Sidang itu sebelumnya memutuskan naskah kunci jawaban UN boleh dilihat tapi tidak boleh direkam oleh pihak Indonesia Corruption Watch (ICW), selaku pemohon informasi agar naskah kunci jawaban UN itu bisa diakses untuk mencocokkan kebocoran kunci UN ke publik.
Sebagai pihak yang ikut menggolkan UU Keterbukaan informasi publik (KIP) tahun 2008 lalu, M Nuh mengaku tahu betul mana saja informasi yang boleh dibuka, tidak boleh dibuka (rahasia), serta informasi yang dikecualikan.
“Jawaban (UN) itu boleh dilihat tapi gak boleh direkam. Ini apa-apaan? Yang namanya rahasia, atau informasi dikecualikan itu adalah informasi yang tidak boleh diketahui siapaun kecuali oleh orang yang punya otoritas,” kata M Nuh, Senin (3/6).
Karena itu kalau memang rahasia atau informasinya dikecualikan, tegasnya, maka yang diberi wewenang menentukannya adalah kementerian. Hal itu sudah diatur dalam peraturan menteri dikbud. Dengan begitu, kalau pemohon informasi ngotot, maka Nuh mempersilahkan ICW menggugatnya ke Mahkamah Agung (MA).
“Silakan gugat aturan (Permen-nya) ke MA. Tapi intinya gak logis menurut saya. Informasi itu begitu sampeyan delok (kamu lihat), apa bedanya sama direkam,” jelasnya.
Ditambahkan, informasi merupakan signal yang bisa ditangkap melalui indera pendengaran, penglihatan, rasa. Maka begitu sebuah informasi rahasia maupun dikecualikan itu ditangkap oleh salah satu indera tersebut, maka itu bukan rahasia lagi.
“Jadi prinsipnya kerahasiaan itu bukan gak boleh, tapi boleh bagi yang punya otoritas. Yang gak punya otoritas ya gak boleh. Kalau tetap mau melihat, silahkan didugat Permennya,” pungkas M Nuh.(fat/jpnn)
Divi Elementary
Welcome to Divi ElementaryLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Our Environment
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Location: 1243 Divi St., San Francisco, CA 92421
Telephone: (435) 123-3566
Email: hello@divi.edu
School Hours: M-F: 8am – 3pm
Learn By Doing
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam
Mission
Divi’s Mission & Vision
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sagittis, urna eu convallis pulvinar, urna enim mollis magna, eget dictum lorem quam eget leo. In non arcu tempor, placerat quam sed, luctus est. Fusce ac eleifend leo. Praesent nec mattis augue. Ut nec arcu nec dui porta aliquam a id risus. Aliquam ac varius neque. Donec commodo efficitur elementum. Fusce rhoncus vestibulum tellus, ac hendrerit mi.
A Word
From Our Principal
” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. “
– Jessica Austin
Calendar
Our Upcoming Curricular Events & Activities
01
May
May PTA Meeting
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Event Info
12
May
Parent Teach Conferences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Event Info
14
May
National Holiday – No School
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Event Info
22
May
Staff Appreciation Week
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Event Info
29
May
State Testing Begins
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Event Info
04
June
6th Grade Graduation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Event Info
Our School
Facilities and Organizations
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sagittis, urna eu convallis pulvinar, urna enim mollis magna, eget dictum lorem quam eget leo. In non arcu tempor, placerat quam sed, luctus est. Fusce ac eleifend leo. Praesent nec mattis augue.
PTA Organization
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sagittis, urna eu convallis pulvinar, urna enim mollis magna, eget dictum lorem quam eget leo. In non arcu tempor, placerat quam sed, luctus est. Fusce ac eleifend leo.
School Meals Menu
Academic Standards
Extracurricular Activities
Technology In the Classroom
Blog
Our News & Announcements
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Komisi Informasi Kalteng Terima 9 Aduan Sengketa
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalteng Satriadi mengatakan sejak Januari hingga Mei 2013 sudah ada sembilan pengaduan masyarakat ke Komisi Informasi Kalteng terkait sengketa informasi dengan dinas yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng. Sembilan dinas...
94 Perkara Sengketa Informasi Terancam Kadaluarsa
Lebih dari 90 perkara sengketa informasi yang diterima Komisi Informasi Pusat (KIP) terancam terbengkalai. Ketua KIP, Abdul Rahman Makmun mengatakan, puluhan kasus itu belum bisa diproses karena waktu penyelesaian perkara cukup lama, sedangkan komisioner KIP periode...
FOINI Desak Pemerintah Umumkan 21 Nama Calon Anggota KI Pusat
Koalisi Freedom of Inforation Network Indonesia (FOINI) menuntut transparansi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dalam menyeleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) 2013-2017. "Panitia Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat (Pansel KIP)...
Lima Negara ASEAN Dorong Transparansi Industri Ekstraktif
...
Hentikan Calon Komisioner Rendah Integritas
...
Tak Lulus UN? Mintalah Informasi ke Kemendikbud
Sedikit kabar baik muncul dalam persidangan perdana sengketa kunci jawaban ujian nasional (UN) 2012 di Komisi Informasi Publik (KIP). Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), selaku tergugat mengaku siap melayani siswa yang banding atau protes jika...
Indonesia Digital School, Perlu Sinergi Keterbukaan Informasi
...
Terobosan Keterbukaan Pajak, Pemprov DKI Jakarta
...
BPK Kembangkan Sistem Informasi untuk Akses Data
...
Inspirasi Keterbukaan, Lurah No. 1 Jakarta
...
Meningkatkan Pelayanan Publik, Lewat Lelang Jabatan
...
Nama Pendaftar Calon Camat & Lurah Perlu Dibuka Ke Publik
"Pemprov juga membuka layanan pengaduan terkait dengan proses lelang jabatan ini di nomor 021-3455552. Selain itu, dibuka juga posko sekretariat seleksi jabatan di lantai 20 Blok G gedung Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat." Begitu...
Jatim dan Jateng, Terbaik dalam Pelayanan Publik 2012
Jakarta - Jawa Timur dan Jawa Tengah ditetapkan pemerintah sebagai provinsi dengan pelayanan publik terbaik di Indonesia sepanjang tahun 2012. Kedua provinsi itu dinilai telah menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas di daerahnya masing-masing. "Provinsi Jawa...
56 Kabupaten/Kota Tak Miliki Perencanaan
...
Lelang Jabatan di www.bkddki.jakarta.go.id
...
Biaya Perjalanan Dinas PNS, Bukan Rahasia
Jakarta - Anda penasaran dengan biaya perjalanan dinas PNS atau pejabat negara? Mulai saat ini, hal tersebut boleh diketahui publik secara terbuka. Hal ini seiring putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. "Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Surat...
Lelang Jabatan 25 Lurah di DKI, Inisiatif Keterbukaan Pemda DKI
Ini terobosan baru Pemprov DKI Jakarta. Lelang jabatan lurah! Ya, bahkan pertama kali di Indonesia. Seperti diketahui, hingga saat ini, setidaknya ada 25 jabatan lurah dan 3 camat yang masih kosong. Lelang jabatan lurah tersebut akan diprioritaskan di...
Keterbukaan Anggaran Provinsi, Rendah
...
Kelurahan Minus KIP, Rawan Korupsi APBD
...
Peraturan Presiden (Perpres)
Minta Informasi Dikasih Kartu Jamkesda
Kepala Puskesmas Desa Kuripan Induk Kabupaten Lombok Barat tampak terkejut sesaat setelah menerima surat permohonan informasi dari Kelompok Perempuan Maju Dusun Dua Pelet. Selama menjabat sebagai kepala Puskesmas, baru saat itu dia menerima surat semacam itu....
Revisi UU Sumber Daya Air, Perlu Perspektif KIP
...
2013, Tahun Kerjasama Air Internasional
Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Manusia memerlukan air baik sebagai pangan, keperluan sehari-hari, maupun sebagai kebutuhan industri. Kebutuhan manusia akan air merupakan kebutuhan vital, manusia tidak bisa hidup tanpa air, bahkan 60% tubuh manusia terdiri dari...
Cakupan pelayanan air minum di Indonesia, rendah
...
Target Pengadaan Air Bersih Sulit Tercapai
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mempercepat kebutuhan Millennium Development Goal's (MDGs) mengenai air minum bersih yang ditargetkan mencapai 68 persen di 2015 diprediksi tidak akan tercapai. Pasalnya, pertumbuhan tiap tahunnya naik dua...
Si Miskin yang Tak Punya Hak (Atas Air)
...
Komisi Informasi & Pengadilan, Harapan Warga Untuk Air Murah
Selain melalui jalur permintaan informasi yang kini memasuki tahapan ajudikasi di Komisi Informasi Pusat, upaya warga Jakarta mendapatkan hak atas air bersih yang rasional, juga melalui jalur pengadilan. Februari 2013 lalu, sebanyak 14 Warga Jakarta menggugat Gubernur...
PAM Dituntut Buka Isi Kontrak Kerjasama dengan Palyja-Aerta
...
DPRD Minta PDAM Samarinda Terbuka
...
Harga Air Irasional, KRUHA Minta Informasi ke PDAM
...
Keterbukaan Informasi untuk Mengawal Otonomi
...
UU KIP Perkuat Hak Informasi Konsumen
...
Transparansi Jokowi, Ini Dia Poster APBD 2013
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menempel poster APBD DKI 2013 di kantor RW, kelurahan, dan kecamatan di ibu kota. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran bisa lebih transparan dan terkontrol. "Sekarang poster APBD sudah rampung. Posternya seperti...
Pendaftaran Calon Anggota KIP Diperpanjang sd 18 Maret 2013
...
Gagal, Peserta Gugat Mendikbud Untuk Intip Nilainya
...
Rektor Setuju Nilai Ujian SNMPTN Bisa Diakses Publik
BANDUNG- Panitia Pelaksana Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan para rektor akan membahas kemungkinan dibukanya akses nilai ujian tertulis bagi setiap peserta Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). "Kemungkinan bisa mendapat...
Keterbukaan Pemkab Lamtim, Lamban
...
Walikota Bogor Diadukan Ke KI Jabar
...
DPRD Sultra Usul Perda Inisiatif KIP
KENDARINEWS.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara. (Sultra) saat ini sedang berusaha guna memfasilitasi agar pihaknya segera mengeluarkan Perda Inisifatif terkait keterbukaan informasi. Demikian dikatakan anggota Komisi I DPRD Sultra, Yaudu...
KI Sulsel Proses Tujuh Sengketa Informasi
...
KI Papua Segera Dibentuk
Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan segera membentuk Komisi Informasi Publik (KIP) guna mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK) Provinsi...
SK PPID Sorong Selatan, Ditandatangani
Kabar gembira datang dari Papua Barat. Satu lagi pemerintahan kabupaten di provinsi ini memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, kini resmi memiliki PPID setalah Bupati Otto Ihalauw menandatangani Surat...
Pembentukan KI NTT, Masuk APBD-P Tahun 2013
...
Pembelajaran dari KI Aceh
...
Pancasan, Desa Terbuka
...
Pemprop Bali, Ingkar Janji
...
KI Buka Pendaftaran Calon Anggota KIP 2013-2017
KI-Online, Komisi Informasi Pusat (KIP) membuka lamaran untuk menjadi calon anggota KIP periode 2013-2017. Semua persyaratan yang diperlukan untuk menjadi calon anggota KIP telah tersedia di laman; seleksi.kominfo.go.id. Dalam keterangannya di Kantor Sekretariat KIP...
Pemprov Bali, Tolak Buka 3 Dokumen
...
Empat CC Akan Dibentuk di Papua
...
Sengketa di KI Jakarta Menumpuk
...
KI: ICW Berhak Atas Data Informasi PPP
Komisi Informasi Pusat memutuskan Pemohon Indonesia Corruption Watch (ICW) berhak atas informasi data laporan keuangan tahun 2010 dan 2011 termohon dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Putusan itu diambil dalam persidangan yang dipimpin Ketua...
Semangat Membuka Diri Pemerintah Keerom
Pemerintah Kabupaten Keerom Provinsi Papua kini telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diangkat melalui SK Bupati No. 105 tanggal 28 November 2012. Meskipun keberadaan PPID tidak serta merta menyebabkan keterbukaan informasi berlangsung...
Waspadai Tirani Informasi Jelang Pemilu 2014
...
EITI, Prakarsa Keterbukaan Industri Ekstraktif
...
Transparansi Penting, Partisipasi Penting
...
UKP4: Baru 18 Provinsi Publikasikan Anggaran
...
Pemilihan KI Pusat Berpotensi Molor
...
Lamban, Presiden Didesak Bentuk Panitia Seleksi KI
...
Jokowi Segera Tempel APBD DKI sampai ke Tingkat RT
...
Jokowi: Lelang jabatan untuk transparansi & reformasi birokrasi
...
Basuki Ragukan Transparansi Rekrutmen CPNS DKI
...
Jokowi Pastikan Lelang Jabatan Transparan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melaksanakan sistem lelang jabatan lurah dan camat pada pertengahan Februari ini. Dia berjanji proses pelaksanaan lelang akan terbuka dan transparan. "Ini sistem regulasinya sudah mau rampung. Nanti akan saya...
Ahok dan Keterbukaan Informasi Birokrasi Lewat Youtube
...
Jokowi: Lelang Jabatan Lurah Camat untuk PNS Berpangkat
...
Citizen Budget: Laporan Keuangan Ramah Masyarakat
...
Transparansi Anggaran Pemerintah Meningkat
...
RUU Ormas Berpotensi Menjadi Alat Kembalinya Kekuatan Anti-Perubahan
...
RUU Ormas Dianggap Berpotensi Langgar Hak Asasi
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sebentar lagi disahkan oleh DPR RI dinilai masih represif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak berserikat, berekspresi dan berkumpul. "Dari perspektif HAM, RUU itu jelas...
Tolak RUU Ormas Melalui Petisi Online
...
Beberapa urgensi menolak RUU Ormas
...
16 Ormas Demo Tolak RUU Ormas dan Kamnas
...
Batalkan Pengesahan RUU Ormas
Saat ini, DPR dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) yang berpotensi membatasi hak semua orang untuk berkumpul dan berorganisasi. Siapapun anda, baik warga negara Indonesia maupun bukan warga negara Indonesia,...
KIP Lampung Terima Laporan dari Warga Bekasi
...
Informasi Tertutup, Warga Bisa Gugat Pemkab
...
Mahasiswa Sumenep Tuntut Transparansi Bagi Hasil Migas
Sumenep - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumekar (FKMS) berunjukrasa ke kantor PT Wira usaha Sumekar (WUS). Mereka menuntut transparansi bagi hasil migas di kabupaten sebesar 8,8 miliar setiap tahun sejak tahun 1999-2011. Sambil...
Dinas PU Lampung Diminta Ungkap Informasi DPA
TRIBUNLAMPUNG.co.id - Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung memerintahkan Dinas PU Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung membuka informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan...
Dinkes dan RSU Kota Metro Ikuti Ajudikasi
...
25 Ormas Deklarasi Keterbukaan Informasi di RRI
...
Demi Keterbukaan, Gedung Putih Rilis Resep Bir Obama
Pihak kantor kepresidenan menyatakan hal ini sebagai bagian dari transparansi informasi kepada publik.Untuk memuaskan dahaga publik, pihak Gedung Putih pada Sabtu kemarin akhirnya memposting dua resep minuman bir Presiden Obama yaitu White House Honey Ale dan White...
“Disdik Tak Transparan, Cerminan Sikap Pemprov DKI”
...
11 PERUSAHAAN PKP2B tak transparan soal pendapatan & pajak
...
Jabar Jadi Daerah Percontohan KIP Indonesia
...
Kejati Kaltim Sinergikan Penyelesaian Kasus Bansos
TRIBUNNEWS.COM, SANGATTA - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, M Salim, SH, MH, mengatakan persoalan bantuan sosial yang bermasalah terjadi di beberapa daerah di Kaltim. Karena itu sedang diupayakan sinergi untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Permasalahan...
Menkes Baru Diminta Bongkar Nama Susu Formula Berbakteri
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Belum sepekan menjabat, Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi sudah diminta membongkar nama-nama susu formula berbakteri sesuai putusan Mahkamah Agung (MA). Menurut David Tobing selaku pemenang perkara, dia menaruh harapan besar Nafsiah...
Dokumen Kontrak Proyek Pemerintah Bukan Rahasia
JAKARTA, KOMPAS.com -- Komite Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah tak lagi menjadi dokumen rahasia, akan tetapi menjadi dokumen terbuka dan bisa diakses publik. Penegasan itu disampaikan Ketua Majelis Komisioner...
KKB: Alasan Pemerintah Dinilai Lemah
...
Perlu Percepatan Implementasi KIP
...
Uji Kelayakan calon anggota KID Sumut Tertunda
...
Kepala Dinas Pendidikan dan Dua Kepala Sekolah Dilaporkan ke Polisi
...
KIP Jatim : Belum Semua Daerah Terapkan Keterbukaan Informasi Publik
Kediri - Komisi Informasi Provinsi Jatim mengungkapkan sampai saat ini belum semua daerah menerapkan keterbukaan informasi publik seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Sampai akhir Desember 2011 lalu masih 20...
Lima Anggota Komisi Informasi Bali Dilantik
...
Rendahnya Kepatuhan Partai Politik
...
232 Kasus Sengketa Informasi Didominasi LSM
...
Pemohon Meminta Pengelolaan Dana BOS Di SDK ST Anna Ceger Transparan
...
Sembilan Partai Digugat
...
Badan Publik Bisa Mengajukan Sengketa Informasi
...
Unissula Kembangkan Keterbukaan Informasi
SEMARANG, suaramerdeka.com - Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof Laode M Kamaluddin menyatakan, pihaknya selalu mengembangkan iklim keterbukaan informasi terkait dengan pemberitaan di media massa. Unissula tidak pernah berusaha menutupi...
Separuh Badan Publik Belum Punya SDM Pengelola Informasi
KBR68H, Jakarta - Komisi Informasi Publik (KIP) mencatat hampir 50 persen badan publik belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurut Komisioner Komisi Informasi Pusat, Dono Prasetyo, hal itu dikarenakan kurang berhasilnya penerapan Undang...
FBI bentuk pusat pengawasan jaringan internet
...
Misteri Jatuhnya AdamAir di Majene Terjawab
...
Transparansi Penggunaan Dana BOS
...
Keterbukaan informasi penting dalam Pilgub DKI
JAKARTA. Keterbukaan informasi menjadi sangat penting di tengah proses pemilukada DKI Jakarta. Pilgub DKI yang akan digelar pada 11 Juli dan mengusung 6 pasang calon ini terdiri dari incumbent, jalur independen, dan jalur parpol harus bisa dilakukan secara transparan....
Mengakali Hukum,Selamatkan Pemilik Rekening Gendut
...
KIPP Tuntut Transparansi Informasi Pilkada DKI
...
Rekaman kotak hitam bukan untuk konsumsi publik
...
Pasangan Cagub Diminta Transparan Gunakan Anggaran
NILAH.COM, Jakarta - Komisi Informasi Penyiaran (KIP) DKI Jakarta meminta, pasangan Cagub-Cawagub atau tim pemenangan pasangan calon melakukan transparansi penggunaan anggaran yang bisa diakses oleh semua pihak. "Komitmen para cagub-cawagub akan keterbukaan informasi...
LSM TRUTH Akan Gugat KIP Banten ke PTUN
...
Puluhan Warga Kudus Mengadu Ke Komisi Informasi
...
KI Batalkan Sementara Laporan Tiem 99
...
Aliansi mahasiswa minta informasi publik dari Greenpeace
Jakarta (ANTARA News) - Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing kembali melayangkan surat permohonan informasi publik kepada Greenpeace Indonesia terkait pengelolaan dana donatur dan bantuan asing sesuai amanat pasal 16 UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)....
2 Tahun UU KIP, Masih Ada Sekolah yang Bandel
Jakarta Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah 2 tahun berjalan. Namun masih ada sekolah yang membandel dengan tidak memberikan keleluasaan pihak-pihak tertentu dalam mengakses aliran dan biaya operasional sekolah (BOS) dan biaya operasional pendidikan...
Penggelembungan Harga Sukhoi (Dan Urgensi Keterbukaan)
Oleh Handrini Ardiyanti Desas-desus dugaan penggelembungan anggaran dalam pembelian enam pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 dari Rusia menyeruak. Muncul sangkaan telah terjadi penyimpangan pembelian Sukhoi yang harganya digelembungkan dari 55 juta dollar AS per unit pada...
Sengketa Informasi MHS-PPID Banten Berlanjut
...
Raperda Komisi Informasi, Prioritas DPRD Kaltim
...
LSM TIEM 99 LAPOR KE KOMISI INFORMASI LAMPUNG
...
Lampung Bentuk Raperda Mekanisme Konsultasi Publik
...
Banyak Kasus Sengketa Lahan, KIP Kebanjiran Pengaduan
...
Manfaat Audit Informasi bagi Badan Publik: Analisis Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik
...
Iran “Haramkan” Penggunaan Provider Surel Asing
...
Pemprov Lampung Keluhkan UU KIP Minim Respons
BANDARLAMPUNG--MICOM: Pemerintah Provinsi Lampung mengaku ikut prihatin dengan minimnya respons badan publik terhadap pemberlakuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang telah memasuki usia dua tahun sejak 30 April 2010 lalu. UU KIP...
Tolak Buka Rekening Gendut, Polri Dianggap Membangkang Presiden
...
Pemkot Kediri Terancam Diadili dalam Sidang Ajudikasi Non-Ligitasi
Kediri (beritajatim.com) - Meskipun sudah melalui proses yang panjang dan alot, mediasi tahap kedua sengketa informasi mega proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran II dan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)...
Ungkap Konflik Lahan, Masyarakat Mengadu ke Komisi Informasi
...
KID Putuskan Nota Komisi A Merupakan Informasi Publik
...
Respon Keterbukaan Informasi Keuangan di Daerah Minim
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan saat ini, keterbukaan informasi mengenai data keuangan badan publik di daerah sulit didapat. Hal ini diungkapkan setelah ICW melakukan survei di lima daerah terkait kesiapan badan publik untuk...
Dua Tahun UU KIP; Perlu Dorongan Publik
...
Dua Tahun Pelaksanaan UU KIP, Lamban?
...
11 Komite Informasi Daerah Segera Berdiri
...
ICW Tuntut Kunci Jawaban UN SMP/MTS Dibuka
...
Mendambakan Keterbukaan Hasil Nilai di Setiap Komponen Ujian
...
KIP: Greenpeace Bongkar Donatur
JAKARTA (Suara Karya): LSM Greenpeace Indonesia terkategori sebagai badan publik yang wajib menyediakan informasi kepada masyarakat, termasuk tentang dana sumbangan yang diterimanya. Jadi, Greenpeace wajib buka-bukaan dan membongkar seputar penymbangnya.Saat menerima...
Mengukur Kualitas Pers Nasional pada Hari Kebebasan Pers Sedunia
Setiap 3 Mei diberbagai negara dibelahan dunia yang menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi memperingatai Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Preedom Day). Diakui di antara pilar demokrasi adanya kebebasan pers di negara itu. Pada 3 Mei 2001, saat...
Pejabat PPID Masih Gagap Informasi
KBR68H, Jakarta - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat kementerian hingga kabupaten/kota masih minim pengetahuan untuk memilah data rahasia atau publik. Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Mamun, PPID masih berpatok pada...
KIP Lampung Desak BPN Jalankan UU Keterbukaan Informasi
...
Kekeliruan implementasi UU Kebebasan informasi publik dilaporkan
...
Pemerintah Abaikan Keterbukaan Informasi
...
KIP Harus Ofensif Kawal Sengketa Informasi
SEMARANG, suaramerdeka.com - Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng harus ofensif mengawal setiap sengketa informasi dalam persidangan ajudikasi. Setiap perkara harus dikawal, dimediakan, dan dipertanggungjawabkan secara benar. Semua perkara harus dibuka dan dapat...
Pelatihan bagi PPID 5 Kabupaten/Kota Sulsel
...
Wartawan Keluhkan Aturan DPR RI
...
Tak Digubris, DPD GOLKAR LAPOR Ke Komisi Informasi
...
Banyak Sengketa, KID Butuh Anggaran Rp1,7 Miliar
...
Anggota Komisi Informasi DKI Jakarta dilantik
...
Gizmodo Korek Kematian Usamah Melalui FOI Act, Hasilnya?
Benarkah Usamah bin Ladin tewas pada 1 Mei 2011 lalu? Rupanya warga AS pun ada yang tak puas dengan keterangan pemerintah AS terhadap kematian Usamah. Redaktur laman gaya hidup Gizmodo, Sam Biddle, akhirnya mencoba mengorek lebih jauh lagi perihal kematian Usamah....
Tim Seleksi KPU-Bawaslu Akan Diadukan ke KIP
Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pendaftar calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang gagal dalam seleksi administrasi, berencana mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat (KIP), terkait proses seleksi yang dinilai tidak transparan. "Saat...
DJP Banten Tutupi Laporan Keuangan
...
Akibat Ketertutupan Informasi, Warga Merasa Dibohongi oleh Petugas BPN Pembuatan Sertifikat
Ratusan warga Desa Karangwangi, Kec. Mekarmukti, Kab. Garut yang mengurus sertifikat tanah melalui program sertifikat massal yang difasilitasi pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Garut, merasa kecewa. Pasalnya, mereka merasa dibohongi pihak BPN...
Kulonprogo Perkuat Sistem Keterbukaan Informasi
...
Regulator Tingkatkan Transparansi Perusahaan Publik
JAKARTA - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) merevisi aturan Nomor X.K.1 mengenai kewajiban penyampaian laporan keterbukaan informasi atau fakta penting. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi di pasar modal, khususnya bagi...
Informasi (Masih) Bukan Milik Publik
Jakarta - Informasi dari badan publik yang seharusnya bisa diakses langsung oleh masyarakat ternyata masih menyisakan banyak tanda tanya. Masih banyaknya informasi yang tersumbat dari badan publik menjadi contoh nyata betapa kebebasan informasi yang...
Kemenag Sumsel Bentuk Tim Keterbukaan Informasi
...
Pemkot Dinilai Ingkar Janji
...
KI Kaltim Semakin Dekat Beroperasi
SAMARINDA - Sebanyak 15 calon komisioner atau anggota Komisi Informasi (KI) Kaltim mengikuti fit and proper test di Samarinda, Selasa (24/1). Uji kepatutan dan kelayakan ini dilakukan anggota Komisi I DPRD Kaltim untuk mencari 5 komisioner KI Kaltim dan 5 anggota...
ICW Sayangkan Komisi Informasi Daerah Baru Terbentuk di 8 Provinsi
...
Setda Tangsel Menunggak 34 Dokumen Publik
...
Tim Seleksi KPU-Bawaslu Dilaporkan ke KIP
JAKARTA--MICOM: Sejumlah pendaftar calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang gagal dalam seleksi administrasi berencana mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait proses seleksi yang dinilai tidak transparan. "Saat ini kami...
Pengajuan Sengketa Informasi Didominasi Transparansi Anggaran
...
KPKB Minta Disdik Lakukan Keterbukaan Informasi
INILAH.COM, BANDUNG - Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) menilai ada ketidakjelasan informasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung terkait penyelenggaran pendidikan. Keterbukaan informasi mengalami perkembangan yang buruk, terhadap perbaikan mutu pendidikan...
Belum Ada PPID, LIRA Menilai Pemkab Luwu Abaikan Hak Informasi Rakyat
KabarIndonesia - Salah satu amanah dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap kabupaten/kota. Di Sulsel, baru 4 kabupaten yang memiliki PPID, Toraja Utara, Bulukumba,...
Banyak Instansi Publik Abaikan KIP
MAKASSAR, FAJAR -- Meskipun sudah resmi diundangkan, namun undang-undang keterbukaan informasi publik masih belum diterapkan secara optimal. Masih banyak instansi publik yang masih tertutup dan enggan memberikan informasi serta data yang menjadi hak bagi masyarakat...
KPPU Mengeluarkan Draft Pedoman Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Rahasia Perusahaan
...
EITI Indonesia Selesaikan 10 dari 18 langkah yang diperlukan untuk Validasi
Indonesia telah menyelesaikan sepuluh dari 18 persyaratan EITI, lebih dari separuh jumlah untuk mencapai status EITI-Compliant (Patuh). Sepuluh persyaratan tersebut adalah: 1. Deklarasi publik akan niat Indonesia untuk menerapkan EITI: Hal ini dilakukan oleh Menteri...
Informasi Migas Masih Belum Tersentuh UU Informasi Publik
Bojonegoro (beritajatim.com) -- Untuk memperoleh informasi tentang migas warga Bojonegoro belum bisa mendapatkan secara gamblang, karena legitimasi pemerintahan pusat tidak merancang sistem penyampaian informasi yang baik. Terbukti adanya Pejabat Pengelola Informasi...
Kampanye Transparansi Upah Buruh
Keterbukaan informasi atas upah buruh memberikan gambaran pentingnya semua pihak menghargai hak serikat buruh terhadap beragam informasi, khususnya mengenai keterbukaan atas upah anggotanya. Adalah kenyataan, serikat buruh tidak mempunyai informasi yang cukup terkait...
PATTIRO Semarang: PPID belum efektif melayani permintaan informasi
...
37 Calon Anggota Komisi Informasi DKI Tes Tahap II
...
DKI Buka Seleksi Anggota Komisi Informasi
...
Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Jakarta, Dibuka.
PENGUMUMAN 01 / KIP-DKI / VII / 2011 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Panitia Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, menerima Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI...
WHILE EVICTION WITHOUT DISCLOSURE
...
Abaikan KIP, 37 M Dana UN Diduga Dikorup
...
ICW Pertanyakan Kelanjutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Bos
TEMPO Interaktif, Jakarta -- Untuk kesekian kalinya, Indonesia Corruption Watch (ICW) akan datang ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Mereka akan menanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi dana BOS, BOP dan Block Grant RSBI periode 2007-2009 di SD Negeri 012, Rawamangun...
Anggaran Ujian Nasional, Wajib Transparan
...
“Anakku Tidak Lulus?” Inspirasi KIP Dari Sumalee
Di tengah hebohnya Ujian Nasional SMA, ada 11.443 siswa yang dinyatakan tidak lulus. Memang, tingkat kelulusan siswa SMA dalam Ujian Nasional sebesar 99,2 persen atau meningkat tipis dibanding tahun lalu 99,04 persen. Bayangkan, jika satu dari 0,78 persen yang tidak...
Susahnya Mencari Informasi Studi Banding DPR
...
Hasil Studi Banding DPR Tidak Dukung Produk UU
...
Wew! 143 Kali ‘Pelesir’ ke Luar Negeri, DPR Cuma Bikin Tiga Laporan
...
Puluhan Miliar Keluar, Hasilnya Tak Bisa Diharapkan
Studi banding anggota DPR ke luar negeri menghabiskan dana puluhan miliar. Sementara hasilnya tidak bisa diharapkan. Tidak heran bila 78 persen masyarakat menolak studi banding DPR. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), sampai November 2010,...
Studi Banding Wajib Diumumkan
...
RUU intelijen Langgar Kebebasan Pers dan Ancam Kebebasan Informasi
...
RUU Intelijen Banyak Tabrak Undang-Undang
rTEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga pegiat dan pengkaji hak asasi manusia, Imparsial, menyatakan Rancangan Undang-Undang Intelijen menabrak konstitusi negara dan sejumlah undang-undang. "Setidaknya ada sembilan kelemahan substansial dalam RUU Intelijen," kata...
RUU Intelijen Langgar UU KIP
...
DPR Tak Peduli Suara Rakyat
...
Tolak Gedung Baru DPR
...
FITRA Ungkap ‘Borok’ 11 Peserta Tender Gedung Baru DPR
JAKARTA, RIMANEWS- LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak tegas sebelas perusahaan yang telah didaftarkan ikut tender proyek pembangunan gedung baru DPR. Fitra melihat dari sebelas perusahaan yang dikutkan, sebetulnya tidak ada yang layak...
Akhirnya, Dibangun Juga
...
FITRA; DPR Pembohong dalam Soal Pembangunan Gedung Baru
Jakarta, Pelita. Kordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi menyatakan DPR telah melakukan pembohongan publik terkait pembangunan gedung baru DPR. Hal ini berdasarkan pelelangan Gedung Baru DPR yang digelar kemarin (Senin, 7/3). DPR membohongi...
Setengah Terbuka, Setengah Tertutup
...
Siaran Pers, 20 Maret 2025 Anggota DPR Mengabaikan Aturan Tata Tertib dalam Pembahasan RUU TNI, Akses FOINI Lapor ke MKD Ditutup
Jakarta, 20 Maret 2025 – Proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama terkait minimnya transparansi dan dugaan pelanggaran terhadap prosedur legislasi yang diatur dalam Tata Tertib DPR RI....
White Policy Paper Penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dibentuk sebagai bentuk pemenuhan hak atas informasi sesuai Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hingga tahun 2023, UU KIP telah diterapkan selama...
Pers Rilis Freedom Information of Network Indonesia Majelis Etik Permanen, Kebutuhan Mendesak bagi Integritas Komisi Informasi
Selama dua belas tahun pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keberadaan Komisi Informasi yang diamanahkan membangun iklim keterbukaan belum berjalan dengan maksimal. Ketiadaan peta jalan Komisi Informasi dalam konteks arah dan...
Students
After School programs
Faculty
Years Established
Get In Touch
Location: 1243 Divi St., San Francisco, CA 92421
Telephone: (435) 123-3566
Email: hello@divi.edu
School Hours: M-F: 8am – 3pm
Non-Discrimination Policy
Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Donec sollicitudin molestie malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Pellentesque in ipsum.