Monthly Archives: Oktober 2016

KI Sumbar Gandeng Koalisi Perempuan Buka Informasi Publik

Padang – Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan, keterbukaan informasi publik (KIP) bukan saja menjadi ranah kaum laki-laki, tapi juga menjadi hak kaum perempuan. “Karena UU 14 Tahun 2008 yang mengatur keterbukaan informasi publik untuk semua,”ujar Sekretaris Koalisasi Perempuan Sumbar, Tanti, pada Sosialisasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Demikian halnya dikatakan Ketua Komisi Informasi …

Read More »

Ferry: Hanya Dokter dan Calon Bersangkutan yang Bisa Dapatkan Hasil Tes Kesehatan

Tes kesehatan menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal pasangan calon yang akan maju sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Namun tahapan ini menyisakan keraguan dari sejumlah pihak, yang menduga ada unsur politisasi di dalamnya. Hal itu seiring adanya 15 bakal calon kepala daerah yang dinyatakan tidak lolos dalam tahapan ini, 14 orang di antaranya …

Read More »

Telusuri Dokumen TPF Munir, Haris Azhar Minta Jokowi Temui SBY

KebebasanInformasi.org – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna menelusuri keberadaan dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib. Haris mengungkapkan hal itu setelah Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) memenangkan gugatan KontraS dalam sengkata informasi dengan Kementerian Sekretaris …

Read More »

Tertutup, KLHS Reklamasi Teluk Jakarta Tak Jelas Keberadaannya

KebebasanInformasi.org – Reklamasi Teluk Jakarta dinilai telah mengabaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Padahal, sebagaimana tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS ini wajib dilakukan dalam setiap penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. …

Read More »

Ketua KNTI: Sejak Awal Proses Reklamasi Teluk Jakarta Sangat Tertutup

KebebasanInformasi.org – Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Martin Hadiwidnata mengatakan, reklamasi Teluk Jakarta merupakan sebuah proyek yang sangat koruptif dan menimbulkan banyak masalah. Selain dampak buruk terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, sejak awal proyek ini sangat tertutup. “Kalau kita lihat reklamasi Teluk Jakarta ini, prosesnya sangat tertutup. Tiba-tiba ijinnya sudah keluar,” ujar Martin, di Jakarta, Kamis (13/10). Untuk menegaskan …

Read More »

ForBALI Minta KPK dan PPATK Usut Uang Rp.1 Triliun dari Pengembang Reklamasi Teluk Benoa

KebebasanInformasi.org – Humas forBALI Jakarta, Johnting, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusut biaya yang telah dikeluarkan pengembang, dalam hal ini PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), dalam proyek reklamasi Teluk Benoa. Hal ini menyusul pernyataan pemilik kelompok usaha Artha Graha Tomy Winata sekaligus investor PT TWBI yang menyatakan telah mengeluarkan biaya sebesar …

Read More »

Ketidakterbukaan Informasi Picu Polemik Masyarakat dalam Reklamasi Teluk Benoa

KebebasanInformasi.org – Aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa tak pernah surut. Selama empat tahun terakhir, Aliansi Masyarakat Sipil lintas sektoral yang tergabung dalam forBALI terus menetang keberadaan megaproyek di pulau dewata tersebut. Dukungan kepada mereka pun meluas, dari tingkat nasional hingga internasional. Selain mengemukakan 13 alasan menolak reklamasi Teluk Benoa, sebagaimana tercantum dalam website forbali.org, sejak awal proses proyek ini sangat …

Read More »

Dua Kemungkinan Bentuk Kesalahan Jika Dokumen TPF Munir Tidak Ditemukan

KebebasanInformasi.org – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan, ada dua kemungkinan apabila dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Kematian Munir tidak ditemukan. Pertama, ada pihak yang sengaja menghilangkan dokument tersebut, kemungkinan kedua ialah adanya faktor keteledoran. “Kalau dokumen itu tidak ditemukan juga, berarti ada dua kemungkinan bentuk kesalahan. Pertama, ada yang …

Read More »

Ini Pertimbangan Majelis KIP Menangkan Gugatan KontraS Soal Munir

Jakarta – Sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Dalam putusannya, Sekretariat Negara diminta untuk membuka dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir Said Thalib. Majelis hakim yang diketuai oleh Evy Trisulo memutuskan hasil investigasi TPF pembunuhan Munir merupakan dokumen yang bisa diakses publik. Berikut pertimbangan majelis hakim …

Read More »

KIP Menangkan Gugatan KontraS tentang Dokumen TPF Munir

Jakarta – Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang putusan sengketa informasi tentang laporan resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan pegiat HAM Munir, Senin (10/10/2016). Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang KIP, Jakarta Pusat, mempertemukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), selaku pemohon, dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, selaku pihak termohon. Dalam …

Read More »

Koalisi Sipil Minta Timsel Umumkan Seleksi Komisi Informasi di Media Massa

Palu – Sejumlah lembaga profesi dan swadaya masyarakat di Palu memprotes tidak transparannya pembetukan tim seleksi dan tahapan seleksi Komisi Informasi Sulawesi Tengah. Mereka meminta Komisi Informasi (KI) Pusat mengawasi jalannya tahapan seleksi. Dalam hitungan hari, masa kerja  KI Provinsi Sulawesi Tengah pada 16 Oktober 2016 mendatang bakal berakhir. Beberapa hari yang lalu, pendaftaran calon  Komisi Informasi pun telah dimulakan. …

Read More »

LSM Gugat UU Keterbukaan Informasi Publik ke MK

JAKARTA – Sebanyak tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan masa jabatan anggota Komisi Informasi. “Pasal 33 UU a quo telah berakibat pada terjadinya pelanggaran prinsip persamaan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” ujar kuasa hukum pemohon, Fadli Rahmadani di Gedung …

Read More »