KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengungkapkan, salah satu tantangan OGI ialah apa yang disebut dengan kolaborasi. Oleh karenanya, gerakan yang dibangun untuk mewudukan pemerintahan terbuka ini membutuhkan dua syarat utama, yakni keterbukaan dari pemerintah dan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil.
Untuk memenuhi kedua hal itu, butuh effort yang lebih dari masing-masing pihak. Sekretariat OGI pun dituntut dapat memfasilitasi dua belah pihak. “Karena kalau kemauannya datang dari salah satu, namanya bukan OGI,” kata Danar, di Jakarta, Minggu (19/10).
Danar menyadari, saat ini belum semua kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah bersedia dan mau percaya untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil. Menyadari realita yang demikian, Sekretariat OGI memulai gerakannya dari instansi-instansi yang mau terbuka serta masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada isu-isu yang akan dilakukan.
“Jadi memang OGI ini berbasis voluntary, jadi memang nggak mandatory. Strateginya memang dari sekretariat sendiri memulai dari kementerian/lembaga yang mau dulu itu akan lebih mudah untuk kita,” tandasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi mensyaratkan keahlian tertentu. “Contohnya parlemen, kalau mau terbuka ada IPC kan enak karena IPC kan sudah paham tentang parlemen. Sehingga, IPC punya kontribusi yang dibutuhkan, baik ide, saran, ataupun kalau parlemen mau mengimplementasikan soal keterbukaan, maka IPC akan bisa membantu lebih mudah, karena IPC sudah punya pengalaman di parlemen,” jelas Danar.
Sekretariat OGI juga tidak memaksakan diri untuk masuk dalam isu tertentu di luar kemampuan mereka. “Kalau isu tertentu mau kita paksakan, agak kesulitan. Misalnya Kebijakan Satu Peta. Kita agak kesulitan misalnya mencari teman-teman yang selama ini paham tentang teknis bagaimana membuat pemetaan, seperti membuat Koordinat GIS dan segala macam,” tutur Danar.
“Kalau masyarakat sipil nggak ada, artinya masyarakat sipil tidak paham isu yang sedang dibahas maka jadi repot. Jadi kita agak berhitung dalam bagaimana membuka peluang baru bagi kementerian lembaga. Dengan pertimbangan itu, kita nggak terlalu ambisius mendorong semua kementerian lembaga. Jadi yang mau dulu saja,” tambahnya.
Saat ini ada sekitar 16 kementerian/lembaga yang bekerjasama dengan OGI. Sementara lembaga yang menjadi lead sector di Pemerintah ialah Bappenas di bawah Direktur Aparatur Negara, Kantor Staf Presiden (KSP) di bawah Debuti 2, dan Kementerian Luar Negri di bawah KTLN. Melalui kolaborasi yang ada ini, Danar berharap gaung OGI semakin luas dan memberi dampak besar pada masyarakat. (BOW)