Keterbukaan Informasi Publik

Selasa 28/09/2010 – Menyikapi pemberitaan hari Kamis, 26 Agustus 2010 halaman 4 dengan judul “KPID Babel Bakal Dibentuk”, yang intinya dengan berdirinya KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) diharapkan dapat membantu keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya KPID ini dapat membuat citra yang lebih baik dalam hal keterbukaan publik. Bagi kepala dinas maupun pejabat yang enggan berkomentar juga akan diberikan sanksi apabila KPID sudah berdiri.

Membaca dan mencermati pemberitaan tersebut tentunya saya berharap semoga hal tersebut merupakan kekhilafan semata dalam penulisan. Mengingat apa yang dimaksud dengan substansi sebagaimana tujuan KPID bagaikan jauh panggang dari api.

Bila mana yang dimaksud anggota dewan yang terhormat tersebut tentunya bukan KPID, tetapi Komisi Informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Banyak kalangan yang masih asing dengan komisi ini. Padahal, keterbukaan informasi sebenarnya bukan hal baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sejak reformasi 1998 kran keterbukaan informasi terbuka lebar, salah satunya ditandai dengan menjamurnya media massa sebagai buah kebebasan pers. Disahkannya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh DPR, 3 April 2008 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010, menambah kekuatan bagi kebebasan pers sekaligus upaya pemenuhan hak publik atas informasi.

Keterbukaan informasi publik yang membuahkan partisipasi masyarakat telah dipraktikkan di beberapa daerah jauh sebelum undang-undang ini disahkan. Di Kalimantan Barat misalnya, keterbukaan informasi publik telah dijalankan sejak pemerintah provinsi memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Transparansi, yakni Perda No. 4/2005. Di tingkat kabupaten/kota penerapan keterbukaan informasi publik jauh lebih marak.

Setidaknya terdapat 12 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki perda yang mengatur masalah transparansi dan partisipasi. Contoh yang menonjol adalah Perda No. 6/2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Lebak, Banten, yang juga memuat pembentukan Komisi Transparansi dan Partisipasi sebagai pelaksana.

Data menunjukkan praktik keterbukaan informasi di Kabupaten Lebak telah memberi kontribusi signifikan terhadap kemajuan daerah yang sebelumnya merupakan daerah tertinggal, dengan APBD terendah se-Provinsi Banten ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak awal tahun 2004, saat Perda Transparansi disahkan hanya Rp 11 miliar. Dalam jangka 9 bulan menjadi Rp 20 miliar. Bahkan di tahun 2006 PAD Kabupaten Lebak menjadi Rp 32 miliar.

Di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan SK Bupati No. 17/2002 Pemkab Sragen membentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) untuk mempraktikkan keterbukaan informasi publik dalam hal perizinan. Hasilnya, partisipasi masyarakat dan dunia usaha meningkat karena mengurus izin menjadi mudah, cepat, dan biaya ringan.
Menurut pasal 24 UU KIP, selain KI Pusat yang berkedudukan di ibukota negara, wajib dibentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang berkedudukan di ibukota provinsi dan bila diperlukan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota (KI Kab/Kota) berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan masing-masing beranggotakan 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

KI Provinsi dan KI kab/kota juga bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi. Sampai saat ini baru dua KIP tingkat provinsi yang telah dibentuk, yaitu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini disebabkan minimnya sosialisasi ke badan publik maupun publik itu sendiri. Namun sebagai lembaga negara yang baru KIP memiliki dua tantangan besar.

Pertama, KIP akan berhadapan dengan kultur badan publik dan birokrasi yang selama ini cenderung tidak terbuka. Kedua, KIP juga harus berhadapan dengan masalah masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, baik dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan dalam pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

Ujung tombak dalam menghadapi kedua tantangan terbesar itu adalah konsolidasi dan sosialisasi yang harus dilakukan secara terus menerus. Sehingga akan tercipta kesadaran kolektif baik dari badan publik maupun masyarakat untuk memanfaatkan secara maksimal undang-undang ini.

Pembentukan Lembaga KIP (Komisi Informasi Publik) dari pusat sampai ke daerah ini sangat membantu pemerintah karena lembaga ini yang paling tahu mana informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat atau tidak. KIP ini sangat penting karena masalah data dan informasi ini bisa menjadi masalah di masyarakat jika tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Lembaga ini bisa mensosialisasikan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) itu berguna untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi bagi publik.

Jadi, bagi siapapun yang akses informasinya dihambat bisa lapor ke Komisi Informasi Pusat atau ke cabang di daerah.

Ketentuan hukuman bagi pimpinan badan pemerintah yang melanggar UU keterbukaan informasi tersebut diatur dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Jika permintaan informasi dokumen selama tujuh hari diabaikan instansi tersebut, maka permohonan dilakukan ke pimpinan di atasnya. Namun, jika selama 30 hari permohonan itu diabaikan dan tidak kooperatif dalam melakukan mediasi maka pemohon bisa mengajukan tuntutan hukum pada pihak yang bersangkutan.

UU KIP di lingkungan sekolah. Para penyelenggara pendidikan diharapkan dapat memahami aturan yang tertulis di dalam UU tersebut. supaya sekolah terbuka dalam memberikan informasi publik. Khususnya menyangkut dana sekolah yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Karena APBS termasuk bagian dari informasi publik. Sehingga bisa diakses oleh publik, termasuk orangtua, komite sekolah, masyarakat sekolah, dan media massa.

APBS diharapkan terbuka supaya semua pihak dapat mengetahui rincian anggaran yang dibutuhkan sekolah. Penyusunan APBS yang transparan merupakan kewajiban bagi sekolah untuk diketahui setiap orangtua siswa. Dengan begitu, dunia pendidikan sudah menerapkan keterbukaan informasi yang diatur dalam UU KIP.

Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi, yakni transparansi. Secara komprehensif Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik nonnegara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Komisi Informasi (KI) pun dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Manfaat UU KIP ini antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Selain itu juga meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance), yaitu yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sehingga produktivitas masyarakat tinggi dan kesejahteraan dapat tercapai, dan itu yang kita harapkan di Bumi Serumpun Sebalai ini. (*)

Penulis: Oleh : Yudho H Marhoed
edisi: 01/Sep/2010 wib

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 + five =