Keterbukaan Badan Kehormatan Patut Diapresiasi

Jakarta-?? Indonesian Parliamentary Center (IPC) menilai, langkah Badan Kehormatan (BK) DPR membuka data absensi Anggota DPR ini patut diapresiasi dan harus terus dilakukan, bila perlu dilakukan secara berkala setiap masa sidang.??

Namun, Peneliti IPC, Erik Kurniawan menilai hal tersebut belum cukup memberikan efek jera bagi anggota DPR yang sering membolos dalam rapat paripurna DPR. Untuk itu, kata Erik, BK DPR harus memberikan teguran berupa sanksi yang tegas.?? “Tak cukup disitu, BK harusnya proaktif dengan memberikan teguran kepada anggota DPR pembolos sebagai bentuk sanksi,” kata Erik di Jakarta, Kamis (16/05/2013).??

Sebenarnya, ujar Erik, BK DPR dapat memberikan sanksi yang tegas kepada anggota DPR pembolos berupa pemberhentian dikarenakan melanggar kode etik DPR seperti yang diatur dalam UU MD3 maupun peraturan tata tertib (tatib) DPR.??”BK dapat menerapkan kode etik DPR pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ketidakhadiran fisik selama tiga kali berturut-turut dalam sidang sejenis merupakan pelanggaran kode etik,” ungkapnya.?

Erik menjelaskan, pemberian sanksi tersebut harus diterapkan oleh BK DPR sebagai bentuk menjaga kredibilitas serta akuntabilitas anggota DPR maupun secara kelembagaan. Pasalnya, selama ini anggota DPR dimata publik dinilai sebagai negatif.?? “Ketegasan sanksi dari BK sendiri sangat penting untuk menjaga akuntabilitas kerja parlemen secara keseluruhan,” tukas Erik.??

??Seperti diketahui, memasuki masa sidang IV tahun 2012/2013 tingkat kehadiran anggota DPR dalam sidang semakin rendah, bahkan sampai dibawah 50%. Hasil data absensi yang dibuka oleh BK DPR, selama 2012 di setiap fraksi cukup banyak Angota DPR yang tingkat kehadirannya dibawah 50% bahkan ada yang dalam satu kali masa sidang tingkat kehadirannya 0% atau tidak hadir sama sekali.

Sumber: http://www.centroone.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 − 4 =