KIP Aceh Harus Terbuka Soal Informasi Pemilu

images

Banda Aceh – Mantan Komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh, Ilham Sahputra menuturkan, bahwa penting bagi penyelenggara pemilu untuk bersikap terbuka terbuka kepada publik soal segala informasi Pemilu.

“KPU saat ini lebih terbuka jika dibandingkan periode sebelumnya, namun hal serupa belum sepenuhnya terjadi di KIP  Aceh atau KPU daerah lainnya,” ujar Ilham Saputra, Sabtu (15/03/2014) dalam acara Training Keterbukaan Informasi Pemilu, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) di Oasis Hotel Banda Aceh, 13-15 Maret 2014.

Menurutnya, perlu ada dorongan yang lebih kuat dari masyarakat agar KIP lebih berani  terbuka soal semua informasi pemilu.

Sementara Peneliti Indonesian Parliamentary Center, Erik Kurniawan, dalam acara yang sama menyampaikan, keterbukaan Pemilu merupakan prasyarat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi yang berkualitas dalam pesta demokrasi.

“Jangan sampai masyarakat salah pilih dalam pemilu nanti. Sehingga permasalahan- permasalahan bangsa ini tidak mampu diselesaikan oleh DPR periode mendatang,” ujar Erik.

Menurutnya, KPU atau KIP dia Aceh sebagai badan publik, belum sepenuhnya terbuka. Kata dia, banyak informasi yang dibutuhkan publik yang mempengaruhi kualitas pemilu tidak disediakan oleh KPU atau KIP.

“Pengalaman Pemilu 2009 selayaknya menjadi pembelajaran penting, KPU saat itu tak bisa menyajikan data hasil pemilu sampai tingkat TPS, padahal hal itu penting untuk menjaga integritas hasil pemilu,” tambahnya.

Sedangkan Koordinator Bidang Antikorupsi dan Monitoring Peradilan MaTA, Baihaqi mengatakan, Training Keterbukaan Informasi Pemilu yang digelar pihaknya ini melibatkan 14 masyarakat sipil yang ada di Banda Aceh, baik yang secara langsung fokus terhadap pemantauan pemilu maupun yang secara tidak langsung fokus terhadap isu pemilu.

“Training ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat sipil akan pentingnya keterbukaan informasi di pemilu, sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman ini masyarakat sipil dapat mendorong keterbukaan informasi di pemilu,” ujar Baihaqi.

Menurut MaTA, kata Baihaqi, keterbukaan informasi pada pemilu sangat diperlukan karena turut menentukan kualitas proses penyelenggaraan pemilu, kualitas kandidat yang ditawarkan peserta pemilu ke publik, kualitas pemilih (paradigma dan pemahaman), dan kualitas hasil pemilu (integritas, komitmen, dan kapasitas kandidat terpilih).

“Dengan demikian Pemilu 2014 akan mampu menghasilkan keterwakilan yang kuat dan efefktifitas pemerintahan,” tutupnya. (sp)

Sumber : http://atjehlink.com/kip-harus-terbuka-soal-informasi-pemilu/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × 2 =