Indonesian Parliamentary Center (IPC), Rabu (3/09/2014) melaksanakan diskusi terbatas dengan pakar dan pengamat pemilu. Di antaranya yang hadir adalah Toby Mendel, Executive Director of the Centre for Law and Democracy (CLD). Dalam kesempatan tersebut Toby menegaskan, di banyak negara, proses pemilu yang transparan berhasil meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi publik. Selain itu, masyarakat Indonesia diharapkan lebih proaktif terhadap keterbukaan pemilu.
Yang dimaksud transaparansi pemilu, menurut toby, terbagi menjadi dua, yakni transparansi secara internal dan eksternal. Untuk faktor internal menyasar pada kelembagaan penyelenggara pemilu terlebih kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini KPU harus terbuka terkait berbagai hal yang berkaitan dengan proses pemilu. Seperti berapa anggaran yang dialokasikan, dana yang tersisa, dll.
Toby menuturkan, di beberapa negara seperti India, Afrika Selatan, dan di Ingrris sudah mempublikasikan data-data penting penyelenggara pemilu secara real time kepada masyarakat. Di Afrika Selatan website penyelenggara pemilu menyediakan informasi detail staff-staff mereka yang bekerja disertai dengan kualifikasi pendidikan. Di India, website penyelenggara pemilu menyediakan informasi yang atraktif dan mereka menyediakan ruang proaktif sehingga mereka bisa kapan saja mengeluarkan data-data yang bisa dipertanggung jawabkan.
Sementara di Inggris, komisioner atau pejabat senior akan melakukan evaluasi secara berkala ke setiap staff. Evaluasi ini akan dipublikasikan secara berkala dalam setiap minggu. Bahkan di Meksiko, masyarakat dapat melakukan pemantauan langsung terhadap proses pelaksanaan pemilu dengan live streaming.
“Memang pada awalnya terasa sulit, namun kelamaan akan berjalan dengan baik” tegas Toby.
Sementara untuk pelaksanaan keterbukaan informasi pemilu di Indonesia, Toby memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia. Menurutnya, proses keterbukaan informasi pemilu di Indonesia sudah mengalamai kemajuan yang cukup baik. Misalnya, KPU sudah mengeluarkan data C1 dari setiap-setiap TPS, menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) di kantor KPU, dll. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang perlu menjadi evaluasi bersama.
Toby menuturkan, Ada beberapa alasan kenapa keterbukaan informasi pemilu penting diterapkan di Indonesia. Pertama, keterbukaan informasi pemilu dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. KPU yang transparan tentu akan menciptakan efek kepercayaan publik tinggi. Kedua, terkait transparansi dana. Berapa besar jumalah dana penyelenggaraan pemilu harus dibuka secara transparan. Bahkan Toby menuturkan dibeberapa negara, uang makan staff penyelenggara pemilu juga di publikasikan di website. Ketiga adalah informasi-informasi penting terkait hukum dan aturan pelaskanaan pemilihan umum. Informasi ini penting untuk menjamin kepastian pelaksaan pemilu berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Keempat, hasil pemilihan umum. Hasil pemilihan umum sudah pasti KPU wajib mengumumkannya.
Ke depan Toby beraharap, penyelenggara pemilu Indonesia dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi. Penyelenggara pemilu sebagai badan publik sebaiknya bisa memberikan informasi secara gratis kepada semua masyarakat dengan berbagai bentuk format yang dapat dengan mudah di akses.
“Di Indonesia sudah banyak pemakai mobile phone. KPU harus mulai memikirkan penggunaan data mobile phone” tegas pria berwarganegaraan Kanada tersebut.