Monthly Archives: Oktober 2016

ANRI Tidak Berwenang Menafsirkan Keaslian Arsip

KebebasanInformasi.org – Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Arsip Nasional Indonesia (ANRI), Gurandhika, menerangkan, lembaganya hanya berkewajiban mengelola dan menyimpan arsip yang memiliki nilai historis sesuai dengan standar dan prosedur kearsipan yang berlaku. Berkenaan dengan kebenaran isi atau subtansi dari arsip, ANRI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran. “ANRI hanya bisa menentukan arsip itu asli atau palsu dengan melihat peraturan …

Read More »

Pemusnahan Arsip Sebelum Dikelola ANRI

KebebasanInformasi.org – Dalam tata kelola kearsipan, terdapat empat instrumen penting yang perlu diperhatikan, yakni tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta klasifikasi keamanan dan akses publik. Keempat instrumen itu wajib dilaksanakan oleh badan publik dalam mengelola arsipnya agar dapat memberikan pelayanan informasi publik yang baik. Terkait dengan instrumen ketiga , sesuai peraturan perundang-undangan, setiap badan publik yang mendapat …

Read More »

Beda Pengelolaan Arsip Statis dan Arsip Dinamis

KebebasanInformasi.org – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga penyimpan arsip dan menjaga dokumen yang memiliki nilai sejarah. “Ketika suatu arsip sudah selesai, maka sisanya hanya 10% dari nilai seluruh arsip yang dikelola yang nantinya memunyai nilai historis,” kata Bambang, salah satu fungsionaris ANRI dalam diskusi bersama FoINI terkait dengan tata kelola …

Read More »

Tata Kelola Arsip Tentukan Kualitas DIP Badan Publik

KebebasanInformasi.org – Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka ialah terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi ini menempati posisi yang amat vital karena menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak publik atas informasi ini juga sangat relevan sebagai upaya peningkatan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan …

Read More »

Tata Kelola Arsip Tentukan Akuntabiltas Negara

KebebasanInformasi.org – Pengelolaan arsip menjadi faktor penting bagi suatu badan publik dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Sebab hal itu sangat menentukan tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) yang baik, lengkap dan akurat, yang pada ujungnya akan berpengaruh terhadap akuntabiltas lembaga maupun negara. Namun tak dipungkiri, kesadaran kearsipan dari kementerian/lembaga negara masih sangat minim. Hal ini terungkap dalam diskusi antara Arsip …

Read More »

Cegah Pungli dengan Sistem Transparansi

Jakarta – Dosen Filsafat Sekolah Tingggi Filsafat (STF) Ledalero, Pater Otto Gusti Madung, menilai, salah satu cara mencegah pungutan liar (Pungli) adalah membangun sistem yang bisa menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Menurut Otto, pemberantasan pungli tidak bisa hanya dengan gerakan secara terpisah, mendadak dan hangat-hangat di awal. “Pungli sudah mengakar menjadi budaya sampai birokrat di tingkat bawah. Untuk memberantasnya …

Read More »

Koalisi Sipil Minta Gubernur Anulir Tim Seleksi Komisi Informasi Sulteng

PALU – Sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Gubernur Sulteng Longki Djanggola, untuk menganulir Tim Seleksi (Timsel) rekruitmen komisioner Komisi Informasi (KI) Sulteng untuk periode 2016-2019. Permintaan itu antara lain dilandasi atas tidak transparannya proses pembentukan Timsel. “Menurut peraturan Komisi Informasi itu, tahapan seleksi sudah akan berakhir pada 16 Oktober 206 ini. Tapi satupun informasi …

Read More »

36 Peserta Seleksi Calon Anggota KI Sumut Lolos Tes Potensi

Medan – Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara meloloskan 36 peserta yang mengikuti tes potensi calon anggota KI Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020, (Kamis, 20/10/2016) malam. Menurut, Ketua Timsel, Prof DR Robert Sibarani MS, pengumuman hasil tersebut dilakukan setelah melalui proses seleksi dan penilaian yang begitu ketat. Setalah menggelar rapat pleno di Kantor Dinas Kominfo Provinsi …

Read More »

26 Peserta Lolos Tes Potensi Calon Komisioner KI Provinsi Riau

PEKANBARU- Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau mengumumkan hasil tes potensi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2017-2020, di Hotel Dafam Jalan Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau, Rabu (19/10/2016). Dari 38 orang yang menjalani tes, 26 orang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan psikotes yang akan diselenggarakan pada 7 November 2016 mendatang. Hal ini sebagaimana …

Read More »

FoINI Datangi ANRI Bahas Tata Kelola Arsip di Indonesia

KebebasanInformasi.org – Indonesia Parlamentary Center (IPC) bersama rekan-rekan lain yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) menggelar diskusi bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rabu (19/10). Mereka disambut Kabag Humas ANRI, Gurandhika beserta jajarannya, di kantor ANRI, jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Mengawali diskusi, Direktur IPC Hanafi menjelaskan, kedatangannya bersama rekan-rekan ini ingin memperoleh gambaran dari ANRI tentang …

Read More »

Buruknya Tata Kelola dan Kesadaran, Hambat Kebijakan Pemerintah ‘Satu Data’

KebebasanInformasi.org – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengungkapkan pemerintahan tengah menggalakkan kebijakan Satu Data atau One Data, yang salah satu tujuannya mempermudah akses publik dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Namun itu sulit diimplementasikan akibat masih buruknya tata kelola data dan arsip di banyak kementerian/lembaga. Kondisi tersebut diamini oleh Gurandhika, Kepala Bagian (Kabag) Humas ANRI, saat menerima kunjungan dari …

Read More »

Ferry: Rekam Medis adalah Informasi yang Dikecualikan

KebebasanInformasi.org – Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menjelaskan, salah-satu syarat bagi bakal pasangan calon untuk melaju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ialah sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, sebelum resmi ditetapkan sebagai pasangan calon, mereka wajib mengikuti tes kesehatan. Dalam pelaksanaan tes kesehatan tersebut, KPU berkoordinasi dengan IDI, BNN, dan Himpsi. Ketiganya kemudian merekomendasikan rumah sakit dan para dokter …

Read More »