Keterbukaan Informasi untuk Adaptasi Perubahan Iklim

Rabu 27/10/2010 – SatuDunia, Jakarta- Keterbukaan informasi bagi publik sangat diperlukan untuk dapat mengakses informasi mengenai perubahan iklim dan rencana kerja pemerintah terkait adaptasi. Pemberlakuan UU KIP mulai 1 Mei 2010 yang lalu menjadi sarana hak warga negara untuk meminta informasi.

Keterbukaan Informasi untuk Adaptasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim berdampak pada semua sektor kehidupan. Dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat adalah suhu meningkat, bencana banjir dan kekeringan, muncul berbagai jenis penyakit yang disebabkan iklim, kelaparan akibat gagal panen, dan pengungsian masyarakat. Tidak hanya itu, beberapa pulau kecil dan keanekaragaman hayati serta budaya lokal hilang dikhawatirkan hilang karena kenaikan permukaan air laut, alih profesi masyarakat, konflik lahan dan sumber daya alam.

Kelompok paling rentan terhadap perubahan iklim adalah masyarakat lokal di sekitar hutan akibat deforestasi. Selain itu, dengan wilayah pesisir yang luas, nelayan merupakan kelompok rentan akibat dampak perubahan iklim yang menggangu pola tangkap. Begitu juga perempuan terhadap akses air dan energi, serta anak-anak rentan terhadap penyakit dan mengkonsumsi kualitas makanan yang rendah.

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2010 menetapkan fokus prioritas peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam lainnya sebagai salah satu fokus dalam prioritas nasional peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim. Berdasarkan berita di media, pemerintah sendiri mengalokasikan dana untuk perubahan iklim sebesar 500 miliar rupiah yang dialokasikan dalam APBN.

Kembali ke tahun 2009 lalu, Ketua Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Agus Purnomo pernah mengatakan bahwa Indonesia belum mempunyai panduan lengkap untuk berbagai kegiatan adaptasi menghadapi perubahan iklim. Ia juga menargetkan pada 2010 Indonesia sudah memiliki rencana adaptasi perubahan iklim tersebut.

Rencana DNPI tersebut memang sangat baik. Namun, sampai saat ini institusi besar seperti DNPI yang berada langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab mewakili Indonesia dalam negosiasi perubahan iklim tidak dapat dibilang transparan dalam berbagi informasi. Tidak ada website atau pusat informasi yang bisa diakses masyarakat. Sudah sejauh mana negosiasi terkait perubahan iklim di tingkat global yang mereka lakukan. Selain itu, bagaimana koordinasi DNPI dengan institusi pemerintah lainnya terkait rekomendasi untuk perubahan iklim, sulit sekali untk mengakses informasi tersebut.

Pemerintah RI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, terdapat rencana peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutanan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon.

Namun, apakah masyarakat mengetahui informasi mengenai dampak perubahan iklim dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Tentu saja tidak semua masyarakat. Untuk itu dengan perkembangan ICT (Information, Communication, and Technology) yang semakin pesat, sudah seharusnya arus informasi mengenai penanganan dampak perubahan iklim semakin mudah diakses masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), saat ini negara menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Tentu saja hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Saat ini, kriteria badan publik yang baik adalah yang dikelola dengan baik sehingga informasi yang terkait dengan pengambilan kebijakan publik dapat diketahui masyarakat luas.

Bagaimana mungkin kita dapat mewujudkan keadilan iklim dan adaptasi perubahan iklim apabila penyelenggaraan negara masih kurang transparan, efektif dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggujawabkan. Pada akhirnya setiap manusia harus bisa terbebas dari ancaman dampak perubahan iklim. Informasi yang jelas terhadap isu ini harus dapat diakses masyarakat lewat badan publik untuk menjamin keselamatan rakyat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

15 − 2 =