Yhannu Setiawan, Anggota KI Pusat. Narasumber Diskusi Menata Transparansi Parpol, 2 Desember 2013 di Tangsel

Yhannu Setiawan, Anggota KI Pusat. Narasumber Diskusi Menata Transparansi Parpol, 2 Desember 2013 di Tangsel

Yhannu4

IMG_2864

IMG_2810

IMG_2816

IMG_2792

IMG_2801

IMG_2811

“Teman-teman akan berada dalam iklim politik dan sosial yang berbeda dengan sebelumnya. Tidak ada lagi cerita tentang anggaran sebagai rahasia negara. Semua harus dibuka. Sebagai pejabat publik, bicara pro-transparansi tapi tidak menjalankan UU KIP, maka itu hanya pernyataan politis, pernyataan retoris,” (Yhannu Setyawan, Anggota KI Pusat).

Silih AW: Produk Bisa Diboikot. Parpol, Kenapa Tidak?

Silih AW: Produk Bisa Diboikot. Parpol, Kenapa Tidak?

Selama ini, dorongan untuk transparansi partai politik (parpol), kebanyakan dilakukan melalui mekanisme UU. Setidaknya, saat ini melalui dua UU, yaitu UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Partai Politik. Tapi hasilnya tidak maksimal, tetap saja parpol ogah terbuka, terutama terkait anggaran, padahal uang itu dari APBN. Berikut wawancara kami tentang fenomena perilaku partai ini bersama Silih Agung Wasesa, penulis buku Political Branding & Public Relation.
.
Jika dunia bisnis, mengarah pada marketing 3.0 dimana misi dan nilai menjadi basis utama, sepertinya fenomena parpol justru sebaliknya. Apa komentar mas Silih dengan kondisi ini?
.
Sebetulnya antara dunia bisnis dan politik tidak jauh berbeda koq, basisnya adalah Corporate Governance. Di Indonesia, parpol masih menjadi semacam dewa yang tidak memiliki alat kontrol, sehingga mereka bisa semau mereka sendiri bertindak. Dunia bisnis kalau didiamkan juga akan seperti itu, mereka akan menjadi kartel atau mafia. Jadi, pengabaian publik terhadap partai menyebabkan mereka menikmati zona nyaman yang keliru itu. Dengan ketertutupan, apapun bisa terjadi. Jika perusahaan, menutup diri dari publik berarti kematian karena dari publiklah, kesinambungan mereka terjaga. Sementara di sebagian partai, rakyat hanya di awal, selanjutnya mereka menghidupi diri dari APBN dan yah, berbagai cara.
.
Kira-kira apa yang menyebabkan perilaku parpol seperti ini (tertutup). Padahal, bukankah transparansi itu modal untuk menumbuhkan trust publik dan menuai simpati. 

Basis parpol sekarang masih pada pengusaha besar dan penggunaan anggaran negara soalnya, sehingga mereka belum membutuhkan partisipasi publik. Trust publik pun belum menjadi prioritas utama, kecuali 5 tahun sekali. Ini mindset yang tak tepat di partai politik. Coba lihat, perusahaan komersil lebih cerdas menggaet dan merawat konsumen mereka. Sekarang banyak CEO yang turun, menyatu dalam kehidupan konsumen. Tujuannya bukan agar mereka jadi konsumen semata, tapi values driven. Nah, apakah partai-partai itu sudah punya values itu?

Jika dengan UU yang mereka buat sendiri pun tak ditaati, apa yang perlu dilakukan publik untuk mendorong keterbukaan parpol.

Sebetulnya kan negara kita basisnya adalah trias politika, dimana masing-masing memiliki tugas dan konsekuensinya masing-masing. Nah, paska reformasi, negara kita masih mencari bentuk nih. Sekarang legislatif dan parpol seolah masih menjadi raja. mereka yang menentukan presiden dan lembaga peradilan. Ini yang mesti dikembalikan fungsinya masing-masing.
.
Survei TII menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap parpol itu rendah. Nah, bagi parpol sendiri, apa yang perlu dilakukan?

Tidak ada yang perlu dilakukan oleh Parpol, toh mereka belum tergantung pada public trust. Ini harus kembali pada masing-masing pemegang trias politika tadi, mau kah mereka memperbaiki diri. Publik seharusnya semakin diberdayakan juga, sehingga bisa melakukan gerakan-gerakan tandingan (bukan demo ya), yang menghambat keberadaan parpol. Seperti halnya konsumen yang memboikot tidak beli produk, maka ada saatnya publik memboikot parpol untuk tidak boleh berkegiatan di area mereka.

 

Keterangan Narasumber

Silih Agung Wasesa is an associate member of Association of American Political Consultant and also as member of International Public Relation Association. He is a development brand strategic (brand framework, brand diagnostic and brand communication), behavior modification expert with multi-faceted experience in corporate issue, public relations strategic and also consumer behavior.

Silih’s background as psychologist and experience designing and managing large-scale communications programs gives him unique perspective in creating innovative brand, fully integrated strategies to build both internal and external communications. Not only focus on output communications, Silih also experience to change attitude and behavior of target audiences with his expertise as psychologist.

Sixteen years working in communication, brand and marketing fields in Indonesia has provided Silih with extensive experience on all sides Awareness, Attitude, and behavior of Indigenous people of Indonesia.  Those experiences give him with critical understanding the needs of Indonesian people, and insight him to make Indonesian Communication framework, which call DAIA (Desire, Attention, Interest, Action).  This framework has been implemented in many project in Indonesia, both for corporate or branding program, and successful.

 

Pengantar, Tujuh Tema Dasar KIP dan OGP

Pengantar, Tujuh Tema Dasar KIP dan OGP

“Kajian Malam Rabu (KLAMBU)”, begitu teman-teman pegiat FOINI menyebutnya. Diskusi ini dinisiasi oleh Bpk. Ahmad Alamsyah Saragih (mas Alam) dan beberapa pegiat FOINI lain seperti Danardono Siradjuddin (mas Danar), Bejo Untung (mas Bejo), dan Fatcurrahman (mas Fathcur).

Santai tapi serius

SaragihBicara KIP dan OGP, tentu tak tuntas jika hanya dikupas dalam lingkup nasional. Kajian ini memerlukan pendalaman yang melintasi sekat teritori dan flashback waktu hingga tahun 1766 silam. Nah, mas Alam jauh sebelum UU KIP lahir, telah ikut mendorong perda transparansi di berbagai kabupaten/kota di Indonesia, pernah bekerja di World Bank dan menjadi Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013. Pengalaman panjang ini, akan dibagi bersama kita semua dalam

Kajian Malam Rabu dilaksanakan setiap Selasa malam pukul 19.00 sd 21.00 WIB. Di Sekretariat FOINI. Jl. Intan No. 81 Cilandak Barat Jak-Sel. Teman-teman bisa mengikuti diskusi ini via Skype: Pattiro.Jakarta

Tujuh Tema

Untuk tahap I. Ada tujuh tema, yang akan dibahas.

1. Open Government (Transparansi, Partisipasi dan Kolaborasi)

2. Akuntabilitas Dalam Perspektif Relasi Sosial

3. Transparansi Informasi dalam 3 Cara Pandang

4. Government 3.0: Negara Sebagai Platform

5. Open Government & UU KIP, Urgensi Regulator Informasi

6. Akuntabilitas Sosial dan CSO di Indonesia

7. Catatan Penutup, Lima Agenda Penting

Ok, begitu saja. Yang mau datang, ya silakan datang.

Dinanti dengan senang hati, oleh teman-teman pegiat FOINI.

 

Catatan Penutup, Lima Agenda Utama

Catatan Penutup, Lima Agenda Utama

Open government merupakan suatu gejala global yang ditandai dengan pengelolaan negara yang semakin bergeser ke ruang publik. Perlahan tapi pasti pendekatan open government akan merubah status negara yang semula merupakan salah satu subyek dari tiga subyak utama demokrasi (negara, pasar dan masyarakat sipil) menjadi suatu platform besar. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi infrastruktur utama untuk menjalankan fungsi tersebut.

Berbagai inisiatif masyarakat sipil di Indonesia pasca reformasi telah menunjukkan gejala awal menuju perubahan tersebut. Keberhasilan memasukkan regulasi-regulasi yang memayungi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas di berbagai lini telah diikuti dengan perubahan pola advokasi masyarakat sipil melalui berbagai skema kolaboratif. Negara dalam tahapan ini mulai tertransformasi menjadi suatu media sosial. Kendati demikian, pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi masih bersifat artificial.

Rekomendasi

Apabila arus global pemerintahan yang terbuka ini terus berlanjut dan meluas di Indonesia maka dalam suatu ‘negara platform’ diperkirakan akan terjadi pertarungan kepentingan antara kekuatan pasar dan masyarakat sipil pada wilayah-wilayah tertentu. Oleh karenanya masyarakat sipil perlu melakukan pembagian kerja berdasarkan area fokus.

Untuk mempertahankan dan memperluas inisiatif yang telah ada, masyarakat sipil Indonesia perlu mengambil agenda utama berikut: (i) menetapkan area fokus: di mana konsentrasi organisasi masyarakat sipil untuk memperluas pengaruh cukup signifikan; (ii) membentuk forum akuntabilitas sosial: untuk mengawal transformasi fungsi negara dan kinerja di masing-masing area fokus; (iii) kolaborasi dengan capaian tertinggi: untuk masing-masing area fokus pemerintahan yang terbuka pada wilayah-wilayah mana kepemimpinan reformis berada; (iv) pengintegrasian warga ke dalam negara platform: untuk mamastikan pemanfaatan infrastruktur pemerintahan terbuka dapat diakses oleh masyarakat marjinal; (v) memperluas wilayah inisiatif: mempromosikan keberhasilan di area fokus melalui agenda bersama organisasi masyarakat sipil di negara anggota.