Transparansi Dana BOS Rendah

Transparansi Dana BOS Rendah

Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sangat rendah meskipun program tersebut sudah berjalan lima tahun. Padahal, penggunaan dana tersebut mestinya melibatkan orangtua siswa sejak perencanaan hingga pelaporan.

Dari hasil penelitian Bank Dunia, sebagian besar orangtua siswa pernah mendengar adanya program BOS. Namun, masih sangat sedikit orangtua yang tahu informasi yang lebih rinci tentang BOS, terutama menyangkut jumlah dana BOS per siswa serta penggunaannya.

Penelitian Bank Dunia itu dilakukan terhadap 3.600 orangtua siswa dari 720 sekolah di sejumlah wilayah di Tanah Air. Hasilnya, 71,16 persen orangtua siswa tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65 persen tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS. Selain itu, 89,58 persen orangtua siswa tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS (89,58) dan memberikan masukan/saran kepada sekolah (89,69).

Ade Irawan dari Koalisi Pendidikan, yang juga Koordinator Indonesia Corruption Watch, di Jakarta, Selasa (10/8/2010), mengatakan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah, termasuk penggunaan BOS, yang terjadi di sekolah-sekolah masih bersifat dari atas ke bawah. Tidak heran jika transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana BOS tidak terwujud.

Menurut Ade, pemanfaatan dana BOS di sekolah itu mencerminkan pula kondisi di instansi pendidikan yang masih top-down. Apalagi, pemerintah dengan optimistis mengklaim bisa memberikan pendidikan dasar gratis dengan mengandalkan dana BOS. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah kelimpungan karena dana BOS tidak mencukupi untuk menyelenggarakan pendidikan dasar berkualitas.

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Selasa (10/8/2010), ICW juga menilai bahwa sudah seharusnya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) membuka mekanisme komplain bagi masyarakat yang ingin mengadukan bermacam soal penyimpangan, terutama dana BOS. Yang terjadi saat ini, Kemdiknas justru sama sekali tidak membuka

Sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/11/09530331/Transparansi.Dana.BOS.Rendah

Polisi Terus Telusuri Kasus Dana BOS Fiktif Kupang

Polisi Terus Telusuri Kasus Dana BOS Fiktif Kupang

Aparat Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa SMP se-Kota Kupang senilai Rp 23 miliar tahun 2011-2012.

Dana BOS itu dikelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi manipulasi data penerima. Sehingga dari total dana Rp 23 miliar, penyaluran dana senilai Rp 12,7 miliar diduga fiktif.

Penyidik Tipikor Polres Kupang Kota Bripka Rifai menjelaskan saat ini sedang dilakukan pengumpulan data, barang bukti dan keterangan (pulbaket). Semua pihak yang terkait akan diperiksa, termasuk pejabat Dinas PPO NTT, Dinas PPO Kota Kupang, bahkan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. “Kami akan memeriksa Gubernur NTT,” katanya kepada wartawan, Rabu, 11 November 2013.

Menurut Rifai, pemeriksaan terhadap gubernur dijadwalkan akan dilakukan pada awal 2014. Penyidik memerlukan penjelasan gubernur terkait dengan kebijakannya sebagai kepala daerah. Sebab, dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat masuk sebagai bagian dari pendapatan yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) NTT.

Rifai menjelaskan, penerima dana BOS tahun 2012 sebanyak 17.911 siswa dengan total dana yang dibagikan Rp 12,7 miliar. Namun, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim Tipikor Polresta Kupang, seluruh penerima itu fiktif karena tidak sesuai dengan data yang ada. “Data itu diduga dimanipulasi oleh beberapa oknum Dinas PPO saat menyusun daftar nama siswa penerima bantuan BOS,” ujar Rifai.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya belum bisa dimintai konfirmasi. Saat dihubungi wartawan, Frans sedang berada di Jakarta. Adapun Kepala Dinas PPO NTT Klemens Meba tetap menolak memberikan keterangan kepada wartawan. Kala dihubungi di kantornya, dia tidak bisa dijumpai. Telepon genggamnya langsung dimatikan setiap kali dihubungi.

Sumber:  http://www.tempo.co/read/news/2013/12/11/058536450/Polisi-Terus-Telusuri-Kasus-Dana-BOS-Fiktif-Kupang

 

Keuangan Tertutup, Sengketa Informasi Pun Tak Dihadiri

Keuangan Tertutup, Sengketa Informasi Pun Tak Dihadiri

Sengketa informasi antara LSM Kelompok Kerja (Pokja) 30 melawan sembilan partai politik (parpol), dilanjutkan melalui sidang yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltim (4/11), hanya dihadiri lima pengurus dari sembilan parpol yang diadukan.

Kelima pengurus parpol yang hadir yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nusantara (PAN), dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sementara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Gerindra, tak seorang pengurus pun yang tampak.

“Saya menduga mereka (empat partai yang tidak hadir)  menyepelekan sidang mediasi. Padahal pada pasal 52 (Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) badan publik dengan sengaja tidak memberikan informasi dapat berujung pidana,” ucap Sekretaris Pokja 30, Ramlianur.

Pasal 52 yang dimaksud berbunyi ; Badan Publik dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 juta.

Untuk diketahui, hasil uji akses Pokja 30 yang diadakan sejak 19 Agustus 2013 lalu, sembilan partai pemilik kursi di DPRD Kaltim ogah menyerahkan laporan keuangan dan memberi banyak alasan. Hal itu yang mendasari Pokja 30 melakukan permohonan sengketa publik kepada KI.

Selain itu, kata Ramlianur, ketidakhadiran empat partai pada sidang itu justru memperlihatkan kepada publik bahwa mereka tidak terbuka. Sudah barang tentu, akan merugikan citra dalam menarik simpatik masyarakat. “Kan sama aja ketidakhadiran mereka melawan amanat UU. Jika mereka serius menjalankan amanah konstitusi mereka seharusnya datang,” timpal Ramlianur.

Sementara itu, Ketua KI Kaltim, Jaidun mengatakan, sidang ditunda hingga minggu depan yaitu 10 Desember. Sebab kata dia, pada sidang perdana hanya lima partai yang menghadiri. “Minggu depan kami jadwalkan mediasi lanjutan kepada parpol yang hadir. Sementara untuk yang tidak hadir kami akan melakukan panggilan secara patut untuk menghadiri sidang,” ujar dia.

Dia menjelaskan pada pasal 15, parpol wajib menyediakan informasi tentang asas dan tujuan, program umum dan kegiatan partai politik. Selain itu, nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
wajib diberikan.

Begitu pun pengelolaan dan penggunaan dana bersumber dari APBN atau APBD. “Kalau mereka tidak menghadiri hingga dua kali panggilan sidang, maka KI akan mengambil keputusan tanpa kehadiran pengurus parpol,” tegas Jaidun.

Diolah dari Kaltimpost

12 Parpol Di Samarinda Terima 988 Juta, Wajib Akuntabel

12 Parpol Di Samarinda Terima 988 Juta, Wajib Akuntabel

Sebanyak 12 partai politik di Kota Samarinda mendapatkan bantuan anggaran dengan total Rp988 juta dari pemerintah kota Samarinda, pada 2013. Demikian dilansir LKBN Antara (3/12), berdasarkan keterangan Asisten III Bidang Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Kota Samarinda, Ridwan Tassa.

Tassa menjelaskan bantuan tertinggi untuk parpol berjumlah Rp178 juta dan terendah Rp 30 Juta. Menurutnya, setiap tahun terdapat perubahan dari sisi regulasi yang perlu mendapat perhatian pemerintah maupun parpol. khususnya yang berkaitan dengan langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum bantuan disalurkan.

Staf Ahli Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Murwoto, mengatakan. sudah menjadi keharusan dokumen laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik dari dana APBD wajib tersusun rapi, kendati seiring pergantian pengurus dalam sebuah partai. Pengelolaan dana yang bersumber dari APBD menurut Murwoto harus dapat dipertanggungjawabakan dengan jelas, khususnya bagi bendahara di sebuah partai politik.

“Bendahara harus mampu menatausahakan sebuah buku kas, jika tersusun rapi maka nantinya pada akhir tahun akan kelihatan jelas keluar masuknya dana,” kata Murwoto. Ia menambahkan, dana bantuan tersebut setidaknya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan politik.

Persoalan klasik masih menghantui dalam pengelolaan keuangan parpol ini. Apalagi kalau bukan soal akuntabilitas. Logika beberapa parpol di Samarinda yang menyatakan, tak selayaknya dana parpol dipersoalkan karena jumlahnya tidak sebanding dengan dana yang dikelola pemerintah, tentu bukan logika yang tepat. Ini bukan soal besar – kecil, tapi tentang bagaimana parpol bersikap transparan, membuka akses, dan mempertanggungjawabkannya ke publik. Itulah kewajiban logis dari penggunaan uang rakyat. Apalagi secara regulasi diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Partai Politik.

9 Parpol Kaltim Jalani Sidang Ajudikasi

Sementara itu, sembilan parpol kemarin (4/12) menjalani sidang mediasi oleh Komisi Informasi (KI) Kaltim. Seperti diketahui, hasil uji akses Pokja 30 yang diadakan sejak 19 Agustus 2013 lalu, menyebutkan sembilan partai pemilik kursi di DPRD Kaltim tak menyerahkan laporan keuangan dan memberi banyak alasan. Hal itu yang mendasari pegiat antikorupsi Kaltim tersebut melakukan permohonan sengketa publik kepada KI.

Aktivis Pokja 30 Carolus Tuah mengatakan, uji akses bertujuan mengukur kepatuhan parpol terhadap undang-undang.  Untuk uji akses, Pokja 30 mengirim surat permohonan data partai yang terdiri dari struktur pengurus dan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, sumber dana dari luar APBD atau APBN dapat diketahui.

Informasi sementara dari Tuah mengatakan, sidang ajudikasi kemarin dihadiri oleh 4 partai (PPP, Golkar, PKS, dan PDS). PPP, Golkar, PKS menyatakan akan menyerahkan informasi yang diminta, sementara PDS akan menjalani sidang ajudikasi kembali.