VIVAnews – Komisi Informasi Publik (KIP) akan menggelar rapat kordinasi nasional (rakornas) KIP yang akan digelar di Bandung, Jawa Barat. Rapat ini diadakan pada 3 hingga 5 Juli mendatang di Aula Barat Gedung Sate, Bandung.

Kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh daerah yang telah memiliki Komisi Informasi Daerah (KID). Menkominfo, Tifatul Sembiring akan membuka rakornas ini.

Ketua KIP Pusat, Abdul Rahman Mamun mengatakan rakornas ini bertujuan sebagai upaya penguatan KID. Menurut Abdul, tidak semua KID sudah maksimal dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Sebanyak 17 KID seluruh Indonesia direncanakan akan hadir di Bandung.

“Rakornas digelar di Bandung karena di Jabar sudah terdapat KID lengkap dengan Pejabat Pengelola Informasi, dan akan dijadikan sebagai percontohan untuk daerah lain,” terang Abdul saat ditemui di Hotel Horison Bandung, Senin 2 Juli 2012.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi gelaran Rakornas KIP.

“Keberadaan KIP bukan hanya sebagai tempat penyelesaian perselisihan informasi, namun juga bisa menginformasikan program pemerintah. Baik yang sudah, sedang, maupun yang akan dilakukan,” terang Gubernur Jabar ini.

“Bukan yang berkaitan dengan hukum saja, boleh jadi pertanyaan publik tentang program pemerintah juga bisa dijawab,” imbuhnya.

Selesaikan Sengketa Informasi

Komisi Pusat Informasi menyatakan sekitar 620 sengketa informasi publik telah ditangani KIP Pusat sejak didirikan pada Mei 2010 silam. Jumlah tersebut sudah termasuk sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Daerah (KID) yang ada di 17 Provinsi.

Ketua KIP Pusat, Abdul Rahman Mamun menuturkan 60 persen dari 620 sengketa sudah selesai ditangani. Tapi, sisanya masih dalam proses.

Abdul menjelaskan sengketa informasi itu biasa terjadi ketika permintaan informasi seseorang kepada badan atau lembaga publik tidak bisa dipenuhi.

“Biasanya laporan keuangan paling besar disengketakan. Misalnya, terkait soal anggaran yang disengketakan. Jumlahnya mencapai 40 persen dari jumlah sengketa informasi yang ditangani. Baik itu anggaran kepada lembaga di tingkat pusat, maupun provinsi,” terang Abdul. (eh)

 

http://us.teknologi.news.viva.co.id/news/read/331962-jabar-jadi-daerah-percontohan-kip-indonesia