Di dua negara Macan Asia – Indonesia dan Filipina – OGP telah diterima baik. Di Indonesia, OGP telah menjadi bagian dari Rencana Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta serta Rencana Anti-Korupsi, dan di Filipina OGP telah diadopsi dalam inisiatif strategis. Namun , di kedua negara, upaya masyarakat sipil untuk membangun kemitraan yang konstruktif dengan pemerintah mengenai proses Rencana Aksi OGP ini masih terus berlangsung. Hal ini sangat bergantung pada proses kesepakatan tentang apa yang menjadi prioritas dan bagaimana menemukan kesamaan.

Di satu sisi perdebatan terus berlangsung di Indonesia mengenai apakah masyarakat sipil harus tetap pada perannya. Apakah tetap menjadi pengawas dan bukan terlibat dalam Tim Inti yg dipilih oleh Pemerintah. Di sisi lain tetap penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk menemukan keseimbangan, suatu titik yang kerja sama yang konstruktif.

Selengkapnya, klik dokumen di bawah ini: