foto: www.bisnis.news.viva.co.id
Jakarta – Indonesia tidak hanya terdepan dalam demokratisasi politik, akan tetapi juga dalam hal keterbukaan di tingkat Asia Tenggara. Februari 2013 lalu, Indonesia memperoleh skor 62, tertinggi di Asia Tenggara dalam hal Indeks Keterbukaan Anggara (OBI – Open Budget Index). Riset yang dilaksanakan oleh International Budget Partnership tersebut tampaknya memberi dukungan positif bagi Indonesia.
Maret 2013 giliran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang merilis hasil penelitian berjudul “Indeks Keterbukaan Badan Publik Menyediakan Informasi Anggaran secara Berkala”. Peneliti FITRA, Muhammad Maulana mengemukakan bahwa 32 % Kementerian, 23 % Lembaga Negara, 23 % Pemerintah Provinsi yang mempublikasikan laporan keuangannya. Untuk RKA-DIPA/DPA 24 % Kementerian, 6 % Lembaga Negara, dan 35 % Pemerintah Provinsi yang sudah mempublikasikan.
Maulana menambahkan bahwa publikasi Lelang Pengadaan Barang dan Jasa semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi sudah 100 % mempublikasikan. “Mayoritas Badan Publik belum mempublikasikan Informasi Anggaran” imbuhnya.
Mendukung hasil penelitian FITRA, anggota Komisi Informasi Alamsyah Saragih menilai keterbukaan informasi anggaran di Indonesia mengalami peningkatan setelah diberlakukannya Undang-Undangan Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Bukan hanya di pemerintah tingkat nasional, tetapi juga provinsi. “Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi dalam keterbukaan anggaran diikuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” jelasnya.
Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam hal keterbukaan anggaran, terbukti dengan peningkatan peringkat yang awalnya peringkat 39 di tahun 2010 meningkat menjadi peringkat 20 di tahun 2012. “Di Asia Tenggara Indonesia menempati peringkat tertinggi yang kemudian disusul oleh Philipina pada tahun 2012 perihal keterbukaan anggaran” pungkasnya. [AH dari berbagai sumber]