Mengawal Keterbukaan Informasi Publik

Rabu 02/06/2010 – Tanggal 30 April 2010 telah lewat. Momen ini merupakan titik awal dimana UU Keterbukaan Informasi Publik secara resmi diberlakukan. Kendati demikian, sejumlah pihak-baik regulator/Komisi Informasi maupun Badan-badan Publik di negeri ini—nampak belum secara maksimal menunjukkan kesiapan dalam mengawal pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Mengingat pentingnya, keterbukaan Informasi Publik bagi penguatan good governance, transparansi dan demokratisasi di negeri ini, kondisi ini tentu cukup mengkhawatirkan kita.Makna penting dari UU KIP sangat jelas dalam meningkatkan kualitas transparansi di negeri ini, terutama terkait dengan kasus-kasus korupsi.

Melindungi Hak Publik
UU KIP sangat penting untuk melindungi hak publik atas Informasi publik yang layak didapatkannya. Pemenuhan terhadap hak Informasi publik sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana yang termuat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Right). Pada pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia menegaskan perlindungan terhadap setiap orang hak untuk menyatakan pendapat (freedom of opinion and expression) termasuk di dalamnya kebebasan untuk (freedom to) mencari (seek), menerima (receive) dan menggunakan Informasi dan pemikiran melalui sejumlah media Informasi publik (Venkat Iyer, 2001 : 2). Untuk itu diperlukan regulasi yang menjamin adanya kebebasan Informasi. Adanya regulasi yang menjamin pemenuhan dan kebebasan Informasi publik akan semakin memperkuat akuntabilitas publik dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Venkat Iyer, 2001 : 17). Karena itu, keberadaan UU KIP benar-benar sangat strategis dan sangat menentukan bagi nasib rakyat Indonesia.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan akar mendasar dari carut marut korupsi sistemik dan korupsi subversif yang dilakukan oleh para aktor politik, dan para pejabat publik terhadap kepentingan publik. Karena itu, hak dan kepentingan publik atas Informasi publik harus benar-benar dilindungi dengan baik. Boleh saja, negeri ini kaya raya dengan sumber kekayaan alam dan tambang, namun tetap saja publik tidak punya kesempatan untuk sekadar tahu, apalagi ikut mengelola dan menikmatinya. Boleh saja, negeri ini oleh para pengamat maupun para pejabatnya dianggap siap untuk menyongsong CAFTA, namun bukan tidak mungkin mayoritas publik tidak tahu harus menyiapkan pengetahuan, skill dan sumber apa saja untuk bisa menjadi subject dari CAFTA tersebut.

Ketidaktahuan publik dalam mengenali potensi, kebijakan pengelolaan kekuasaan pemerintahan dan sumber daya apapun di negeri menjadi sumber persoalan serius dibalik 40 juta angka kemiskinan di Indonesia. Publik tiba-tiba harus mengambil risiko dari dampak kebijakan pemerintah atas persetujuannya terhadap CAFTA. Publik seakan dianggap tidak perlu tahu tentang kebijakan apapun yang diambil oleh Pemerintah melalui masing-masing Departemen atau Kementerian. Apapun jenis kebijakan yang diambil, Publik tetap saja menjadi pelaku dan juga objek yang menanggung dampak dari kebijakan tersebut.

Publik mestinya berhak tahu tentang berbagai jenis kebijakan yang berlangsung di Departemen/ Kementerian di Pusat hingga Dinas-dinas di Pemerintah Daerah. Publik juga berhak tahu tentang berbagai jenis kebijakan yang dilakukan oleh ratusan BUMN kita. Tapi, lagi-lagi tembok tebal selalu rapi menutupi dinding birokrasi dan BUMN kita. Lagi-lagi, publik harus sabar menjadi objek dari kenaikan BBM, menjadi objek dari kebijakan pertambangan dan energi di lingkungannya, dan menjadi objek dari segala program-program pembangunan yang tidak diketahui asal usulnya tiba-tiba dan oleh pemerintah terus menerus diminta untuk ikut berpartisipasi .
Mengawal Implementasi

UU KIP merupakan pilar penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan publik di segala bidang melalui pelayanan maksimal dari badan-badan publik. 1 Mei lalu, UU KIP resmi diberlakukan. Implikasinya, semua Badan-badan Publik harus menyiapkan mekanisme pelayanan keterbukaan Informasi publik. UU KIP ini memiliki sejumlah implikasi pada semua badan-badan publik di level pusat dan daerah. Hingga saat ini, watak konservatisme badan-badan publik di level pusat dan daerah nampak masih sangat kuat. Kultur birokrasi badan publik yang seperti ini tentu saja akan menjadi kendala serius nantinya dalam pelaksanaan UU KIP.

Pasca disahkan, UU KIP telah mengamanatkan segera untuk dibentuk Komisi Informasi Publik (KIP) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota bila diperlukan. Sejak akhir 2009, DPR telah menyeleksi 7 Anggota Komisi Informasi Publik. Di sejumlah daerah, proses pembentukan Komisi Informasi nampak belum serius dilakukan. Selain itu, UU KIP menegaskan bahwa dua tahun setelah UU disahkan/tahun 2010, harus segera dibuat dua Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi referensi pelaksanaan UU KIP. Dua Peraturan Pemerintah ini adalah PP yang mengatur mengenai tata cara pembebanan ganti rugi badan publik dan PP tentang jangka waktu Informasi yang dikecualikan. Namun hingga saat ini, proses penyiapan PP tersebut nampak belum secara maksimal dilakukan. Tidak hanya itu, publik juga masih belum dilibatkan secara maksimal dalam penyusunan PP tersebut. Selain itu, Komisi Informasi belum juga menerbitkan panduan/panduan teknis mengenai aturan dan skala dan ruang lingkup ketentuan tentang ‘Informasi publik’ dan ‘Informasi yang dikecualikan’ di masing-masing badan publik yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Ketidaktegasan Komisi Informasi untuk segera membuat panduan/ketentuan teknis ini dalam jangka panjang akan menjadi kontraproduktif.

Pemerintah mestinya harus lebih menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan UU KIP. Persoalan yang jauh lebih mengkhawatirkan lagi nantinya jika isi kedua PP tersebut bertolak belakang atau bahkan membelokkan isi dan maksud UU KIP. Inilah kaki yang akan menentukan UU KIP tersebut berjalan. Jika tidak dikawal dengan baik, agenda keterbukaan Informasi publik akan menemui jalan buntu? Jika ini yang terjadi, maka Republik kita bisa jadi akan terus berjalan tanpa adanya keterbukaan Informasi publik.

*) Ahmad Nyarwi, MSi, Staf Pengajar Fisipol UGM. (Kedaulatan Rakyat, 06/05/2010)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

17 + twelve =