Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas Blok Cepu

Dari hasil riset monitoring Uji Akses ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari total 475 jenis permintaan informasi yang diajukan terkait dengan pendapatan Blok Cepu, sebagian besar direspon dengan jawaban informasi tidak dimiliki dan dialihkan / direkomendasikan (37,5%); penolakan diam (36,6%), penolakan disertai alasan (17,7%), informasi tidak dimiliki & tidak dialihkan/direkomendasikan (6,9%); dan hanya 1,3% saja dari permintaan informasi yang diberi.

2. Dari 9 (sembilan) jenis informasi yang diminta, hanya 1,3% saja yang diberikan oleh Badan publik, selebihnya dijawab dengan penolakan diam (rata-rata 33%), informasi tidak dimiliki & dialihkan/direkomendasikan (30%), serta ditolak dengan alasan (rata-rata 26,6%).dialihkan/direkomendasikan (30%), serta ditolak dengan alasan (rata-rata 26,6%).

3. Dari 13 Badan Publik yang diuji akses, sebagian besar Badan Publik di Tingkat Daerah merespon permintaan dengan jawaban bahwa informasi yang diminta tidak dimiliki kemudian dialihkan/direkomendasikan ke Badan Publik lain (56,7%), sedangkan Badan Publik di tingkat nasional sebagian besar merespon dengan penolakan diam (72,1%) dan Badan Publik yang berupa BUMN/BUMD sebagian besar merespon dengan penolakan disertai alasan (66,7%).

4. Rata-Rata Badan Publik belum memiliki kesiapan yang memadai dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Hal ini dilihat dari belum adanya petugas khusus yang melayani permintaan informasi dan dokumen, belum adanya standar khusus memberikan pelayanan informasi secara mudah, dan tepat waktu, serta masih adanya perlakuan tidak konsisten atau pembedaan yang dilakukan Badan Publik dalam memberikan layanan informasi dari peminta informasi dengan latar belakang yang berbeda.

Rekomendasi

Dari hasil riset monitoring uji akses ini direkomendasikan kepada :
1. Badan Publik, baik di tingkat daerah, tingkat nasional, maupun BUMN/BUMD untuk segera membentuk PPID (Petugas Pengelola Informasi & Dokumentasi) untuk memenuhi akses layanan informasi publik kepada masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor. 14 Tahun 2008.

2. Departemen Teknis yang terkait dengan sektor Hulu Migas secara langsung, yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) agar membuka akses data dan informasi terkait dengan kegiatan di sektor Hulu Migas sebagai bentuk pemenuhan hak atas informasi publik dan transparansi dalam pengelolaan sektor Hulu Migas.

3. Badan Publik di tingkat daerah terkait dengan sektor Hulu Migas untuk mengakses data dan informasi dari pemerintah pusat agar dapat terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor Hulu Migas di daerahnya masing-masing, serta dapat memenuhi akses informasi bagi masyarakat di daerah.

4. BUMN/BUMD yang bergerak di sektor Hulu Migas, agar memberikan akses data dan informasi kepada publik sebagai bentuk komitmen perusahaan pada tata kelola industri Migas yang transparan dan akuntabel.

5. Masyarakat secara luas, agar membiasakan diri untuk mengakses informasi yang dibutuhkan kepada Badan Publik terkait untuk meningkatkan pengetahuan, dan berpartisipasi dalam mengontrol penyelenggaraan layanan publik yang adil, berkualitas dan transparan bagi seluruh masyarakat. ( PATTIRO Sekolah Rakyat — TIFA Foundation)

Badan Publik

Badan Publik yang akan dimintai informasi dalam Uji Akses ini adalah lembaga negara di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, lembaga legislatif, BUMN dan BUMD yang terkait dengan pengelolaan usaha hulu Migas Blok Cepu, Badan Publik tersebut meliputi :
Badan Publik di Kabupaten Bojonegoro
1. Bagian Sumber Daya Alam (SDA) PemKab Bojonegoro

2. Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro

4. PT. Asri Dharma Sejahtera (PT. ADS) Bojonegoro Badan Publik di Kabupaten Blora

5. Dinas Pertambangan & Energi (DisTambEn) Blora

6. Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora8. PT. Blora Patragas Hulu (PT. BPH)

Badan Publik di Pemerintahan Tingkat Pusat

9. Departemen ESDM (DESDM)

10.Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas)

11.Departemen Keuangan (DepKeu)

12.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR.RI)

13.PT. Pertamina

Jenis Informasi

Jenis Informasi yang dimohonkan dalam Uji Akses ini adalah jenis informasi baik berupa data maupun dokumen penting mengenai hal-hal yang terkait dengan pendapatan Migas Blok Cepu. Jenis-Jenis Informasi tersebut meliputi :

1. Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas
Yakni berupa dokumen KKS Blok Cepu. Melalui KKS dapat diketahui informasi penting yang terkait dengan pendapatan antara lain tentang berapa dan bagaimana mekanisme Bagi Hasil antara perusahaan dan pemerintah, bagaimana ketentuan tentang FTP (First Trance Petroleum), Investment Credit, Cost Recovery, KewajibanPemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (DMO), Pajak-Pajak, serta bonus-bonus yang diberlakukan.

2. Rencana Pengembangan (Plan of Development/POD) :
Yakni berupa dokumen POD. Melalui POD dapat dketahui informasi tentang rencana pengembangan lapangan Blok Cepu, analisa keekonomian, lokasi pengeboran sumur, jadwal pelaksanaan proyek, perkiraan angka produksi & cadangan Hidrokarbon, serta
mekanisme pemberian insentif bagi perusahaan kontraktor Migas.

3. Program Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B)
Yakni berupa dokumen WP&B. Melalui dokumen WP&B ini dapat diketahui informasi-informasi terkait dengan : perkiraan angka produksi/lifting, perkiraan pendapatan kotor (gross revenue), perkiraan jenis dan harga minyak/ICP (Indonesia Crude Price) yang akan dipakai, perkiraan angka FTP, Perkiraan unit biaya langsung maupun tidak langsung, perkiraan bagian (equity) yang akan dibagi antara Kontraktor dengan Pemerintah, serta jadwal dan rencana kerja Blok Cepu.

4. Lifting (Angka Produksi Minyak yang Terjual)
Yakni informasi berapa perkiraan dan realisasi angka produksi dan lifting (produksi yang terjual) dari Blok Cepu.

5. DBH (Dana Bagi Hasil)
Yakni informasi tentang berapa perkiraan dan realisasi Dana Bagi Hasil bagi kedua kabupaten, bagaimana mekanisme pembagian, perhitungan, serta mekanisme transfer dari DBH.

6. Penyertaan Modal (Participating Interest)
Yakni informasi tentang bagaimana skema bagi hasil dari PI, bagaimana mekanisme penyetoran modalnya, mekanisme perhitungan dan pembagian keuntungan/dividen dari PI, serta bagaimana skema kerjasama dan bagi hasil antara BUMD dengan pihak ketiga.

7. Pajak Hulu Migas
Yakni informasi tentang pajak-pajak apa saja yang terkait dengan kegiatan hulu Migas, baik yang diberlakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2009
Yakni berupa dokumen APBN 2009. Melalui dokumen ini dapat diketahui mengenai asumsi harga minyak, perkiraan  produksi / lifting, asumsi penerimaan dari sektor migas (baik pajak maupun non pajak), serta berapa perkiraan cost recovery secaramakro.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009
Yakni berupa dokumen APBD 2009. Melalui dokumen ini dapat diketahui informasi mengenai perkiraan DBH Migas, serta perkiraan penerimaan daerah dari bagi hasil Pajak (termasuk pajak Migas di dalamnya).

(PATTIRO Sekolah Rakyat — TIFA Foundation)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 × 3 =