KI Kabupaten Pamekasan Belum Terbentuk, Dana Rp 130 Juta Dikembalikan

Pamekasan – Kabupaten Pamekasan merupakan satu dari sekian daerah di Jawa Timur yang belum memiliki Komisi Informasi. Padahal, beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan, Mohammad Zakir, mengatakan, belum terbentuknya KI Kabupaten Pamekasan hingga sekarang ini karena Pamekasan tidak memiliki peraturan daerah (Perda) sebagai landasan hukumnya. “Selama Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) itu belum terbentuk, maka KI di Pamekasan juga tidak bisa dibentuk,” kata Zakir, Minggu (23/10/2016).

Ia menjelaskan, sebenarnya Pemerintah Daerah telah berancang-acang untuk membentuk KI Kabupaten Pamekasan. Bahkan, dananya telah dianggarkan sebesar Rp 130 juta, lewat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2016. Tetapi, pembentukan KIP tidak bisa dilakukan, karena terbentur dengan instruksi Pemprov Jatim, yang menyatakan setiap pembentukan KIP harus berpatokan pada perda.

“Karena Pamekasan tidak memiliki Perda KIP, maka untuk pembentukan KI Pamekasan terpaksa dibatalkan menunggu terbentuknya perda. Sementara dananya dikembalikan ke kas daerah. Mudah-mudahan perda segera terbentuk, agar pada 2017 nanti draf raperda yang kami sekarang masih disusun, bisa kami usulkan ke dewan,” kata Mohammad Zakir.

Ketua Komisi I, DPRD Pamekasan, Ismail, mengatakan sebenarnya pembentukan KI Pamekasan menjadi kewenangan dishubkominfo, namun jika dishubkominfo masih meminta payung hukum berupa perda, maka pihaknya akan membuat Perda.

“Jika memang pemkab berencana untuk membentuk Komisi Informasi, kami minta dishubkominfo segera mengajukan program legislasi daerah kepada kami. Nanti usulan itu akan kami bahas dan disyahkan,” kata Ismail.

Sumber: surabaya.tribunnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × five =