Cegah Pungli dengan Sistem Transparansi

Cegah Pungli dengan TransparansiJakarta – Dosen Filsafat Sekolah Tingggi Filsafat (STF) Ledalero, Pater Otto Gusti Madung, menilai, salah satu cara mencegah pungutan liar (Pungli) adalah membangun sistem yang bisa menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Menurut Otto, pemberantasan pungli tidak bisa hanya dengan gerakan secara terpisah, mendadak dan hangat-hangat di awal.

“Pungli sudah mengakar menjadi budaya sampai birokrat di tingkat bawah. Untuk memberantasnya perlu dibangun sistem yang menciptakan mekanisme pelayanan publik yang transparan dan akuntabel termasuk sistem sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jera,” ujar Otto, Jumat (21/10).

Salah sistem yang bisa dibangun, kata Otto, pelayanan publik berbasis teknologi informasi (TI). Menurutnya, penggunaan TI bisa menciptakan sistem transparansi dan akuntabel.

“Namun, hal ini mengandaikan para birokrat dan PNS tahu menggunakan TI dan sarana pendukung lainnya menjamin seperti listrik dan jaringan internet karena masih banyak daerah yang belum tersentuh teknologi dan kapasitas aparatur belum terlalu bisa menggunakan teknologi,” terang dia.

Selain itu, kata Pater Otto, perlu penguatan sistem pengawasan internal atau inspektorat setiap instansi. Selama ini, kata dia, kerja inspektorat mandul karena hanya bekerja untuk menyenyangkan atasannya.

“Ditambah lagi, orang-orang yang di tempat di inspektorat adalah orang yang sudah tua dan orang buangan. Presiden Jokowi harus memperkuat inspektorat ini dan mendorong agar inspektorat diisi oleh orang yang masih segar, berintegritas dan berkualitas,” tandas dia.

Lebih lanjut Otto berharap, gerakan pemberantasan pungli menjadi gerakan nasional yang harus diterapkan di semua kementerian/lembaga dan seluruh daerah. Gerakan ini, kata Otto, harus mendorong kepala daerah untuk menerapkan di daerah masing-masing.

“Para kepala daerah harus melihat semangat di balik gerakan yang dilakukan pak Jokowi agar pelayanan publik efektif dan tidak menyusahkan rakyat,” ungkapnya.

Pungli, kata Otto, sudah sangat membudaya bahkan sudah sejak zaman kolonial. Ada berbagai alasan terjadinya pungli, mulai dari adanya kesempatan, gaji yang rendah, dan tidak ada sanksi yang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera.

“Ketika sudah membudaya, birokrat atau PNS menganggap pungli bukan kesalahan atau kejahatan. Masyarakat juga menganggap pungli bagian dari birokrasi yang harus dipenuhi agar mendapatkan pelayanan publik yang cepat. Nah, dalam konteks ini, pembangunan dan penguatan sistem pencegahan pungli secara komprehensif perlu diadakan,” pungkas Otto.

Sumber : beritasatu.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seven − 3 =