BADAN PUBLIK

A. BERDASARKAN DAERAH

B. BERDASARKAN JENIS

JUMLAH INFORMASI YANG DIMINTA

C. BERDASARKAN JENIS BADAN PUBLIK

D. BERDASARKAN CARA PERMINTAAN INFORMASI

1. PERMINTAAN SECARA TERTULIS                                                                  312

2. PERMINTAAN SECARA LISAN                                                                           35

RESPON TERHADAP PERMINTAAN INFORMASI

PENJELASAN:

1.       Diterima, artinya badan publik memberikan informasi yang diminta baik secara lisan maupun tulisan

2.       Ditolak, artinya badan publik secara tegas menyatakan menolak memberikan informasi yang diminta

3.       Diabaikan, artinya badan publik tidak memberikan pernyataan tegas apakah informasi yang diminta diberikan atau tidak, tetapi hingga saat ini dokumen yang diminta tidak diberikan

4.       Informasi yang tepat, artinya sesuai dengan permintaan. Misalnya permintaan informasi tentang data kemiskinan, yang diberi adalah informasi tentang data kemiskinan bukan data yang lain.

A. SECARA UMUM

B. BERDASARKAN DAERAH

C. BERDASARKAN JENIS INFORMASI

D. BERDASARKAN JENIS BADAN PUBLIK

E. BERDASARKAN CARA PERMINTAAN INFORMASI

F. BERDASARKAN BENTUK INFORMASI YANG DIBERIKAN BADAN PUBLIK

G. BERDASARKAN KETEPATAN/KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIBERIKAN

ALASAN-ALASAN PENOLAKAN/PENGABAIAN TERHADAP PERMINTAAN INFORMASI

ALASAN PENOLAKAN/PENGABAIAN PERMINTAAN INFORMASI DAN JUMLAHNYA PER DAERAH

KESIMPULAN UMUM

-          Dari 347 permintaan informasi, 152 ditolak, 93 diabaikan dan hanya 102 yang diterima/diberikan.

-          Ditolak dan diabaikan, pada intinya sama, dimana badan publik tidak memberikan informasi yang diminta. Karena itu, respon atas permintaan informasi ini sebenarnya bisa dikategorikan dalam dua hal yaitu ditolak dan diterima.

ANALISA TERHADAP INFORMASI YANG DITERIMA/DIBERIKAN

-          Dari 102 permintaan informasi yang diterima/diberikan oleh badan publik,

o   60 permintaan informasi dijawab secara tertulis dan 42 permintaan informasi dijawab secara lisan.

o   69 permintaan informasi dijawab secara tepat dan lengkap, 2 permintaan informasi dijawab dengan tidak tepat,  31 permintaan informasi dijawab dengan tepat tetapi tidak lengkap.

ANALISA TERHADAP INFORMASI YANG DITOLAK/DIABAIKAN

Dari 245 permintaan informasi yang ditolak/diabaikan oleh badan publik,

o   41 permintaan informasi ditolak/diabaikan dengan alasan-alasan yang tidak jelas, berubah-ubah, tanpa penjelasan, dijanjikan terus menerus, tetapi tidak juga diberikan atau bahkan diabaikan.

o   41 permintaan informasi yang ditolak/diabaikan dengan alasan data tidak bisa diberikan kepada peminta atas nama individu.

o   Dan alasan-alasan lain yang menunjukkan tidak jelasnya mekanisme pelayanan terhadap permintaan informasi publik.

-          Alasan penolakan/pengabaian badan publik patut dipertanyakan, apakah ia bagian dari sistem aturan di intern badan publik tersebut, kebiasaan yang berlaku, atau kemalasan petugas setempat dalam melayani permintaan informasi dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus, misalnya:

a.       Permintaan informasi kepada PTUN Padang, IAIN Imam Bonjol, Kanwil Kemenkumham Sumbar, Kantor Pelayanan Pajak Sumbar, dan Dinas Kesehatan Sumbar. 6 Badan publik tersebut menolak permintaan informasi dengan alasan data tidak bisa diberikan kepada peminta atas nama individu, tetapi setelah perminta mengajukan permohonan sesuai dengan syarat yang diajukan oleh petugas badan publik (harus berbadan hukum), ternyata tetap tidak dipenuhi, dengan berbagai alasan, misalnya tidak ada alamat lokal, tetapi ketika ingin diberi alamat/nomor telpon, petugas bersangkutan tetap menolak dengan alasan sibuk. Juga ada alasan karena komputer rusak, dan ada yang menyatakan menerima tetapi ternyata hingga kini data yang diminta tidak kunjung diberikan.

b.      Permintaan informasi kepada DPRD Kota Pontianak tentang hasil audit BPK terhadap LPJ APBD Kota Pontianak tahun 2009, permintaan ini diabaiakan hingga beberapa minggu. Tetapi setelah ada pemberitaan bahwa peminta informasi akan mengajukan sengketa ke Komisi Informasi, akhirnya permintaan ini dikabulkan. Hal yang sama juga terjadi pada DPRD Kota Semarang, meskipun data yang diberikan ternyata tidak tepat.