Dokumen TPF Munir Wajib Diarsipkan ke ANRI

munir-12-tahun-web

KebebasanInformasi.org – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) telah memanangkan gugatan dalam sengketa informasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait dengan dokumen hasil penyeledikikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir. Dalam Putusan KIP Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Komisi Informasi (KI) Pusat menyatakan dokumen tersebut merupakan informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemensetneg wajib mengumumkan dan memberikan dokumen ini kepada publik.

Namun hingga kini, Kemensetneg bersikukuh bahwa dokumen tersebut tidak berada dalam penguasaan lembaganya. Presiden Joko Widodo pun turun tangan dengan memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk melakukan penelusuaran di mana keberadaan arsip tersebut. Sementara pihak KontraS berencana membawa masalah ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), jika dalam waktu 14 hari pasca putusan, dokumen TPF Munir tidak juga ditemukan.

Menanggapi kasus tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Gurandhika menyatakan, dokumen TPF Munir merupakan dokumen yang wajib diarsipkan di ANRI. Sebab, ini adalah arsip atau dokumen yang menggunakan anggaran negara dalam proses pembuatannya. Lembaga yang wajib mengarsipkannnya adalah lembaga pencipta dokumen tersebut.

“Yang menciptakan itu lembaga mana, apakah setneg atau mana, diserahkan kepada siapa?,” tanya Gurandhika, di Jakarta, Rabu (19/10)

Ia mengaku, hingga saat ini belum ada pihak yang menyerahkan dokumen tersebut ke ANRI. “Kalau sudah diserahkan ke ANRI dan menjadi hak publik untuk tahu, tentu bisa diakses,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan, apakah dokumen tersebut telah selesai digunakan. Jika belum, maka belum dapat disimpan sebagai arsip statis oleh ANRI. “Kalau penanganan kasusnya belum selesai, kita tidak bisa memintanya. Kalau kasus itu sudah selesai, urusan sudah selesai, prosesnya sudah ketahuan, maka lembaga itulah yang harus menyerahkan ke ANRI. Atau bisa kita yang buru-buru ambil. Tapi kalau masih jadi perdebatan masyarakat, masih banyak kepentingan penyidikan, dan segala macam, artinya masih  dalam proses pemeriksaan seperti itu, tidak bisa,” paparnya. (BOW)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × 3 =