkang Presiden
- Pemprov Lampung Keluhkan UU KIP Minim Respons
- Iran “Haramkan” Penggunaan Provider Surel Asing
- Manfaat Audit Informasi bagi Badan Publik: Analisis Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik
- Banyak Kasus Sengketa Lahan, KIP Kebanjiran Pengaduan
- Lampung Bentuk Raperda Mekanisme Konsultasi Publik
- LSM TIEM 99 LAPOR KE KOMISI INFORMASI LAMPUNG
Featured Categories
Panduan Praktis»
11/20/10 •
Standar Layanan Informasi Publik1/30/10 •
Panduan Sederhana Penerapan UU KIP
Publikasi»
11/20/10 •
Standar Layanan Informasi Publik6/08/10 •
Apa itu Kebebasan Memperoleh Informasi?5/24/10 •
Kita dan Hak Akses1/30/10 •
Panduan Sederhana Penerapan UU KIP
Riset»
1/26/11 •
Hasil Uji Akses di 10 Daerah di Indonesia1/26/11 •
Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas Blok Cepu11/09/10 •
Indeks Integritas Sektor Pelayanan Publik8/26/10 •
Aspek Hukum Dalam Transparansi Pengelolaan Perusahaan BUMN/BUMD sebagai upaya memberantas KKN
