Open government merupakan suatu gejala global yang ditandai dengan pengelolaan negara yang semakin bergeser ke ruang publik. Perlahan tapi pasti pendekatan open government akan merubah status negara yang semula merupakan salah satu subyek dari tiga subyak utama demokrasi (negara, pasar dan masyarakat sipil) menjadi suatu platform besar. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi infrastruktur utama untuk menjalankan fungsi tersebut.
Berbagai inisiatif masyarakat sipil di Indonesia pasca reformasi telah menunjukkan gejala awal menuju perubahan tersebut. Keberhasilan memasukkan regulasi-regulasi yang memayungi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas di berbagai lini telah diikuti dengan perubahan pola advokasi masyarakat sipil melalui berbagai skema kolaboratif. Negara dalam tahapan ini mulai tertransformasi menjadi suatu media sosial. Kendati demikian, pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi masih bersifat artificial.
Rekomendasi
Apabila arus global pemerintahan yang terbuka ini terus berlanjut dan meluas di Indonesia maka dalam suatu ‘negara platform’ diperkirakan akan terjadi pertarungan kepentingan antara kekuatan pasar dan masyarakat sipil pada wilayah-wilayah tertentu. Oleh karenanya masyarakat sipil perlu melakukan pembagian kerja berdasarkan area fokus.
Untuk mempertahankan dan memperluas inisiatif yang telah ada, masyarakat sipil Indonesia perlu mengambil agenda utama berikut: (i) menetapkan area fokus: di mana konsentrasi organisasi masyarakat sipil untuk memperluas pengaruh cukup signifikan; (ii) membentuk forum akuntabilitas sosial: untuk mengawal transformasi fungsi negara dan kinerja di masing-masing area fokus; (iii) kolaborasi dengan capaian tertinggi: untuk masing-masing area fokus pemerintahan yang terbuka pada wilayah-wilayah mana kepemimpinan reformis berada; (iv) pengintegrasian warga ke dalam negara platform: untuk mamastikan pemanfaatan infrastruktur pemerintahan terbuka dapat diakses oleh masyarakat marjinal; (v) memperluas wilayah inisiatif: mempromosikan keberhasilan di area fokus melalui agenda bersama organisasi masyarakat sipil di negara anggota.