JAKARTA – Open Budget Index (OBI) 2012 yang dilansir International Budget Partnership pada awal 2013 menunjukkan indeks transparansi anggaran Pemerintah Indonesia tahun lalu mengalami kenaikan. Namun, keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran masih lemah. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta pemerintah meningkatkan dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBN.
“Skor Indonesia adalah 62 dari 100, lebih tinggi dari skor rata-rata 43 dari 100 negara yang disurvei dan tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Skor Indonesia menunjukkan pemerintah menyediakan kepada publik informasi penting pada anggaran pemerintah nasional dan aktivitas keuangan selama tahun penganggaran. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk meminta akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik,” ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, di Jakarta, Minggu (3/2).
Sebagaimana diketahui, OBI 2012 menunjukkan bahwa indeks tranparansi pemerintah Indonesia sepanjang tahun lalu meningkat dengan skor 62 atau jauh lebih baik ketimbang skor pada 2010 hanya hanya berada di angka 51. Indeks ini sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling transparan di Asia Tenggara terkait informasi anggaran negara.
Yuna mengatakan indeks transparansi anggaran sebuah negara dengan skor 62 menandakan bahwa penyediaan informasi dari pemerintah ke masyarakat sudah terbilang memadai. Peningkatan skor yang diperoleh Indonesia, jelas Yuna, lebih dipicu oleh adanya keterbukaan anggaran yang diumumkan pemerintah melalui media massa pada 2012.
Publikasi LKPP
Peningkatan skor, lanjut dia, salah satunya juga dipengaruhi oleh semakin terbukanya peran pemerintah dalam memublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Padahal, kata Yuna, di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menutup akses LKPP kepada publik.
“Informasi berupa Nota Keuangan dan APBN sudah cukup lengkap dan memadai,” tegas Yuna. Namun, lanjut dia, ada sejumlah persoalan yang mesti dibenahi pemerintah terkait efi siensi dan keefektifan APBN. “Pemerintah masih perlu meningkatkan transparansi anggaran, dan keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran juga harus ditingkatkan,” tutur Yuna.
Jika dibandingkan dengan Filipina, imbuh dia, tingkat keterlibatan masyarakat Indonesia dalam penyusunan APBN masih sangat rendah. “Pemerintah juga harus memublikasikan realisasi anggaran setiap tiga bulan. Pada 2012, Kemenkeu memang sudah membuat laporan realisasi ini, tetapi terhenti di bulan Agustus,” ujar Yuna.
Perbaikan yang juga patut dilakukan pemerintah, jelas Yuna, adalah peningkatan kecukupan informasi pada Nota Keuangan RAPBN dan dokumen pendukung Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). “Masukkan juga pencapaian kinerja dalam LKPP dan melakukan konsultasi publik pada penyusunan citizen budget,” tutur Yuna.
Sebelumnya, peneliti OBI, Lukman Hakim, mengatakan skor 62 tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Tercatat Filipina memiliki skor 48, Malaysia 39, Thailand 36, Timor Leste 36, Vietnam 19, Kamboja 15, dan Myanmar 0. lex/E-9
http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/111831