Koalisi Sipil Minta Gubernur Anulir Tim Seleksi Komisi Informasi Sulteng

KIP

PALU – Sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Gubernur Sulteng Longki Djanggola, untuk menganulir Tim Seleksi (Timsel) rekruitmen komisioner Komisi Informasi (KI) Sulteng untuk periode 2016-2019. Permintaan itu antara lain dilandasi atas tidak transparannya proses pembentukan Timsel.

“Menurut peraturan Komisi Informasi itu, tahapan seleksi sudah akan berakhir pada 16 Oktober 206 ini. Tapi satupun informasi yang terkait dengan tim seleksi tidak tersebar ke publik. Ada apa ini.?” tanya koordinator Koalisi Sipil Sulteng, Muhammad Subarkah, Jumat (7/10/2016).

Ia mengatakan, dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, memang tidak terdapat kewajiban untuk mempublikasikan proses pembentukkan tim seleksi oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh gubernur. Namun jika dilihat dari semangat atau spirit Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 yang ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, maka seyogyanya pemerintah Provinsi Sulteng mempublikasikan kepada publik terkait proses pembentukkan tim seleksi serta siapa saja mereka.

Ia juga menerangkan, sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi pasal 8 poin 1, persyaratan umum untuk menjadi calon tim seleksi merupakan warga negara Indonesia (WNI), memiliki integritas, tidak tercela dan bukan anggota partai politik dalam jangka lima tahun terakhir.

Di bagian persyaratan khusus disebutkan, untuk menjadi calon tim seleksi unsur akademisi, yakni berpendidikan paling rendah strata dua (S2) dan memiliki pengetahuan di bidang keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, poin 3, persyaratan khusus untuk menjadi calon tim seleksi unsur pemerintah adalah pejabat struktural eselon dua atau lebih tinggi, termasuk memiliki pengalaman di bidang keterbukaan informasi publik. Poin 4, persyaratan khusus untuk menjadi calon tim seleksi unsur masyarakat, yakni, tokoh masyarakat dan memiliki pengetahuan tentang informasi publik.

“Pertanyaannya,  sudahkah semua unsur tersebut terwakili dan benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk 2 orang unsur akademisi, 1 orang unsur pemerintah, 1 orang unsur masyarakat dan 1 unsur KI Pusat?” gugatnya.

Ia menegaskan, jika poin itu tidak terpenuhi, maka patut diduga prosedur tidak dijalankan sesuai mandat yang tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi, sangat tidak mencerminkan keterbukaan informasi, dan publik tidak mendapat ruang untuk memberikan masukan bahkan saran kepada pemerintah terkait Timsel yang terbentuk.

“Mestinya pemerintah lebih terbuka dan tim seleksi sekiranya juga berpedoman pada peraturan komisi informasi dimana salah satu tahapannya mengumumkan pendaftaran melalui dua surat kabar lokal dan media massa elektronik selama tiga hari berturut-turut, selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum pendaftaran dibuka,” tandasnya.

Selain itu Koalisi Sipil Sulteng, yang beranggotakan Jatam, PBHR, LPSHAM, Sulawesi Community Foundation, AJI Palu dan YTM, meminta kepada Gubernur untuk menganulir Timse yang sudah dibentuk. Selain karena dinilai bekerja secara ‘diam-diam’, ketidakterwakilan unsur-unsur sebagaimana amanat Peraturan KI tidak terpenuhi.

Ia menegaskan, koalisi masyarakat sipil akan mengawal semua tahapan proses seleksi sebagai bagian peran aktif masyarakat dalam mendorong pemilihan calon komisi informasi yang benar-benar memiliki semangat dan integritas dalam menjalankan mandat Undang-undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 tahun 2008. []

sumber : kabarpalu.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 − 17 =